Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Dilematika Pelaksanaan Otonomi Daerah: Studi Masalah Konsilidasi Demokrasi di Provinsi Gorontalo

Doc: Pedomannusantara

Pendahuluan 

Hampir 14 tahun sudah peristiwa Reformasi terjadi di Negeri ini, salah satu tuntutan yang dengan lantang dikumandangkan dalam reformasi tersebut adalah tuntutan untuk dilaksanakannya otonomi daerah. Desentralisasi kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke daerah merupakan wujud dari tuntutan tersebut. Setelah melewati massa perdebatan dan penggodokan yang panjang, lahirlah Undang-Undang no. 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan daerah menyenggelarakan otonomi daerahnya.

Dengan berlakunya konsep otonomi daerah di NKRI ini, ajang Demokrasi Pemilihan Umum merupakan cara yang digunakan untuk menentukan para kepala daerah di dalam daerah-daerah otonom itu sendiri. Tidak terkecuali daerah Provinsi Gorontalo, yang merupakan daerah pemekaran dari Sulawesi Utara sejak 12 tahun terakhir ini. Pesta akbar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Gorontalo pun telah digelar 3 kali dan yang terakhir digelar pada 16 November 2011 silam, yang dimana telah dimenangkan oleh Pasangan Rusli Habibie dan Idris rahim yang diusung oleh Partai Golkar dan Pertai Persatuan Pembangunan (PPP).

Akan tetapi di dalam pelaksanaan Pilkada di Gorontalo pada 16 November 2011 tersebut, terbersit berbagai masalah yang mengendap dan bertebaran dalam proses pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut. Lebih tepatnya problem di dalam proses pelaksanaan Demokrasi Pemilihan Umum, yang dimana menyangkut masalah Konsilidasi Demokrasi, lemahnya peran akademisi dan Civil society serta Pilkada yang digunakan ajang bertarung para birokrat, pengusaha dan para elit local. Sehingga secara tidak langsung telah membiaskan tujuan penting di dalam pelaksanaan Pilkada itu sendiri yaitu sebagai sarana transformative untuk memperjuangkan nasib para rakyat.

Dilematika permasalahan tentang pelaksanaan pilkada serta konsolidasi Demokrasi di Provinsi Gorontalo pada 16 November 2011 tersebut, berusaha digali serta dianalisis lebih mendalam dalam tulisan ini. Di dalam tulisan ini pun berusaha untuk menjawab pertanyaan tentang, Bagaimana hubungan konsolidasi Demokrasi dengan perebutan kekuasaan diranah politik di Gorontalo? Serta tentang kekuatan apa yang menjadi alat dalam penciptaan konsolidasi demokrasi serta perebutan kekuasaan itu sendiri.

Dengan demikian, nantinya dengan tulisan ini akan dapat membongkar tentang problematika yang selama ini terjadi di dalam pelaksanaan Pilkada serta masalah konsolidasi demokrasi di dalamnya. Sehingga dengan tulisan ini dapat digunakan sebagai pembelajaran serta referensi dalam meneropong berbagai dinamika dalam pelaksanaan Pilkada.

Konsolidasi Demokrasi dan Perebutan Suara Publik

Menurut Larry Diamond, seorang akademisi dari Stanford University di dalam bukunya Developing Democracy Toward Consolidation (1999), menurutnya, konsolidasi demokrasi itu sebagai persoalan bagaimana merawat stabilitas dan persistensi demokrasi. Konsolidasi demokrasi menekankan pada proses pencapaian legitimasi yang kuat dan dalam, sehingga semua aktor politik yang signifikan, baik pada level massa maupun elite, dapat menumbuhkan kepercayaan satu sama lain, karena mereka yakin bahwa pemerintahan demokratis adalah yang paling tepat bagi masyarakat mereka (Kompas, 28/12/2011).

Konsolidasi Demokrasi ini juga erat kaitannya dengan dukungan dari masyarakat luas yang mana dapat menimbulkan kepercayaan dan legitimasi yang kuat di dalamnya. Dengan konsolidasi demokrasi ini jugalah seseorang berusaha untuk merangkai serta meramu suatu dinamika di dalam masyarakat untuk digerakkan agar dapat mempercayai dan mendukung dirinya. Sehingga Konsolidasi Demokrasi tersebut ketika dipaksakan akan berakibat timbulnya tindakan yang mengarah ke hal-hal yang negatif dan membiaskan arti penting dari konsolidasi demokrasi itu sendiri.

Pada tataran Pilkada di Provinsi Gorontalo pada 16 November 2011 lalu, Konsolidasi Demokrasi ini seakan-akan dipaksakan oleh para calon pasangan. Pilkada di Gorontalo tersebut diikuti oleh 3 Pasangan,  Pertama yaitu Pasangan Gusnar Ismain dan Tonny Uloli yang diusung oleh Partai Demokrat, PKS, Hanura, Gerindra, dan PKNU dan saat itu mereka berdua masih merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, kemudian Kedua; pasangan Rusli Habibie dan Idris Rahim, yang diusung oleh partai Golkar dan PPP, yang saat itu Rusli Habibie masih menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara sedangkan pasangannya Idris Rahim saat itu baru saja melepaskan jabatannya sebagai Sekretaris daerah provinsi Gorontalo.

Dan terakhir merupakan pasangan dari jalur Independent yaitu David Bobihoe Akib yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Gorontalo dan Nelson Pomalingan yang merupakan Mantan Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Ketiga pasangan tersebut saling bersaing serta bertarung untuk menjadi orang nomor satu di Provinsi Gorontalo. Berbagai cara pun mereka lakukan untuk dapat menarik suara publik agar nantinya akan mempercayai dan memilih mereka. Janji-janji melakukan pembangunan merupakan lontaran cara yang digunakan oleh para calon gubernur untuk menarik simpati serta suara masyarakat.

Selain dengan menggunakan berbagai janji-janji politik, terdapat beberapa pola konsolidasi Demokrasi yang para pasangan calon tersebut gunakan untuk dapat menggaet suara sebanyak-banyaknya dari publik:

  1. Pola Kekerabatan dan Hubungan Keluarga.

Di dalam kehidupan masyarakat Gorontalo, warna kekerabatan dan hubungan keluarga masih mengakar kuat hingga saat ini, dan tampaknya kuat berimbas di ranah kontestasi politik. Meskipun tidak diakui secara terbuka, pengaruh kuatnya klan tidak terbantahkan dalam panggung politik local (Kompas, 30/08/2011). Dengan menggunakan pengaruh keterkaitan adanya hubungan keluarga dan kekerabatan inilah, para calon berusaha mengkosolidasikannya untuk dapat saling berbondong-bondong mendukung mereka dan digunakan sebagai lumbung dalam memperoleh suara. Selain itu adanya anggapan bahwa ketika ada anggota keluarganya yang mendapatkan jabatan maka akan menurun ke keluarga yang lainnya membuat budaya tersebut seolah terus berkembang ditengah dinamika kehidupan masyarakat.

Itu dapat dilihat di tataran jabatan pemerintahan eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan di daerah Gorontalo, yang mana banyak ditempati figure-figur kuat dari keluarga serta klan besar tertentu, seperti klan: Habibie, Wartabone, Gobel, Bobihoe, Pakaya, Manoarfa, Katili, Boking dan Batutihe dianggap cukup berpengaruh dalam daerah daerah Gorontalo (Kompas, 30/08/2011). Dengan posisi-posisi penting yang diduduki oleh para anggota keluarga dan kerabat tersebut, semakin menunjukan bahwa pelaksanaan demokrasi di Gorontalo tersebut hanya digunakan oleh segelintir elit untuk meraih kekuasaan

  1. Pola berlandaskan Jabatan dan Kewenangan  yang dimiliki.

Dengan berlandaskan atas Jabatan dan kewenangan yang dimiliki oleh para pasangan calon tersebut, mereka berusaha untuk merangkai serta meramunya untuk dapat digunakan menarik dukungan massa agar dapat memilihnya. Hal tersebut pun menjadi relevan, ketika kita melihat berbagai posisi atau jabatan yang dipangku oleh para pasangan calon saat itu. Contohnya pasangan Gusnar dan Tonny yang menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur ataupun Rusli Habibie yang menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara sedangkan pasangannya Idris Rahim sebagai Sekretaris daerah Provinsi Gorontalo, serta David yang merupakan Bupati Gorontalo saat itu.

Artinya dengan kekuatan posisi serta kewenangan dan legitimasi yang mereka peroleh, dapat digunakan untuk mempengaruhi suara publik terutama ditempat jabatan mereka masing-masing. Karena mereka memiliki kekuatan dan kewenangan tersebut, mereka dapat menguasai birokrasi, pasar, dan masyarakat sipil diwilayahnya masing-masing (Kompas, 01/09/2011).

Pilkada dan Ajang Para Birokrat, Pengusaha dan Elite Lokal

          “Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan salah satu ikhtiar untuk memperkuat demokrasi di tingkat local atau daerah. Selain memperkuat peran masyarakat dalam menentukan sendiri pemimpin daerahnya, Pilkada merupakan upaya pertukaran kepemimpinan dan elite daerah secara teratur. Namun, birokrasi dan penguasa justru yang lebih dominan tampil”(Kompas, 3/09/2011).

Dengan Demokrasi Parlementer membuat semua orang dapat mengajukan diri untuk dipilih serta memilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Dengan hak yang mereka miliki tersebut memberikan peluang mereka untuk dapat menjadi pemimpin lewat Pemilihan Umum (PEMILU). Akan tetapi kemudian kendalanya, karena adanya keterbatasan Sumber daya telah membuat rakyat jelata sulit untuk menggunakan haknya tersebut. Justru sebaliknya dengan kekuatan (Kapital, Sumber Daya, Pendidikan, Media, dll)  yang dimiliki oleh para Pengusaha serta kaum elit membuat mereka seakan Mengangkangi setiap pemilihan pemimpin lewat Pemilu. Pemilihan Umum pun seakan merupakan ajang dari kaum elit dan Pengusaha untuk semakin menguatkan Hegemoni serta rentetan upaya untuk semakin memperteguhkan dominasinya.

Demokrasi dengan Pemilihan Umum itulah yang sekarang ini banyak terjadi diseluruh penjuru Indonesia, tidak terkecuali Gorontalo. Anggito Abimanyu berdasarkan Thesisnya juga menyebutkan bahwa Jaman Orde Lama merupakan massanya Kaum Mahasiswa/terdidik, Jaman Orde Baru merupakan Massanya Militer dan Jaman Orde Reformasi sekarang ini merupakan massanya para Pengusaha. Memang banyak fakta yang berbicara seperti demikian. Apalagi di iklim demokrasi sekarang ini, yang dimana untuk mengajukan diri sebagai calon lewat partai saja memerlukan biaya ber-Milyar-Milyaran, belum lagi waktu pelaksanaannya.

Sebagai contoh pada dua Pilkada di Gorontalo yang diselenggarakan pada 2010, kalangan Birokrat dan Pengusaha berhasil memenangi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Gorontalo.  Misalnya Pilkada di Kabupaten Gorontalo yang pemenangnya adalah David Babihoe Akib yang berlatar belakang birokrat dengan jabatan terakhir Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo dan Tonny S Yunus yang berlatar belakang seorang Pengusaha. Kemudian di Kabupaten Bonge Bolango juga dimenangkan oleh pasangan Birokrat danPengusaha, yaitu Haris Nadjamudin dan Hamim Pou (Kompas, 3/09/2011).Itu memperlihatkan bagaimana kuatnya dominasi dari para elit local tersebut, yang diwakili oleh para Birokrat dan Pengusaha.

Itu jugalah yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Gorontalo pada 2011 silam, yang dimana hampir semua pasangan calonnya berlatar belakang Pengusaha dan Birokrat. Gunar Ismail dan Tonny Uloli keduanya merupakan pasangan birokrat dan pengusaha, kemudian Rusli Habibie dan Idris Rahim keduanya sama-sama berlatar belakang birokrat, sedangkan pasangan David dan Nelson berlatar belakang birokrat dan akademisi.

Melihat kenyataan yang demikian membuat kita pasti bertanya-tanya tentang apa yang terjadi di Negara kita ini, hingga para Birokrat, pengusaha dan elit local seakan menguasai dinamika panggung politik di negeri ini?

Menurut Siti Zuhro yang merupakan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menjelaskan bahwa setiap manusia pasti memiliki naluri atau keinginan diakui dan menguasai. Hal tersebutlah yang mendorong para birokrat, pengusaha dan Elit local untuk ambil bagian dalam pertarungan dalam Pilkada (Kompas, 03/09/2011). Apalagi juga semakin di dorong dengan kekuatan sumber daya yang mereka miliki, sehingga dapat dengan gampang melakukan konsolidasi pencapaian kekuasaan dengan berbagai masyarakat, baik lewat propaganda, janji-janji, manipulasi serta pembelian suara. Dan juga didorong oleh system yang kurang ketat serta memberikan peluang lebar-lebar untuk terjadinya tindakan yang seperti demikian.

Menurut Siti, para birokrat seakan memiliki amunisi besar untuk bekal Pilkada, mereka memiliki pengalaman serta rekam jejak yang panjang di dalam pemerintahan. Selain itu kedekatannya dengan berbagai Sumberdaya yang ada dapat dengan mudah digunakan untuk memperbaiki citra mereka dimuka publik. Serta para birokrat yang berpangkat tinggi dapat dengan mudah memobilisasi pegawai serta memanfaatkan APBD untuk kepentingan pemenangan Pemilahan umum yang diikutinya.

Bung Karno pun menganggap di dalam model demokrasi parlementer seperti itu sangat merugikan para kaum rakyat jelata. Kenapa bisa begitu?  Bung karno memberi jawaban: “untuk masuk dalam pemilihan parlementer, setiap orang memerlukan kampanye, propaganda, dan logistik atau sumber daya. Dan kita tahu, kaum borjuis-lah yang menguasai semua alat-alat propaganda dan logistik.” Artinya para pengusaha, birokrat dan elit locallah yang sudah seribu langkah didepan untuk memenangkan setiap Pemilihan umum dibandingkan dengan rakyat jelata, Karena penguasaan alat-alat propaganda serta logistik yang dimilikinya (Berdikari Oline, 25/02/2012).

Dengan demikian demokrasi tanpa adanya system serta tatanan yang tegas hanya akan menciptakan panggung bagi para birokrat, pengusaha dan elit politik untuk berkoar-koar dengan berbagai retorika-retorika politik yang dijanjikannya sedangkan para rakyat jelata hanya menjadi penonton setia dibawahnya.

Lemahnya Peran Akademisi dan Civil Society

Gerakan Civil Society dengan demokrasi dapat diibarat sebagai “the two side at the same coin”. Artinya jika civil society kuat maka demokrasi akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Sebaliknya jika demokrasi bertumbuh dan berkembang dengan baik, civil society akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Itu pula sebabnya para pakar mengatakan civil society merupakan rumah tempat bersemayamnya demokrasi[1].

Menurut pakar ilmu sosiologi UI Imam Prasodjo, bahwa gerakan civil society ini lebih menyengat jika dibandingkan dengan gerakan aksi atau demontrasi (Detiknews, 19/12/09). Dengan Kekuatan civil society ini dapat memberikan spectrum yang akan terus memperbaiki tindakan-tindakan negatif dalam setiap aspek kehidupan ataupun bernegara. Sehingga gerakan civil society merupakan gerakan moral, gerakan masyarakat dengan kesadaran dengan kesatuan tekad untuk merubah sesuatu yang dianggapnya tidak sesuai menjadi lebih sesuai.

Civil society ini sendiri terdiri dari semua masyarakat yang benar-benar ingin bergerak dan termasuk pula didalmnya para akademisi. Akan tetapi para akademisi dalam lingkup civil society sedikit memiliki peran yang lebih, karena pengetahuan serta pengalaman yang mereka miliki. Daya kritis terhadap suatu keadaan serta solutif terhadap suatu masalah akan semakin melengkapi kekuatan dari gerakan civil society ini.

Di dalam tataran dinamika social politik yang ada di Gorontalo, dalam hal menyikapi pelaksanaan Pilkada, Gerakan civil society pun masih tidak berdaya dan kalangan akademisi pun nyaris tidak terdengar suaranya. Hal demikianlah yang seakan membenarkan perilaku dari para elit politik, karena mereka beranggapan diamnya masyarakat berarti tidak menyalahkan apa-apa yang diperbuatnya.

Dengan lemahnya gerakan dari Civil society serta para akademisi di dalamnya, secara tidak langsung akan memupuk kesuburan perilaku serta tindakan negatif dalam kehidupan demokrasi. Lemahnya gerakan civil society ini juga dapat diakibatkan oleh beberapa hal, pertama: Ketidaksadaran masyarakat terhadap kondisi yang melenceng di sekitarnya dan yang dialaminya, kedua: kurangnya informasi yang mereka miliki, dan yang ketiga: adanya anggapan yang menganggap hal yang melenceng dan tidak sesuai itu wajar karena tidak memiliki keinginan untuk merubah atau menikmati dengan keadaan tersebut.

Dengan demikian, proses advokasi merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk dapat menyadarkan para masyarakat tentang keadaan yang salah tersebut. Agar dapat membuka pikiran dan hati para masyarakat untuk mendorongnya segera mungkin melakukan perubahan menjadi yang lebih baik. Peran pengadvokasian ini dapat dilakukan oleh para akademisi serta aktivis-aktivis LSM, karena pengetahuan serta informasi-informasi yang mereka miliki. Sehingga dapat mendorong terciptanya gerakan civil society, dan yang pasti akan dapat memperbaiki konsilidasi dalam demokrasi serta system demokrasi di dalamnya.

Tantangan dan Langkah Perbaikan

Dilematika pelaksanaan Otonomi daerah yang terjadi di Provinsi Gorontalo merupakan salah satu gambaran dari hampir keseluruhan masalah pelaksanaan konsolidasi demokrasi dan Pemilihan Umum di daerah-daerah lainnya di Indonesia ini. System Partai Politik serta Sistem tentang Pemilihan Umum yang longgar, telah memberikan celah kepada segelintir orang-orang di daerah-daerah untuk berulah dan semakin meneguhkan hegemoni serta dominasinya. Oleh sebab itu langkah perbaikan merupakan hal yang harus secepat mungkin untuk dapat dilakukan. Jangan sampai problem ini dibiarkan hingga berlarut-larut yang dapat berakibat semakin runtuh dan hancurnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Berbagai tantangan kedepan seakan terpampang jelas didepan kita untuk segera menyambutnya dengan tindakan yang nyata. Langkah –langkah perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menata serta memperbaiki keadaan tersebut adalah:

–          Memperbaiki system Pemilihan Umum dan Sistem Partai Politik. Artinya dengan system yang ketat dan tidak membuka celah munculnya tindakan negatif dalam Pemilu, maka sejelek apapun orangnya ketika ia dihadapkan dengan system yang demikian, maka tindakan negatif yang akan dilakukannya pun akan dapat di minimalisasikan. Sehingga Pemilihan Umum yang adil dan berkualitas akan terlaksana dengan baik.

–          Menegakan Pelaksanaan Pemilu dengan baik serta dengan Peraturan yang tegas.

–          Memberikan pengarahan terhadap Masyarakat tentang pentingnya Demokrasi Pemilu dan tujuan murni dari Pemilihan umum sendiri.

Sedangkan langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan oleh masyarakat atau dalam hal ini civil society adalah dengan:

–          Menyadarkan atau meluruskan hati nurani dan pikiran untuk benar-benar memilih Pemimpin yang baik dan amanah di dalam Pemilu berdasarkan kompetensi dan kapabilitasnya, artinya tidak berdasarkan karena keterkaitan hubungan keluarga atau klan, janji-janji politik serta money politik.

–          Membangun gerakan moral kesadaran civil society untuk bergerak bersama untuk mengingatkan, menegur, merubah, serta berupaya untuk memperbaiki keadaan yang untuk menjadi lebih baik lagi.

 

Kesimpulan

Pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berlangsung lebih dari satu dasawarsa terakhir ini masih menyimpan berbagai persoalan serta masalah di dalamnya. Problem atau masalah dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut seakan terus mengemukan dari tahun ke tahun. Masalah tentang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan salah satu diantaranya.

Provinsi Gorontalo yang merupakan daerah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara sejak 12 tahun ini pun tak luput dari problem pelaksanaan Pilkada dalam otonomi daerah tersebut. Masih longgarnya system pelaksanaan Pemilu  seakan merupakan celah untuk munculnya berbagai tindakan-tindakan negatif yang bersifat pragmatis demi memengkan suatu pertarungan di daerah.

Sehingga tidak mengherankan segala cara pun digunakan oleh para pasangan calon untuk melakukan konsolidasi-konsolidasi Hitam demi mendukung kemenangannya. Pengerahan berbasis hubungan kekerabatan serta keluarga pun digunakan untuk menjadi alat pendukung utama untuk mendapatkan sebanyak mungkin mendulang suara. Janji-janji politik ataupun Money Politik seakan makanan yang tak dapat dihindarkan dari proses Pilkada itu sendiri.

Ajang Pilkada pun seolah menjadi panggung Politik dari para Birokrat, Pengusaha dan elit local untuk semakin menegakan eksistensinya, sedangkan masyarakat kecil harus mendengarkan dan melihat dibawahnya karena keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya. Berbagai retorika-retorika politik tidak pernah terlepas di dalamnya, untuk memanipulasi dan menipu suara publik.

Lemahnya peran dari civil society, secara tidak langsung telah menumbuh suburkan Pilkada Demokrasi negatif seperti itu. Diamnya gerakan civil society seakan membenarkan perilaku busuk elite politik tersebut.

Akan tetapi titik kesadaran demi kesadaran kinipun mulai ditemukan oleh para masyarakat. Mungkin kita sering mendengar ungkapan bahwa, “terima saja uangnya, tapi jangan pilih orangnya”, itu merupakan suatu wujud pengadilan masyarakat di dalam Pemilu atas tindakan negatif berdemokrasi yang selama ini dilakukan.

Dengan demikian berbagai tantangan berdemokrasi di dalam tataran otonomi daerah ini masih terpampang jelas dididepan. Langkah-langakah perbaikan harus segera mungkin dilakukan untuk memperbaiki keadaan yang telah salah selama ini. Peran dari pemerintah dan masyarakat pun ditunggu untuk dapat melaksanakan perbaikan tersebut. Pemerintah dapat saja mengatur ulang system Pemilu serta Parpol dinegeri ini, untuk menghindarkan pada biaya politik yang tinggi serta meminimalisasi tindakan-tindakan hitam demokrasi. Sedangkan masyarakat dapat melakukan gerakan moral kesadaran civil society untuk dengan kesatuan tekad merubah sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik lagi.

Dengan itulah pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik, konsolidasi di dalam demokrasi pun tidak digunakan sebagai alat negatif dengan caranya yang negatif pula dalam menggenjot peningkatan suara. Sehingga kehidupan berdemokrasi dapar berjalan dengan lancar, dan cita-cita untuk dapat memperoleh para pemimpin yang memiliki amanah, bertanggung jawab, berkompen, dan memiliki integritas serta kapabilitas yang tinggi pun dapat terpenuhi. Sehingga akan berdampak pada penciptaan keadilan, kemakmuran dan kesejahtraan masyarakat di Indonesia ini.

 

Daftar Pustaka

–          Antonious Purwanto. 2011. Lemahnya Demokrasi di Akar Rumput, Kompas, 30 September 2011

–          Aris Prasetyo & Anita Yossihara. 2011. Adu Kuat Kepala Daerah, Kompas, 01 Oktober 2011

–          Aris Prasetyo & Anita Yossihara. 2011. Panggung Birokrat dan Politikus, Kompas, 03 Oktober 2011

–          Aris Prasetyo & Anita Yossihara. 2011. Ruang Demokrasi di Warung Kopi, Kompas, 04 Oktober 2011

–          Aris Prasetyo & Anita Yossihara. 2011. Perempun yang tetap saja terpinggirkan, Kompas, 05 Oktober 2011

–          Aris Prasetyo & Anita Yossihara. 2011. Jalan Terjal Menuju Sejahtra, Kompas, 06 Oktober 2011

–          Budiarjo, Miriam, 2008. Dasar – Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

–          Rachmadin Ismail. 2009. Gerakan Civil Socity Bentuk Protes Baru, Detiknews.com, 19 Desember 2009

–          Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi

–          Redaksi Berdikari Online. 2012. Penilaian Bung Karno Terhadap Sistim Demokrasi Parlementer, Berdikarionline.com, 25 Februari 2012

 

*Oleh: Arif Novianto

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: