Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Polemik Pendidikan Nasional

doc: Berdikari Online

doc: Berdikari Online

AWAN gelap nan hitam saat ini telah menghalangi sinar cerah pendidikan di negara Indonesia ini. Masalah demi masalah seakan tak kenal lelah menggoyang tiang rapuh pendidikan kita. Dari masalah Ujian Nasional (UN), Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT), infrastruktur pendidikan, sampai ke masalah tentang akses masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri.  Kemudian di mana peran negara selama ini? Apakah kita harus menuggu suatu keajaiban, dengan datangnya angin besar untuk menyapu awan-awan penghalang agar pendidikan kita dapat bersinar terang? Atau apa?

Para founding fathers kita, sudah jauh-jauh hari mewanti-wanti bahwa pendidikan harus mampu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Telah tertulis juga di dalam dasar negara kita sesuai Pasal 31 ayat 1-3 UUD 1945, bahwa negaralah yang bertanggung jawab dalam hal tersebut. Artinya negaralah yang harus berperan serta mendorong terciptanya pendidikan yang mencerdaskan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya segelintir orang yang menikmatinya.

Akan tetapi yang terjadi, pendidikan kita kini telah tereduksi posisinya, pendidikan tidak lagi menjadipublic goods akan tetapi sekarang bermetamorfosis menjadi privat goods, yang berakibat menjadi terkotak-kotaknya pendidikan kita. Akses terhadap pendidikan juga tidak lagi dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat Indonesia, padahal sudah terpampang jelas bahwa  “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”(pasal 31 ayat 1UUD 1945) dan “….Negara  wajib  membiayainya” (Pasal 31 ayat 2 UUD 1945). Dengan demikian, negara harus bertanggung jawab dalam mengatasi masalah tersebut karena pendidikan merupakan kewajiban negara.

Sekali lagi sungguh problematis ketika kita melihat, mencermati serta merasakan peran pemerintah terhadap pendidikan Tanah Air. Mungkin ini merupakan salah satu bentuk ratifikasi yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap butir-butir General Agreement on Trade in Services (GATS) yang ditandatangani oleh pemerintah bersama negara-negara anggota WTO. GATS sendiri mengatur liberalisasi perdagangan di 12 sektor jasa, antara lain layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat, serta jasa-jasa lainnya. Sehingga pemerintah berusaha untuk menjaga komitmen terhadap WTO dengan membuka selebar-lebarnya liberalisasi di sektor pendidikan kita.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pemerintah Indonesia setega itu mengorbankan kepentingan warga nserta bangsanya hanya demi sebuah komitmen terhadap rezim institusi internasional (WTO)? Pertanyaan tersebut sulit untuk kita jawab, tetapi sedikit demi sedikit jawabannya akan mulai terkuak ketika kita berusaha merefleksikannya dengan kondisi yang sekarang terjadi di Indonesia.

Masalah yang baru-baru ini mengemuka adalah RUU Pendidikan Tinggi, yang merupakan suatu pedoman bagi pengembangan serta tata kelola pendidikan tinggi kita. Di dalam RUU PT tersebut, jelas masih tercium bau liberalisasi serta komersialisasi pendidikan. RUU tersebut pasti akan berdampak pada terciptanya akses pendidikan yang terkotak-kotak (ketidaksetaraan pendidikan) serta akan bertentangan dengan cita-cita besar pendidikan kita.

Penundaan pengesahan RUU PT hingga Agustus nanti merupakan sebuah pintu masuk bagi kita bersama untuk melakukan pengkajian ulang serta perbaikan drafnya. Perbaikan ini diperlukan agar nantinya dasar hukum serta tata kelola pendidikan tinggi kita kembali berpedoman dan berpijak pada dasar konstitusi kita, yang diamanatkan sesuai dalam Pasal 31 ayat 1-3 UUD 1945 dan pembukaan UUD 1945, alinea ke IV “Mencerdaskan kehidupan Bangsa”.

Selain itu output pendidikan nasional, sesuai penilaian Mendikbud M Nuh, juga harus dapat menyiapkan pemimpin bangsa ke depan, melakukan transformasi demokrasi dan juga mampu untuk menjawab konvergensi budaya dan peradaban. Pendidikan harus dapat membekali  semangat “self-reliance” (jiwa yang percaya kepada kekuatan sendiri) dan “self help” (jiwa berdikari) oleh para peserta didik.

Tetapi yang jelas, masalah pendidikan merupakan tanggung jawab negara, sehingga negara wajib untuk dapat menyelesaikannya. Dan pada hakikatnya, pemerintahan ada karena rakyat, dengan demikan pemerintah harus mampu untuk melindungi dan mengedepankan “kepentingan dari rakyat” sebagai acuan dalam menjalankan tindakan bernegara serta memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Kesejahteraan dan kemakmuran tersebut hanya dapat dicapai dengan dimilikinya suatu pendidikan dan ilmu pengetahuan yang bermutu oleh masyarakat.

Ki Hadjar Dewantara pernah mengungkapkan, hakikat pendidikan adalah sebagai alat untuk “memerdekakan manusia lahir maupun batin”. Dengan demikian, negara akan merdeka 100 persen ketika rakyatnya terdidik dan memiliki pengetahuan yang luas dan bermutu.

Salam Perubahan masyarakat yang lebih makmur-sejahtera, dan
Salam Perubahan untuk Indonesia yang lebih Jaya.

Arif Novianto 
Mahasiswa Manajemen & Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial & Politik
Universitas Gadjah Mada (UGM

Tulisan ini juga telah Dimuat di Okezone.com pada 14 mei 2012

Sumber: http://kampus.okezone.com/read/2012/05/04/367/623717/polemik-pendidikan-nasional

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: