Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Politik Anggaran Daerah (Bukan) untuk Rakyat

Doc: Berdikari Online

Desentralisasi kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Daerah, merupakan salah satu pokok tuntutan yang dikumandangkan saat runtuhnya rezim Orde Baru, yang kemudian berganti dengan era Reformasi sekarang ini. Setelah melewati massa perdebatan dan penggodokan yang panjang, lahirlah Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan daerah menyenggelarakan otonomi daerahnya.

Cita-cita dibalik keinginan pelaksanaan desentralisasi ini sendiri adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahetraan terhadap masyarakat di daerah. Karena sepanjang sejarah bangsa ini, daerah-daerah di Indonesia menganggap dirinya seakan dianaktirikan dan diperas Sumber Dayanya oleh Pemerintah Pusat, tetapi imbas pembangunan terhadap daerah tersebut dianggap Nol dan mengecewakan. Sehingga dapat dimengerti ketika daerah-daerah menginginkan agar mereka sendiri yang mengelola daerahnya, karena mereka yang tahu tentang potensi serta apa yang diinginkan oleh daerah itu sendiri.

Problema Otonomi Daerah

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pelaksanaan Otonomi daerah jauh dari apa yang dicita-citakan. Kesejahtraan dan kemakmuran yang menjadi tujuan utama dalam pengelolaan daerah seakan tidak tersentuh di dalam tataran kebijakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah malahan seringkali disibukan dengan retorika-retorika politik dalam upaya pelanggengan kekuasaan, tetapi lupa dengan tugas-tugas yang diembannya.

Itu dapat terlihat di dalam tataran politik anggaran dari setiap daerah di Indonesia ini, yang dimana hampir sebagian besar  dana APBDnya digunakan hanya untuk belanja Pegawai. Sehingga proporsi yang digunakan untuk  belanja Modal di dalam APBD sangat rendah, padahal belanja modal inilah yang akan memiliki Outcomes besar terhadap peningkatan pembangunan kehidupan masyarakat di daerah.

Menurut data dari hasil kajian forum indonesia untuk transparansi anggaran (Fitra) pada tahun 2011, terdapat 291 kabupaten/kota dengan porsi belanja pegawai dalam APBD lebih dari 50 persen. Jumlah ini meningkat 135 persen dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 124 daerah. Dan 11 daerah di antaranya menghabiskan 70 persen dari APBDnya untuk belanja pegawai. Data tersebut memperlihatkan bagaimana ketidakberpihakan anggaran untuk rakyat.

Selain itu, begitu besarnya proporsi yang digunakan untuk belanja pegawai, juga tidak berbanding lurus dengan kinerja dari para Pegawai tersebut. Kepercayaan publik terhadap birokrasi di daerah bahkan terus merosot tajam, itu disebabkan kualitas pelayanan publik yang diberikan dianggap sangat mengecewakan dan penuh ketidak pastian. Itu dapat dilihat berdasarkan hasil survey dari Word Bank tentang Pelayanan Publik pada tahun 2011, dimana Indonesia hanya menempati posisi ke-129 dari 183 negara.

Bahkan Azwar Abubakar (Menpan) pernah menyatakan, bahwa dari 4,7 juta PNS, hanya 5 persen diantaranya yang benar-benar produktif dan efisien dalam memberikan sumbangsih bagi Negara, sedangkan sisanya hanya asal-asalan kerja serta menghambur-hamburkan uang Negara.

Sehingga menjadi tidak tepat, ketika hampir separuh lebih proporsi dari APBD yang hanya terserap di dalam kantong-kantong belanja pegawai, tetapi hasil kinerja dari para PNS tersebut, tidak sesuai dengan yang apa yang harusnya mereka lakukan.

Penataan Politik Anggaran Daerah

Dengan melihat kenyataan yang demikian, penataan terhadap politik anggaran daerah patut untuk dilakukan. Itu demi menciptakan efisiensi serta efektifitas di dalam pelaksanaan pemerintahan serta mewujudkan pembangunan di daerah untuk mengarahkan cita-cita dari desentralisasi itu sendiri. Yaitu penciptaan kesejahtraan dan kemakmuran bagi masyarakat di daerah tersebut.

Di dalam paradigma penganggaran Publik yang sedang hangat sekarang ini, ada dua sistem penganggaran yang sering diperbincangkan, yang Pertama; Performance Budgeting System yang dimana setiap anggaran yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga  pegangan dalam penyusunan anggaran nantinya akan lebih melihat pada beban target dari kinerja tertentu melalui berbagai indikator yang terukur dan jelas.

Dan yang Kedua adalah Participatory Budgeting System (Sistem Anggaran Partisipasi), merupakan suatu sistem penganggaran yang melibatkan keikutsertaan publik didalam proses punyusunan anggaran. Asumsi awal pada Sistem Anggaran Partisipasi ini, bahwa publik adalah pihak yang memiliki hak untuk merumuskan anggaran dari Pemerintah, sehingga publik wajib untuk diikutsertakan dalam proses-proses Penganggaran.

Melihat kedua sistem anggaran tersebut, pengabdosian sistem anggaran partisipasi mungkin dapat memecahkan problem yang mengungkum tata kelola Anggaran Daerah selama ini. Dengan ikutsertanya masyarakat di dalam proses pengalokasian anggaran, maka mereka pasti akan tahu tentang apa saja yang mereka butuhkan dan inginkan untuk bagaimana dapat memperbaiki kehidupannya. Sehingga masyarakat akan dapat mengusulkan porsi-porsi anggaran tertentu yang akan membangun kehidupannya menjadi lebih baik.

Walaupun didalam pengaplikasian Sistem Anggaran Partisipasi ini pun tak luput dari berbagai kendala, antara lain; keterbatasan waktu serta sumber daya dari pemerintah untuk mengumpulkan partisipasi publik dan keterbatasan pengetahuan dari publik tentang apa itu proses penganggaran serta apa sebenarnya mereka butuhkan.

Namun tetap saja penggunaan Sistem Anggaran Partisipasi ini merupakan salah satu langkah yang tepat untuk menciptakan keberpihakan Anggaran kepara rakyat. Dengan sifatnya yang bottom up, sistem ini merupakan wujud demokratisasi anggaran yang akan dibarengi terciptanya transparansi dan akuntabilitas dari anggaran itu sendiri. Seiring berjalannya waktu publik juga pasti akan dapat belajar untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Selain itu, komitmen politik dari pemerintah juga sangat menentukan dalam penciptaan keberpihakan anggaran untuk rakyat. Kemauan dan komitmen dari pemerintah untuk peduli kepada warga Negara demi terpenuhinya kepentingan dan kebutuhan publik merupakan Kunci dari Penganggaran Publik. Komitmen tersebut benar-benar harus diaplikasikan, jangan hanya ide dan impian semata (Bird. 2000:159-209).Artinya tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah, cita-cita keberpihakan anggaran untuk rakyat hanyalah retorika-retorika semata, yang dibumbui dengan omong kosong tanpa wujud nyata.

Nilai dari Anggaran pada dasarnya sebagian besar merupakan Uang dari rakyat, lewat berbagai wajib pajak yang mereka bayarkan. Sehingga keberpihakan anggaran untuk rakyat merupakan suatu hal yang mutlak untuk terpenuhi. Politik pengalokasian anggaran yang hanya menguntungkan kepada para segelintir orang, merupakan suatu bentuk penghianatan kepada rakyat yang perlu dilawan.

Dengan terwujudnya secara nyata keberpihakan anggaran untuk rakyat, melalui komitmen dan tekad yang kuat dari Pemerintah serta partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam penciptaaan akuntabilitas dan transparansi anggaran. Maka desentralisasi nantinya bukan hanya sebuah sistem yang tanpa hasil, tetapi benar-benar dapat menciptakan sumbangsih yang nyata. Di dalam penciptaan kesejahtraan dan kemakmuran bagi daerah sebagaimana cita-cita dari otonomi daerah tersebut.

Arif Novianto
Mahasiswa Manjemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada (UGM) – Yogyakarta
Kontak: arifnovianto92@gmail.com

Tulisan ini juga telah Dimuat di Opini Okezone.com pada 17 Oktober 2012

Sumber: http://suar.okezone.com/read/2012/10/17/58/705124/politik-anggaran-daerah-bukan-untuk-rakyat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: