Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Memutus Jeratan Sistem Alih Daya

Doc: Inilah.com

Gemuruh aksi massa buruh pada Mogok Nasional 3 Oktober 2012 kemarin, merupakan suatu momentum bangkitnya kembali Gerakan kelas buruh Indonesia, setelah hampir Empat dasawarsa terakhir mengalami Impotensi (Dilumpuhkan) dalam dunia gerakannya. Gerakan Tiga Oktober Mogok Nasional (GERTOK MONAS) tersebut digalang oleh MPBI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia) yang merupakan Majelis Persatuan dari organisasi-organisasi buruh di Negeri ini, dengan jumlah anggotanya yang cukup besar, yaitu mencapai empat Juta Pekerja Buruh.

Dalam aksi tersebut, salah satu tuntutan yang dengan getol dikumandangkan oleh kaum buruh adalah Penghapusan terhadap sistem Alih Daya (Outsourcing). Karena sistem tersebut dianggap tidak memiliki keberpihakan terhadap kehidupan buruh serta semakin mendiskriminasikan hak-hak dari kaum buruh itu sendiri sebagaimana yang tertuang dalam konvensi ILO Nomor 111 tentang upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Sedangkan tuntutan lainnya adalah Penolakan terhadap Upah Murah dan Pemberian Jaminan kesehatan bagi buruh serta masyarakat Indonesia.

Hukum Yang Tidak Memihak Buruh

            Sejak meluasnya wabah krisis Financial yang melanda Asia Tenggara dan Asia Timur termasuk Indonesia pada tahun 1997an, telah memunculkan kekuatan bringas neo-liberalisme yang dengan berbagai tipu muslihatnya, ikut terjun dalam Politik legislasi buruh di Indonesia. Lembaga-lembaga donor Internasional (IMF, Word Bank & Asian Development Bank) pun digunakan sebagai perwujudan dari tangan-tangan samar neolib dalam keterlibatannya membentuk dan mendisain arah hukum perburuhan yang pro kepentingan Kapitalis.

Sehingga tidak mengherankan hasil dari peraturan Perundang-undangan tentang Perburuhan yang selama ini terbentuk (Sejak reformasi sampai sekarang), hampir keseluruhnya berlogika Neolib dan tidak memiliki keberpihakan kepada kepentingan Buruh. Seperti lahirnya UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang merupakan wujud pembenaran bagi rezim Kapitalis dalam melakukan eksploitasi dan penghisapan terhadap Buruh. Sedangkan dasar hukum tentang pelaksanaan sistem Alih daya secara gamblang dijelaskan dalam pasal 64-66 UU No.13/2003 tersebut, yang secara telak telah menghantam Kehidupan para buruh. Sehingga tak pelak penolakan demi penolakan pun terus dipekikkan terhadap Sistem Outsourcing itu hingga sekarang ini.

Dikeluarkannya amar Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa sistem kerja kontrak dan Outsourcing telah melanggar konstitusi (Inkonstitusional) hanyalah angin segar yang tidak begitu menyejukan bagi sebagian besar Buruh. Karena putusan MK tersebut tidak langsung dengan tegas menghapuskan Praktik Outsourcing, tetapi hanya menjelaskan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tidak dibenarkan menggunakan sistem Outsourcing.

Jeratan Outsourcing

Di dalam doktrin paham Neoliberal, peran campur tangan dari Pemerintah semakin diperkecil dan kalau bisa ditiadakan serta Pemerintah hanya diibaratkan sebagai Anjing Penjaga Malam. Yang dimana hanya pada waktu terjadi krisis saja campur tangan Pemerintah itu diperlukan, sedangkan untuk keadaan yang normal semuanya diserahkan pada mekanisme pasar.

Tetapi hal tersebut agak mendapat pengecualian di dalam praktik sistem Outsourcing ini, dimana peran Pemerintah tidak lagi ditiadakan, tetapi malahan diperlukan untuk digunakan sebagai pembenar dari tindakan-tidakan Kapitalis dalam menghisap tenaga dan keringat buruh, lewat berbagai produk peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibentuk. Sehingga pemerintah hanya dijadikan sebagai kendaraan Kapitalis dalam menjalankan logika profit orientednyayang tidak manusiawi itu.

Praktik Outsourcing pun tidak ubahnya sebagai bentuk perbudakan gaya baru dengan bentuk dan tampilan yang sedikit disamarkan. Akibatnya buruh pun teralienasi terhadap pekerjaannya, mereka bekerja bukan lagi untuk kesejahtraan kehidupannya, akan tetapi kehidupannya hanyalah untuk bekerja dan mereka bekerja akibat dari tekanan tuntutan hidup.

Itu terjadi karena sistem outsourcing ini telah menciptakan ketidakpastian didalam kehidupan buruh serta menghilangkan berbagai hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Bagaimana tidak, di dalam praktik outsourcing ini buruh tidak lagi mendapatkan kepastian kerja, tidak mendapatkan pesangon PHK ketika diberhentikan dan tidak mendapatkan jaminan sosial kehidupan seperti halnya para buruh tetap di perusahaan-perusahaan tertentu.

Relasi hubungan Pekerjaan kini pun tidak lagi hanya melibatkan dua pihak, yaitu buruh dan pengusaha. Tetapi dengan sistem outsourcing pihak-pihak yang terlibat dalam relasi tersebut bertambah, yaitu menjadi buruh, pebisnis atau agen Outsourcing dan Pengusaha. Para agen outsourcing tersebut berperan sebagai perantara atau penyalur tenaga kerja.

Ditangan agen-agen Outsourcing inilah kehidupan para buruh dicengkeram. Dalam praktik outsourcing itu mereka diperjual-belikan seperti halnya di dalam perdagangan budak, yang mana ketika ada orang yang membutuhkan tenaganya maka mereka akan di jual dengan upah yang ditentukan, tetapi ketika tenaganya tidak lagi diperlukan, maka mereka akan dibuang dengan mengesampingkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Semua itu dilakukan dengan dalih agar meningkatkan iklim investasi yang pasti akan berpengaruh dalam peningkatan PDB nasional dan agar Perusahaan-perusahaan terhindar dari bahaya krisis yang setiap waktu pasti akan datang. Tetapi sekali lagi, para buruh yang dijadikan sebagai sasaran eksploitasi. hanya demi agar tetap bertahan dan berkibarnya bendera dari para Agen-agen Kapitalis tersebut. Sungguh Memilukan!

Hapus Sistem Outsourcing

            Sudah hampir satu dekade lebih pelaksanaan Praktik Outsourcing di Indonesia ini berjalan. Berbagai aksi penolakan pun seakan tiada hentinya disuarakan oleh para buruh terhadap Praktik Outsourcing tersebut selama ini. Tetapi seolah dengan Telinga yang “Tuli”  dan dengan hati yang “membatu”, pemerintah tanpa sedikit pun menaggapi tuntutan dari massa buruh tersebut. Mereka hanya mampu berjanji dengan berbagai hiasan harapan semu didalamnya, dengan tujuan hanya agar dapat meredam kemarahan buruh. Dan tanpa sedikitpun pemerintah bertindak, seperti dengan melakukan pengkajian ulang terhadap Praktik Outsourcing tersebut, untuk bagaimana agar dapat melihat masih layak atau tidak sistem Outsourcing ini di Indonesia.

Tetapi, dengan melihat kenyataan bahwa Praktik outsourcing yang terjadi selama ini telah banyak merugikan serta semakin mendiskriminasikan apa-apa saja yang seharusnya dimiliki oleh para buruh di dalam menunjang kehidupannya. Dan juga melihat bagaimana putusan yang telah dikeluarkan oleh MK yang menyatakan bahwa Praktik Outsourcing ini telah menyalahi Konstitusi (Inkonstitusional).

Maka, pemerintah tak punya alasan lagi untuk mempertahankan Praktik Outsourcing ini, sehingga keputusan pemerintah untuk menghapuskan Praktik dari sistem Outsoursing ini sudah tentu harus cepat direalisasikan dan merupakan suatu langkah yang tepat. Kecuali, Pemerintah Indonesia sekarang ini sudah terinfeksi oleh doktrin Neoliberalis, dengan arahan rezim Kapitalis dibalik berbagai kebijakan yang telah dilakukannya.

              Sekali lagi, Kecuali Pemerintah Indonesia sekarang ini sudah terinfeksi oleh doktrin Neoliberalis, dengan arahan rezim Kapitalis dibalik berbagai kebijakan yang telah dilakukannya.

 

Terimakasih.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: