Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Sertifikasi Ulama Cermin Pragmatisme Pemerintah

Doc: RRI

WACANA yang dilontarkan oleh Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris untuk melakukan sertifikasi terhadap pemuka agama atau ulama terus mendapatkan kecaman dari masyarakat luas. Ide sertifikasi terhadap ulama itu sendiri muncul seiring dengan semakin maraknya aksi terorisme di Indonesia akhir-akhir ini (Okezone, 19/9/2012). Selain itu, wacana tersebut muncul karena terinspirasi kebijakan sertifikasi ulama yang telah diterapkan di Negara Arab Saudi dan Singapura.

Berdasarkan argumen  dari BNPT, dapat dipahami bahwa tujuan di balik sertifikasi ulama tersebut sangat jelas yaitu untuk dapat memadamkan dan mengantisipasi gejolak gerakan fundamentalisme ataupun terorisme dengan motif agama dan kepercayaan. Sehingga kemudian mengalir anggapan bahwa para ulama atau pemuka agama merupakan kambing hitam di balik aksi fundamentalisme bermotif agama tersebut.
 
Sertifikasi tidak relevan

Ketika melontarkan wacana sertifikasi ulama tersebut, Irfan Idris menilai bahwa ulama dan pemuka agama adalah akar penyebab utama dari berbagai aksi fundamentalisme-sekterian atau terorisme. Tentu saja, landasan berfikir tersebut sangat tidak tepat dan tidak relevan. Pertama, sertifikasi ulama tersebut justru akan mencederai perasaan serta pengabdian yang selama ini dilakukan oleh para ulama, baik di dalam membentuk moral, kepribadian dan pencerahan kepada para masyarakat di penjuru Indonesia ini. Belum lagi dalam sejarah panjang perjuangan bangsa ini, peran ulama dalam mencapai kemerdekaan tidak dapat dimungkiri.

Kedua,sertifikasi tersebut juga akan membiaskan peran yang selama ini dilakukan oleh para ulama dalam berdakwah dan penyiaran agama. Di dalam agama, perintah untuk berdakwah tersebut sangat dianjurkan untuk membentuk dan mengubah perilaku yang buruk menjadi baik. Ketika sertifikasi itu dilaksanakan, maka agama akan terjerat di dalam kepentingan pemerintah dan tersandera dalam jeruji aturan-aturan serta kepentingan-kepentingan tertentu. Kondisi ini pasti akan menghambat dan memporak-porandakan peran para ulama dalam berdakwah.

Dan ketiga, kebijakan sertifikasi ulama tersebut justru akan memicu berbagai konflik dalam tubuh para ulama serta para pengikut mereka. Itu dapat terjadi karena ketika sertifikasi dilakukan, maka secara tidak langsung akan menimbulkan dan memunculkan berbagai persaingan antarulama untuk bagaimana mendapatkan sertifikat pengakuan dari pemerintah. Sehingga di sana akan tumbuh benih-benih persaingan yang akan berkembang menjadi berbagai wujud kebencian ketika hal tersebut tidak disikapi dengan bijaksana.
 
Sertifikasi Ulama & Legitimasi
 
Memang tidak dapat disangkal, tujuan BNPT dalam wacana sertifikasi terhadap ulama tersebut ada baiknya. Yaitu agar setiap ulama memiliki kompetensitas dan kapabilitas dalam menyiarkan agama serta untuk menyingkirkan para ulama palsu berjubah kesesatan berfikir dan kesesatan penafsiran terhadap agama itu sendiri. Para ulama palsu inilah yang sangat berbahaya, yang dapat memengaruhi dan menciptakan para pejuang-pejuang fundamentalisme yang terdemoralisasi. Dan juga akan menimbulkan semakin maraknya aksi-aksi kekerasan, terorisme dan konflik komunal-sekterian di Indonesia.

Akan tetapi ketika kebijakan yang akan diambil dengan melakukan sertifikasi ulama yaitu dengan menggeneralisasikan semua ulama, bahwa mereka dapat menimbulkan atau merupakan akar masalah dari terorisme, maka kebijakan tersebut sudah tentu salah arah. Jauh lebih banyak  ulama-ulama Indonesia yang baik dengan kemampuan, kapabilitas dan integritas yang baik di seluruh penjuru Indonesia sekarang ini, dibandingakan hanya segelintir ulama palsu tersebut.

Kemudian, akankah dengan pemberian sertifikat terhadap para ulama, maka ulama tersebut akan lantas mendapat legitimasi atau kepercayaan dari masyarakat? Jawabnya belum tentu. Ulama bukanlah suatu profesi seperti halnya seorang guru, dosen, hakim, jaksa dan dokter. Pengakuan sebagai seorang ulama atau pemuka agama itu akan terbentuk dan tercipta berdasarkan pengakuan dari masyarakat atas apa yang mereka lakukan. Gelar tersebut merupakan apresiasi yang diberikan masyarakat atas kemampuan, ketokohan, integritas, dan keuletan ulama tersebut dalam menyiarkan agama itu sendiri. Sehingga, pemberian sertifikasi pengakuan ulama dari pemerintah akan menjadi kabur dan tak bermakna ketika masyarakat tidak mengakui keulamaan sang ulama tersebut. Lantas, apa artinya sertifikasi tersebut?

Dengan demikian pemerintah harus bersikap bijak, jangan sampai langkah kebijakannya terkungkung dalam logika pragmatisme. Kecermatan dalam melakukan formulasi serta analisis dampak sosial terhadap suatu kebijakan harus menjadi landasan pemerintah dalam menentukan keputusan mana yang akan diambil menjadi kebijakan. Sehingga hasil akhir dari kebijakan tersebut akan benar-benar memberikan perubahan positif kepada masyarakat, bukan malah  menciptakan masalah-masalah baru dalam masyarakat. Dan sekali lagi, pemerintah harus memikirkan dan mengkaji ulang wacana sertifikasi terhadap ulama tersebut.

Arif Novianto Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta
(//rfa)

Tulisan ini juga telah Dimuat di Okezone.com pada 24 September 2012

Sumber: http://kampus.okezone.com/read/2012/09/24/95/694208/sertifikasi-ulama-cermin-pragmatisme-pemerintah

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: