Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Menilik Penundaan RUU Pendidikan Tinggi*

doc: Berdikari Online

doc: Berdikari Online

Polemik terhadap RUU Pendidikan Tinggi terus mengemuka hingga saat ini. Walaupun akhirnya pengesahan RUU PT ini ditunda hingga agustus 2012, akan tetapi di dalam RUU PT tersebut masih tersurat & tersirat berbagai pasal serta ayat yang bertentangan dengan dasar konstitusi kita serta masih terciumnya semangat liberalisasi atau komersialisasi pendidikan tinggi di dalam draff RUU PT tersebut, sehingga perlu dievaluasi dan diperbaiki.

Penundaan pengesahan RUU PT itu sendiri, menurut pemerintah didasari perlu ditambahinya 3 hal, yaitu: yaitu peran pendidikan tinggi untuk menyiapkan pemimpin bangsa ke depan, melakukan transformasi demokrasi, serta menjawab konvergensi budaya dan peradaban. Sehingga dengan demikian roh dari UU PT nanti harusnya bisa mewadahi dan mengeksplorasi semangat dari tiga hal tersebut.

Semangat utama pendidikan nasional kita sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Negaralah yang dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 31 ayat 1-3 UUD 1945[1]. Artinya Negara bertanggung jawab untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada warga Negara untuk menikmati pendidikan.

Namun, apabila kita cermati draff dari RUU DIKTI tersebut, tampak beberapa poin catatan yang dirasa bermasalah dan bertolak belakang dengan semangat pendidikan kita. Seperti adanya kemungkinan PTN untuk membuat badan hukum sendiri (Pasal 69 ayat 1-4), hal ini dikhawatirkan akan membuat PT bermetamorfosis menjadi perusahaan yang hanya berorientasi profit semata. Kemudian mengenai penerimaan mahasiswa baru yang dapat dilakukan diluar jalur penerimaan mahasiswa secara nasional (Pasal 76 ayat 1), yang dapat membuat PT dalam menjalankan seleksi hanya berbasis mengejar setoran dari para calon mahasiswa artinya biaya masuk yang akan menjadi mahal.

Selain itu juga tentang diberikannya akses terhadap PT Negara lain untuk dapat membuka kampusnya di Indonesia (Pasal 94), hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan dari PTN & PTS di Indonesia, serta dapat membuat lunturnya kepribadian bangsa serta identitas nasional, dan akan mengakibatkan tereduksinya semangat pendidikan Negara kita selama ini, yang sebagaimana tercantum dalam konstitusi kita.

Maka, penundaan terhadap pengesahan RUU PT ini sendiri, merupakan suatu pintu masuk bagi kita bersama, untuk melakukan pengkajian ulang serta perbaikan secara signifikan, agar bagaimana Undang-Undang Pendidikan Tinggi di Indonesia nantinya dapat mengakomodasi cita-cita pendidikan Negara ini, yaitu: …Mencerdaskan kehidupan bangsa…(pembukaan UUD 1945, alinea 4). Terimakasih.

Salam Gemuruh Perubahan!!!

Nuwun.

*Oleh: Arif Novianto,

Mahasiswa Manajemen & Kebijakan Publik, FISIPOL UGM 2010

Tulisan ini juga telah dimuat di Majalah REFORMedia


[1] Pasal 31 ayat 1-3 UUD 1945 amandemen:  1.Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, 2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Negara wajib membiayainya, 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: