Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Pangan Indonesia, Terhadap Ketahanan Pangan Nasional

Pendahuluan

Sudah hampir 67 tahun lebih Negara Indonesia ini merdeka, bangsa ini pun telah banyak ditempa, lewat berbagai perjalanan yang berlika-liku serta lewat berbagai problematika panjang yang dilewatinya. Akan tetapi pencapaian pembangunan kesejahtraan serta kemakmuran bagi masyarakat sampai saat ini masih juah dari kata berhasil. Masalah kemiskinan, pengangguran, kelaparan, konflik kekerasan serta Korupsi seakan terus menghantui perjalanan Negara Indonesia hingga saat ini.

Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa Negara Indonesia ini adalah Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam yang terkandung di dalam atau diluar buminya. Soekarno pun pernah mengungkapkan bahwa Negara ini merupakan Negara yang “Gemah Ripah loh Jinawi” serta “Subur Makmur dan Sentosa”. Atau ungkapan lirik dari lagu Koes Plus bahwa “Tongkat ditanam jadi Tumbuhan” yang menyiratkan akan kekayaan dan kesuburan tanah Indonesia tersebut.

“Ada Gula, ada Semut” pepatah tersebutlah yang terjadi di Indonesia. Dengan kesuburan tanah yang ada telah menarik para penduduknya untuk bekerja mencari nafkah mayoritas sebagai Patani. Bahkan data dari BPS pada tahun 2010 menyebutkan hampir 60% penduduk Indonesia merupakan pekerja di sector pertanian. Julukan sebagai Negara Agraris pun pantas disandang oleh Indonesia, dengan melihat fakta-fakta tersebut.

Akan tetapi muncul suatu ironi di dalam Indonesia sebagai Negara Agraris ini. Hampir terhitung sejak tahun 1998 hingga sekarang ini Indonesia malahan menjadi Negara pengimpor bahan pangan terbesar di dunia, meskipun pada pertengahan 1980an Indonesia sempat swasembada beras. Pada periode 1998 sampai 2000, sebagai missal Indonesia menjadi net importer bahan pangan rata-rata US$ 863 juta per tahunnya[1]. Itu merupakan pertanyaan besar, ketika kita melihat data& fakta bahwa Indonesia merupakan Negara Agraris seperti ini.

Persoalan tentang Ketahanan Pangan Nasional pun telah menyeruak serta mulai didengung-dengungkan dalam berbagai hal yang menyangkut masalah pangan, semenjak derasnya gelombang impor pangan di Indonesia hingga saat ini. Kecenderungan pendekatan pemerintah yang lebih mengarah ke konsep Liberalisasi merupakan salah satu penyebab mulai runtuhnya kedaulatan pangan nasional Indonesia.

Konsep liberalisasi inilah yang telah menjadi landasan pikiran dari lembaga-lembaga Internasional, seperti Bank Dunia, IMF maupun WTO. Yang kemudian menjadi latar belakang dalam menginvasi berbagai Negara untuk bergabung dalam gerakan globalisasi dan liberalisasi di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. Akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya persaingan yang bebas antara Negara kaya dengan Negara miskin ataupun Negara kuat dengan Negara lemah. Sehingga sudah pasti dapat ditebak siapa yang menang dan menindas serta siapa yang akan kalah dan tertindas, apalagi ketika terjadi keadaan yang dimana semakin lemahnya peran dari Negara dan disitulah Negara dunia ke-tiga pasti akan dirugikan.

Masuknya liberalisasi ini merupakan akibat kesepakatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan IMF untuk menghadapi krisis pada tahun 1998, dimana saat runtuhnya rezim Orde Baru menuju Reformasi. Pemerintah Indonesia pun harus mampu menunjukan kesepahamnnya terhadap IMF, untuk menuruti apa-apa saja yang telah dianjurkan oleh IMF seperti tertuang dalam LoI (Letter of Intent).

Dampak dari masuknya IMF ini telah menciptakan keluluh lantakan perekonomian Indonesia, terutama di sector pertanian. Salah satu hasil Loi adalah liberalisasi pertanian dan reformasi BULOG. Kesepakatan itu dituangkan dalam “Memorandum Kebijakan Ekonomi dan Keuangan” (Memorandum of Economic and Financial Policies), yang ditanda tangani Pemerintah Indonesia dengan IMF pada awal tahun 1998[2].

BULOG yang memiliki peran sentral dalam penciptaan ketahanan pangan nasional selama Orde Baru, harus kehilangan perannya ketika statusnya sebagai State Tranding Enterprise (STE) dijabut pada 1998 setelah terjadinya kesepakatan dengan IMF. Dengan demikian BULOG kehilangan perannya untuk melakukan monopoli terhadap komoditas-komoditas strategis dalam sector Pertanian, seperti: Beras, Gula, Kedelai, gandum, jagung dan Minyak goreng.

Semakin besarnya kekuatan swasta di dalam sector pertanian, juga telah menciptakan kerentanan terhadap Kedaulatan Pangan di Indonesia. Logika profit oriented yang membenak dalam pemikiran dari para pelaku swasta dalam pertanian, membuat mereka lebih memilih menjual hasil pertaniannya ke pasar luar negeri dari pada di Indonesia. Karena peluang pasar luar negeri tersebut dianggap lebih menjanjikan dari pada pasar pangan local. Akibatnya walaupun produksi pangan di Indonesia cukup besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi pemerintah tetap saja harus melakukan kebijakan Impor, karena sebagian besar hasil pangan dari para pelaku swasta dijual ke pasar luar negeri.

Pada tulisan ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu, yang berkaitan dengan liberalisasi dan ketahanan pangan Indonesia. Mungkinkah pengaruh liberalisasi pangan memiliki hubungan terhadap peningkatan atau penurunan ketahanan pangan Nasional?

Latar Belakang Liberalisasi

Liberalisasi ini merupakan suatu idiologi yang mengagungkan terhadap mekanisme pasar dan pelemahan peran pemerintah Negara dalam berbagai hal yang menyangkut masalah ekonomi atau sebisa mungkin peran Negara tersebut dihilangkan. Idiologi ini mulai tumbuh berkembang pada era tahun 1980an, yang ditandai dengan kebangkitan kembali kaum neoliberalisme atau kelompok kanan di Amerika Serikat dan Eropa.

Bahkan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher pada awal 1980an pernah mengungkapkan bahwa “Tidak ada alternatif lain”, kecuali dengan konsep liberalism ini. Dia menganggap bahwa dengan liberalisasi inilah yang akan dapat menciptakan kesejahtraan dan kemakmuran bagi masyarakat di dunia, menghilangkan berbagai bentuk penyakit masyarakat, seperti: kemiskinan, kelaparan dan pengangguran serta akan dapat mendorong Negara-negara dunia ke-tiga atau Negara berkembang untuk mulai merangkak maju kedepan mendekati Negara-negara maju di dunia.

Konsep liberalisasi ini sendiri merupakan muara pemikiran dari Adam Smith, yang kemudian dikembangkan oleh David Ricardo lewat teori liberalism ekonominya dalam “hukum keunggulan komparatif”, mengungkapkan bahwa keunggulan komparatif suatu Negara akan mendorong pada spesialisasi, dan kemudian meningkatkan efisiensi dan menghasilkan produktifitas Negara tersebut. Berarti dalam transaksi perdagangan, bila terdapat dua Negara yang sama-sama memiliki keunggulan komparatif dan keudanya berspesialisasi dalam produksi, maka keduanya akan mendapat keuntungan dari transaksi perdagangan yang mereka lakukan[3].

Pada teori keunggulan komparatif ini, diharapkan ada suatu spesialisasi-spesialisasi tersendiri dalam setiap Negara dalam hal apa-apa saja yang akan diproduksi. Spesialisasi tersebut didasarkan pada kemampuan Negara tersebut dalam memproduksi barang dengan biaya yang sangat serendah-rendahnya, seperti: Negara maju lebih ke spesialisasi industry sedangkan Negara berkembang lebih spesialisasi ke masalah pangan. Dengan demikianlah akan terjadi tindakan yang saling menguntungkan ketika terjadi perdagangan bebas antara kedua Negara yang berbeda spesialisasinya.

Dengan teori tersebutlah yang digunakan sebagai basis konsep perdagangan bebas, yang juga termasuk didalamnya liberalisasi pertanian. Pandangan liberalisasi ini sendiri dibawa serta menjadi agenda dari lembaga-lembaga keuangan internasional (IMF dan Bank Dunia) sebagaimana diamanatkan dalam butir-butir dari Washington Konsesus. Mereka menawarkan serta mengarah Negara-negara di dunia untuk mengikuti konsep liberalisasi tersebut lewat berbagai cara, salah satunya dengan menekan pemerintah-pemerintah Negara untuk menggunakannya melalui jebakan hutang yang diberikannya.

Menurut Immanuel Wallerstein (dalam, Sulistyaningsih: 2006), kebijakan perdagangan yang mengarah ke fair trade terjadi tidak dalam bentuknya yang adil, tetapi dalam bentuk pasar yang asimetris karena pelaku curang yang dilakukan Negara-negara inti (tengah) system dunia. Akibatnya adalah terjadinya penindasan-penidasan oleh Kapitalisme terhadap Negara-negara pinggiran.

Keadaan itu jugalah yang sekarang ini dialami oleh Indonesia, yang dimana derap kapitalisme seakan terus menghisap dan menindas Negara ini, sector-sector yang menaungi hajat hidup orang banya pun luput dari serangan capitalism tersebut, termasuk sector Pertanian dan Pangan

Peran IMF melalui LoI terhadap Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dalam menciptakan stabilitas nasional. Karena pangan ini merupakan barang yang diperlukan untuk memenuhi hajad hidup orang banyak, sehingga krisis pangan akan menciptakan pengaruh yang signifikan terhadap keadaan social, politik dan ekonomi suatu bangsa. Ketahanan pangan ini pun dapat diartikan sebagai kondisi dimana terjadi ketersediaan pangan, akses masyarakat terhadap pangan dan stabilitas harga dari pangan.

Berdasarkan Undang-Undang no.7 tahun 1996, ketahanan pangan didefinisikan sebagai “kondisi dimana terjadi kecukupan penyediaan pangan bagi rumah tangga yang diukur dari ketercukupan pangan dalam jumlah kualitas dan juga adanya jaminan atas keamanan , distribusi yang merata dan kemampuan membeli” yang kemudian diperbarui di dalam Peraturan Pemerintah no.68 tahun 2002 dimana ketahanan pangan didefinisikan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi runah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau”.

Masuknya IMF ke Indonesia yang kemudian dibarengi dengan Kesepakatan resep LoI (Letter of Intent) dengan Pemerintah Indonesia saat Indonesia didera krisis pada 1998, sedikit banyak telah menghancurkan tatanan proses pertanian dan pangan Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa IMF ini merupakan salah satu agen penyokong konsep Liberalisme ekonomi, untuk kemudian menyebar luaskannya di dalam tataran kebijakan-kebijakan suatu Negara.

Artinya masuknya IMF ini telah menimbulkan gencarnya deregulasi-deregulasi yang dilakukan pemerintah terhadap Produk peraturan yang ada untuk disesuaikan sesuai keinginan dari IMF, yang tak lain adalah untuk melancarkan terciptanya liberalisasi di Indonesia. Hampir semua sector yang dirasa dapat menciptakan nilai keuntungan yang besar menjadi sasaran liberalisasi tersebut, tidak terkecuali di sector pertanian dan pangan.

Dengan resep Loi dari IMF ini, telah berhasil mereduksi kedaulatan Indonesia terhadap penguasaan pertanian serta pangan. Disepakatinya MEFP yang terkandung dalam Loi oleh pemerintah Indonesia dan IMF pada sector pertanian, mempertegas ketidak berpihakan pemerintah terhadap rakyatnya serta upaya IMF untuk menjadikan liberalisasi besar-besaran di Indonesia. Ada Empat yang disepakati dalam memorandum tersebut,[4] yakni: Pertama: Penghapusan peran BULOG dalam monopilinya terhadap Terigu, tepung terigu serta bawang. Kedua: diturunkannya semua tariff produk makanan menjadi maksimum 5%, sedangkan peraturan mengenai kandungan local untuk produk susu dihapuskan. Ketiga: Peran Bulog dibatasi hanya dapat Melakukan monopoli pada komoditas Beras saja, itupun terbatas hanya dalam penyediaan domestic. Keempat: bahwa semua importer dapat dengan bebas mengimpor gula dan memasarkannya di Indonesia.

BULOG yang dibentuk pada 10 mei 1967, memiliki peranan strategis dalam penciptaan ketahanan pangan Nasional. Itu dapat terlihat di dalam Keppres No 50 tahun 1995, untuk menyempurnakan struktur organisasi BULOG yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran BULOG. Oleh karena itu, tanggung jawab BULOG lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan. Tugas pokok BULOG sesuai Keppres tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah[5].

Akan tetapi peran dari BULOG semakin tereduksi dan tersepitkan dengan terbitnya Keppres No 19 tahun 1998, seiring kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan IMF, yang mana status BULOG sebagai Stade Tranding Enterporise juga turut dicabut karena konsekuensi dari LoI itu sendiri. Yang mana peran BULOG hanya menangani komoditas beras saja, sedangkan komoditas yang lain diserahkan pada mekanisme pasar.

Kebijakan tersebut, membuat semakin kalah persaingannya para petani local, terutama petani kecil (gurem) dengan produk pertanian yang di Impor dari luar, yang memiliki harga yang lebih murah dan tampilannya yang lebih menarik dan beda dibandingkan produk pertanian local. Sehingga selera pasar pun banyak yang lebih memilih produk pertanian asing tersebut. Itu menyebabkan taraf kehidupan petani tersebut semakin sengsara, karena tetesan keringatnya tidak mampu untuk terus menyokong kehidupannya. Hingga banyak yang membuat mereka lebih memilih pindah pekerjaan untuk tidak lagi sebagai petani, karena hasilnya yang diras tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Hal demikian telah berimplikasi menjadikan Indonesia masuk dalam 37 negara yang mengalami krisis pangan, bersama dengan Negara-negara Afrika, Asia, Amerika Selatan sebagaimana yang dilaporkan oleh FAO[6]. Dan selama periode 1996-2003, menurut catatan dari Witoro[7], rata-rata Indonesia per tahun mengimpor beras 2,83 juta ton, gula 1,6 juta ton, jagung 1,2 ton, kedelai 0,8 juta ton, serta beberapa bahan pangan lainnya. Pada tahun 2003 pula Indonesia mengalami deficit US$ 2,3 M untuk tanaman pangan dan US$ 134,4 juta untuk peternakan.

Melihat kenyataan yang demikian, semakin menguatkan bahwa kedatangan IMF lewat resep LoI nya telah turut serta menghancurkan tata kelola system pertanian dan pangan serta telah mereduksi kedaulatan Pangan dan mengancam ketahanan Pangan Nasional.

Ketidak Berpihakan Kebijakan Pangan Indonesia

Kebijakan tentang pertanian dan pangan yang tepat, dapat mempengaruhi pencapaian keberhasilan dalam tata kelola pertanian itu sendiri yang akan beimplikasi terhadap tingkat ketersediaan pangan di suatu Negara. Dengan kebijakan itu sendiri juga akan memperlihatkan suatu tekad serta kemauan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah serta akan dibawa kemana Negara tersebut.

Apalagi masalah pangan ini merupakan erat kaitannya dengan kehidupan suatu manusia untuk bertahan hidup. Sehingga penting jadinya untuk bagaimana menata suatu kebijakan yang benar-benar tepat sasaran dan dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Pada massa pemerintahan Soeharto, kebijakan pertanian lebih diarahkan untuk penciptaan produktifitas yang besar terhadap komoditas pangan. Sehingga pada pemerintahan Soeharto tersebut mengambil kebijakan penerapan “Revolusi Hijau”, yang dimana Intensifikasi dilakukan melalui Panca Usaha Tani, (lima usaha tani) yaitu: Teknik pengolahan lahan pertanian, Pengaturan irigasi, Pemupukan, Pemberantasan hama, dan Penggunaan bibit unggul.

Cara bertani tradisional yang masih dilakukan oleh masyarakat pada pertengahan 1960an sampai awal 1970, mulai diarahkan oleh pemerintah untuk lebih modern, seperti dengan Panca Usaha Tani tersebut, dan juga dengan penggunaan bahan-bahan kimia tertentu sebagai pupuk. Pemerintah pun terus melakukan pengembangan terhadap bibit-bibit unggul tertentu yang sangat membutuhkan pupuk kimiawi untuk kemudian mengarahkan para petani untuk menggunakan bibit tersebut serta memberikan subsidi-subsidi tertentu.

Hasilnya, terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap produksi padi dan gandum di Indonesia, puncaknya adalah pada tahun 1984, yang dimana Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO untuk swasembada pangan. Akan tetapi kebijakan pragmatis yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Orba ini, malahan menimbulkan dampak buruk atau negative yang panjang. Dan dianggap sebagai awal kehancuran system pertanian dan pangan di Indonesia.

Penggunaan bahan kimia yang berlebihan telah mengakibatkan semakin tandusnya kondisi tanah pertanian, dan semakin terjadinya ketergantungan tanaman pertanian terhadap pupuk. Serta bibit-bibit tanaman pertanian menjadi sulit lagi untuk dapat ditanam ulang, karena hasilnya pasti akan menurun dan  Penggunaan peptisida menyebabkan munculnya hama strain baru yang resisten.

Itu dapat diibaratkan, pemerintah Orba telah menanamkan bom waktu terhadap sector pertanian dan pangan Indonesia. Revolusi hijau pada kenyataannya juga menyisakan ketimpangan pangan.[8] Subsidi dan berbagai kemudahan yang ditawarkan selama Revolusi Hijau ternyata hanya dinikmati oleh para tuan tanah, sedangkan petani kecil tidak memperoleh keuntungan yang memadai karena kurangnya akses atas input-input produksi pertanian.

Sedangkan disaat terjadi krisis financial sampai reformasi, sector pertanian Indonesia menjadi semakin terpuruk dan hancur. Pemerintah Indonesia seakan didekte oleh pihak luar, implikasinya kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah cenderung berseberangan dengan kepentingan dan kebutuhan dari para masyarakat. Hilangnya peran BULOG dalam melakukan monopoli terhadap komoditas-komditas strategis pangan, menambah hancur pengelolaan pangan di Indonesia. Subsidi-subsidi untuk mendukung pembangunan di sector pertanian pun terus mendapatkan pengurangan, akibat tekanan serta nota kesepahaman pemerintah dengan IMF.

Di massa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) saat ini, terjadi perubahan dalam kebijakan pangan dimana revitalisasi pertanian lebih gencar ditekankan[9]. Tujuan revitalisasi ini adalah untuk pencapaian swasembada beras maupun non-beras. Operasionalisasi revitalisasi sector pertanian ini mencakup tiga hal pokok, yaitu program peningkatan ketahanan pangan, program pengaembangan agribisnis, dan program peningkatan kesejahtraan petani.[10]

Dan untuk menciptakan ketahanan pangan, Menteri pertanian mengungkapkan bahwa hal ini dapat dicapai dengan, (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi produksi komoditas pangan pokok, (2) pengembangan sumber daya alternatif local, (3) pengembangan konsumsi pangan non beras, (4) fasilitasi subsidi input produksi, (5) perumusan dan penetapan harga pangan, (6) pengembangan tata niaga pangan, dan (7) pengembangan system kewaspadaan pangan dan gizi[11].

Akan tetapi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam konteks pertanian selama ini lebih berorientasi kepada peningkatan kapasitas produksi saja, tanpa melihat serta memberikan kehidupan yang layak kepada para petani, terutama para petani kecil. Padahal para petani kecil inilah yang menerima dampak yang besar akibat liberalisasi pertanian itu sendiri, karena kemampuan modal serta kepemilikan lahan mereka yang kecil dan keterbatasan informasi dan pengetahuan tentang pengembangan ilmu pertanian.

Massa pemerintahan SBY ini pun seolah masih bersetubuh mesra dengan Rezim Kapitalisme dan neo-liberalisame Internasional. Itu dapat dilihat dari peratiran perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemeritah yaitu UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang isinya adalah meluaskan kekuasaan modal pada pengusasaan dan kepemilikan agrarian. Selanjutnya Intruksi presiden No. 5 tahun 2008 tentang focus program ekonomi 2008-2009 termasuk di dalamnya mengatur investasi pangan skala luas, yang telah membuka jalan privatisasi dan monopoli di sector pangan menjadi semakin terbuka. (Rini, 2010:62, dalam Winarno: 2012).

Langkah Perbaikan Kebijakan Pangan Indonesia di Massa Depan

Masih berlangsungnya Krisis pangan global hingga saat ini, seharusnya dapat menunjukan bahwa konsep liberalisasi perdagangan dan liberalisasi di sector pertanian serta pangan telah mereduksi serta menghimpit kedaulatan Negara-negara terhadap tata pangannya, terutama bagi Negara berkembang. Sehingga membuat Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia ini menjadi tak lagi memiliki kemampuan untuk menjaga dan mempertahankan ketahanan pangannya. Inilah yang telah menyebabkan semakin lemahnya kekuatan Negara, sehingga dengan mudah dimanfatkan oleh Negara-negara kapitalisme untuk dijatikan lumbung penghisapan demi terus menunjukan hegemoninya.

Dengan demikian, kebangkitan Indonesia untuk kembali menegakan panji-panji kedaulatan terhadap pangannya harus segera mungkin dilakukan. Artinya, kita tak boleh tersibukkan oleh langkah-langkah pragmatis untuk menghadapi ancaman krisis pangan semacam penyediaan dana kontingensi, upaya stabilisasi harga melalui operasi pasar yang hanya menguntungkan para spekulan, pasar murah dan penyaluran raskin yang sering salah sasaran, program pengendalianpenduduk, rekayasa teknologi, membuka keran impor, dan lain-lain sementara aspek hulunya tidak disentuh[12].

Berbagai krisis yang terjadi pun membuktikanbahwa PBB, IMF, World Bank dan WTO, hakekatnya hanyalah mesin politik negara-negara adidaya untuk merong-rong negara-negara kecil melaui berbagai kesepakatan internasional yang telah rusak dan merusak itu tatanan pemerintahan serta kenegaraaan itu. Tindakan untuk kembali memperkuat peran Negara, merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk dapat melindungi para petani-petani local. Agar mereka benar-benar dapat tumbuh dan berkembang serta terhindar dari penindasan dan penghisapan rezim kapitalisme transnasional.

Selain itu kebijakan secara riil yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menciptakan ketahanan pangan Nasional, antara lain: Pertama: Menjadikan sector Pertanian menjadi sector utama dalam pembangunan ekonomi. Kedua: menata kembali peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak memihak kehidupan ekonomi masyarakat local. Ketiga: memberikan berbagai subsidi-subsidi serta pelatihan-pelataihan kepada para petani, agar mereka dapat menjadi mandiri serta mampu mengelola lahan pertaniannya secara maksimal.

Keempat: berusaha mengarahkan para petani untuk membentuk kelompok-kelompok usaha tani, agar mereka dapat saling berbagi informasi serta pengalaman dan menjadikan kelompok usaha tani tersebut sebagai basis dalam masuk dalam pasar. Dan Kelima: mengembalikan peran BULOG sepeti semula, yaitu dengan pemberian peran dalam hal peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan serta penjaga kestabilan harga pangan.

Kesimpulan

Bangkitnya Konsep neo-liberalisme pada dua decade terakhir ini, telah banyak merubah perkembangan di dalam system tatanan dan pemerintahan Negara-negara di dunia. Paham neo-liberalisme yang dibawa oleh lembaga-lembaga keuangan Internasional seperti: IMF dan Bank Dunia dengan rapi digunakan kendaraan oleh Kapitalisme modern untuk kembali berusaha menghegemoni Negara-negara dunia ketiga. Sehingga menjadikan Negara-negara berkembang tersebut seolah menjadi susu perah dari Negara-negara kapitalis demi raupan keuntungan dan pundi-pundi uang yang diterimanya.

Krisis Finansial yang telah menggoyahkan ketidakstabilan politik, ekonomi dan pemerintahan Indonesia pada kisaran tahun 1998an, merupakan celah yang digunakan oleh Lembaga-lembaga keuangan Internasional (IMF) untuk menularkan pahan serta konsep neo-leberal yang dianutnya. Terjadinya kesepakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan IMF yang kemudian dibarengi dengan resep LoI (Letter of Inttens) yang ditawarkan oleh IMF kepada Indonesia, untuk bagaimana dapat mengatasi krisis yang terjadi, dalam kenyataan adalah resep obat yang sangat menyakitkan.

Lewat LoI inilah, proses deregulasi, privatisasi, serta perdagangan bebas menjadi arah yang harus di lakukan oleh pemrintah. Sehingga pembukaan besar-besar terhadapnya masuk investasi serta mulai memberangus hambatan-hambatan yang dapat mencegah investasi tersebut, dan dibukanya lebar-lebar kran perdagangan bebas Negara menjadi arah kebijakan demi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah.

Hampir segala bidang yang memiliki peluang menciptakan keuntungan yang besar pun mulai diliberalisasi, tidak terkecuali di sector pertanian dan pangan. Sejak begitu kuatnya arus liberalisasi terhadap sector pertanian dan pangan tersebut, secara bertahap telah meluluh-lantakan system serta kedaulatan atas pertanian dan pangan Negara Indonesia. Krisi pangan pun menjadi sesuatu yang rentan untuk memukul wajah Negara ini.

Wacana tentang penegakan terhadap kedaulatan pangan seolah dengan gencar disuarakan, ketika melihat data-data yang menunjukan bahwa Indonesia telah menjadi Negara Importir pangan yang terbesar di dunia. Memang sungguh suatu keironisan, dinegara agraris seperti Indonesia sekarang ini. Dimana kedaulatan terhadap sumber daya pangannya seakan hancur lebur.

Sehinggga kebijakan yang Fundamental untuk menangani masalah tersebut menjadi hal yang harus segera dilakukan. Artinya Negara harus cepat turun tangan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, serta jangan sampai masalah tersebut akan menjadikan Negara Indonesia ini menjadi semakin hancur berantakan.

Berbagai langkah antifipatis pun dapat dijadikan opsi oleh pemerintah, terkait penyikapan terhadap krisis pangan global yang saat ini masih terjadi dan penataan ulang terhadap kebijakan liberalisasi yang telah dilakukan selama ini. Seperti dengan kembali memperbesar peran Negara untuk dapat melindungi ekonomi dari para warga negaranya, melakukan evaluasi kebijakan pangan ulang, menata ulang peraturan-peraturan yang kurang berpihak terhadap masyarakat local, pembangunan berbagai infrastruktur penunjang, serta pemberian pinjaman kepada para petani.

Artinya ketika pemerintah benar-benar memiliki komitmen serta tekad yang kuat untuk dapat melindungi masyarakatnya, maka berbagai kebijakan-kebijakan yang lebih pro terhadap masyarakat pun akan terus bermunculan. Dengan cara yang demikianlah permasalahan-permasalahan terhadap krisis pangan di Indonesia dapat teratasi dan kedaulatan pangan serta ketahanan pangan pun akan tercapai kembali.


[1] Witoro. 2006. Mempertimbangka Kehidupan Menelisik Nasib Beras di Bawah Pasal-pasal WTO, dalam Sugeng Bahagijo (ed.). Globalisasi Menhempas Indonesia, Jakarta: LP3ES, hlm 229

[2] Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus.Yogyakarta: CAPS

[3] Hadi Soesatro.2004, “Kebijakan Persaingan, Daya saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi dan semua itu”, dalam Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus.Yogyakarta: CAPS, hlm. 198

[4] Jhamtani, Hira. 2005. Kelaparan ditengah Kelimpahan: Dominasi Korporasi atas Pangan, Jurnal Wacana, XIX/2005

[5] Bulog.co.id, Profil Perusahaan, diakses pada 17 Juni 2012

[6] Siti Nafidah Anshory. –. Indonesia Dalam Ancaman Krisis Pangan,Retrospeksi Kebijakan Pemerintah Indonesia di Hari Pangan Se-Dunia (14 Oktober), –:–

[7] Witoro, Op.Cit., hlm 228.

[8] Budi Winarno, 2009. Gagalnya Organisasi Desa Dalam Pembangunan di Indonesia, Yogyakarta: Tiara Wacana

[9] Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus.Yogyakarta: CAPS, hlm. 306

[10] Ibid.,hlm. 285

[11] Ibid.,

[12] Siti Nafidah Anshory. –. Indonesia Dalam Ancaman Krisis Pangan,Retrospeksi Kebijakan Pemerintah Indonesia di Hari Pangan Se-Dunia (14 Oktober), –:–

 

Daftar Pustaka:

–          Bulog.co.id, Profil Perusahaan, diakses pada 17 Juni 2012

–          Budi Winarno, 2009. Gagalnya Organisasi Desa Dalam Pembangunan di Indonesia, Yogyakarta: Tiara Wacana

–          Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus.Yogyakarta: CAPS

–          Jhamtani, Hira. 2005. Kelaparan ditengah Kelimpahan: Dominasi Korporasi atas Pangan, Jurnal Wacana, XIX/2005

–          Sugeng Bahagijo (ed.). Globalisasi Menhempas Indonesia, Jakarta: LP3ES.

–          Siti Nafidah Anshory. –. Indonesia Dalam Ancaman Krisis Pangan,Retrospeksi Kebijakan Pemerintah Indonesia di Hari Pangan Se-Dunia (14 Oktober), –:–

–          Witoro.2006. Mempertimbangkan Kehidupan: Menelisik Nasib Beras Di bawah Pasal-Pasal WTO.

*Oleh: Arif Novianto

Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik UGM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: