Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

APBN 2013 Masih Tidak untuk Rakyat

Doc: Luwarso

Tanggal 23 Oktober 2012 kemarin, secara resmi RAPBN 2013 telas disahkan oleh DPR yang dalam hal ini perwakilan rakyat secara luas, untuk ditetapkan menjadi APBN tahun 2013. Pemerintah pun secara optimistis meyakini bahwa APBN 2013 ini akan mampu memberikan sumbangsih yang besar terhadap perbaikan kehidupan rakyat dengan peningkatan Pembangunan yang akan terjadi.

Optimisme tersebut salah satunya dapat terlihat dari naiknya total anggaran yang mencapai 7,3% dari total anggaran sebelumnya, yaitu mencapai angka 1.683 triliun rupiah. Adapun besaran porsi-porsi anggaran yang telah disepakati tersebut meliputi, belanja pegawai sebesar Rp241.121,5 miliar, belanja barang sebesar Rp159.997,1 miliar, belanja modal sebesar Rp213.937,5 miliar, kemudian pembayaran bunga utang sebesar Rp113.243,8 miliar, subsidi non-energi dalam APBN 2013 disepakati sebesar Rp40.845,4 miliar dan Subsidi Energi sebesar Rp274,7 miliar. Sedangkan sisanya sebesar Rp528.630,2 miliar digunakan sebagai dana Transfer ke Daerah-daerah sebagai konsekuensi dari program Otonomi daerah.

Dilematika Anggaran Publik

Namun fungsi serta peranan APBN dalam korelasi positifnya terhadap penciptaan kemakmuran dan kesejahtraan bagi masyarakat masih banyak dipertanyakan. Kenyataannya peran dari APBN di dalam peningkatan kemakmuran (Pertumbuhan PDB) hanya berkisar 8,9% saja (Ridha, 2012). Itu memperlihatkan bagaimana peran dari anggaran didalam prioritasnya terhadap penciptaan pembangunan, semakin tidak menyentuh kehidupan mendasar dari masyarakat. Harapan dari masyarakat secara luas, agar anggaran publik tersebut lebih pro terhadap kehidupan rakyat, untuk bagaimana dapat menciptakan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat malahan dirasa semakin menjauh, jika dilihat dari porsi-porsi yang telah ditetapkan pada APBN tahun 2013 ini.

Seperti masalah yang dari tahun ke tahun terus mengkungkung berbagai tata pelaksanaan anggaran publik di Indonesia ini. Yaitu masih tetap didominasinya porsi-porsi di dalam anggaran tersebut untuk biaya operasional Birokrasi (gaji, pengeluaran rutin) dan proporsi untuk Pembayaran Utang. Hal tersebut juga dapat dilihat dari proporsi-proporsi yang sudah di tetapkan didalam APBN 2013 ini. Bagaimana proporsi untuk belanja Pegawai dan proporsi Pembayaran utang luar negeri masih begitu tinggi, selain proporsi untuk subsidi & belanja modal.

Kaitannya tentang porsi untuk Subsidi dan belanja modal di dalam anggaran yang juga cukup besar, perlu mendapatkan pengecualian. Karena ada korelasi positif antara subsidi dan belanja modal ini dengan pencapaian kesejahtraan hidup masyarakat. Dibandingkan kaitannya dengan proporsi didalam belanja rutin dan pembayaran utang, yang dimana hanya sedikit bahkan tidak ada korelasi positifnya dengan kesejahtraan dan kemakmuran masyarakat.

Dalam hal pendanaan belanja rutin, yang dalam hal ini khusunya untuk membiayai gaji pegawai pemerintahan, pada penganggaran di APBN tahun 2013 ini kembali mengalami peningkatan 13,6% yaitu menjadi 241,1 Triliun. Rata-rata hampir setiap tahunnya penganggaran terhadap Belanja pegawai ini terus mengalami peningkatan, seperti pada 2008 = 112,8 T, tahun 2009 = 127,7 T, tahun 2010 = 148,1 T, tahun 2011 175,7 T, tahun 2012 = 215,9 T, dan pada tahun 2013 = 241,1 T.

Namun terus meningkatnya proporsi di dalam Belanja Pegawai tersebut tidak begitu berbanding positif dengan kinerja yang telah dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) didalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Berdasarkan hasil survei dari Word Bank tentang Pelayanan Publik pada tahun 2011, Indonesia bahkan hanya menempati posisi ke-129 dari 183 negara.

Itu memperlihatkan bagaimana para Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya dapat mengabdi kepada masyarakat serta memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat, tidak lagi mampu untuk menjalankan peran dan tugasnya tersebut dengan baik. Sehingga patut dipertanyakan tindakan dari pemerintah yang terus menaikan porsi Belanja Pegawai dalam anggaran setiap tahunnya tersebut. Kemudian proporsi yang turut membebani anggaran yaitu Pembayaran utang luar negeri. Pada APBN 2013 proporsinya yang ditetapkan untuk Pembayaran Utang Luar Negeri mencapai angka 113,2 triliun.

Dana senilai 113,2 T ini bukanlah uang yang sedikit, dengan dana sebesar itu, harusnya pemerintah dapat melakukan berbagai tindakan di dalam menangani kemiskinan dan menciptakan kesejahtraan bagi rakyat. Akan tetapi karena ketidakmerdekaan pemerintah di dalam penyusunan tata anggaran publik serta adanya berbagai kepentingan yang turut menekan pemerintah. Membuat Pemerintah tidak dapat menjalankan peran serta dan fungsi anggaran sebagaimana mestinya.

Keberpihakan anggaran kepada rakyat, hanya menyentuh secuil kebutuhan mendasar dari rakyat. Kalau memang pemerintah memiliki political will untuk menciptakan keberpihakan anggaran publik kepada rakyat, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan penangguhan pembayaran atau moratorium terhadap Pembayaran Utang tersebut selama 3-5 tahun, untuk kemudian mengalihkan porsi anggarannya ke sektor-sektor yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat untuk dapat menunjang kesejahtraan hidupnya.

Seperti mengalihkan porsi anggaran dari Pembayaran Utang Luar Negeri tersebut ke porsi Subsidi Pangan, Pupuk, Benih ataupun Anggaran Pelayanan Publik (PSO) yang selama ini nilainya cukup kecil, yaitu Rp42,72 triliun pada APBN 2012 dan malahan mengalami penurunan Rp240 miliar pada APBN2013 menjadi Rp42,48 Triliun. Padahal data dari BPS pada tahun 2010 menyebutkan hampir 60% penduduk Indonesia merupakan pekerja di sektor pertanian. Sehingga dengan dana senilai 113,2 Triliun tersebut, sektor pertanian Indonesia akan dapat menjadi lebih berkembang dan maju, akhirnya rakyat pun akan memetik hasil dari hal tersebut.

Menciptakan Anggaran Yang Pro-Rakyat

Melihat subtansi dari kedalaman APBN 2013, dapat dilihat bagaimana proporsi anggaran tersebut masih kurang memiliki keberpihakan kepada rakyat. Itu dapat dilihat dari masih rendah serta kurang mencukupinya proporsi Belanja Modal yang hanya Rp 213,9 Triliun atau dibawah dari proporsi untuk Belanja Pegawai yang mencapai 241,1 Triliun.

Padahal dengan Belanja Modal inilah yang memiliki outcomes cukup besar dalam menciptakan kesejahtraan bagi rakyat. Maka melihat kenyataan yang demikian, membuat perbaikan terhadap politik pengalokasian anggaran penting untuk dilakukan. Sistem perumusan penganggaran di Indonesia yang hanya berkutat pada kalangan elit semata, membuatpolitical will dari pemerintah untuk menciptakan penganggaran yang pro-rakyat menjadi hal yang paling utama, karena suara rakyat tak begitu berarti disana.

Hal tersebut berbeda dengan Participatory Budgeting System (Sistem Anggaran Partisipasi), yang dimana mengikutkan rakyat dalam pembahasan anggaran. Artinya rakyat pasti akan mengalokasikan porsi-porsi dalam anggaran tersebut ke hal-hal yang berhubungan dengan perbaikan kehidupannya. Sehingga sudah pasti anggaran tersebut akan berpihak kepada kepentingan rakyat, karena rakyat sendiri yang menyusun dan merumuskannya.

Maka dengan demikian, political will dan komitmen yang kuat dari pemerintah merupakan hal yang sangat penting disini. Karena pada dasarnya anggaran publik merupakan bagian dari cara pemerintah untuk mendistribusikan kekayaannya kepada setiap rakyatnya, hingga dapat menciptakan kesejahtraan, kemakmuran dan keadilan bagi rakyat itu sendiri.

Maka keberpihakan anggaran kepada kepentingan rakyat menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Tanpa keberpihakannya anggaran kepada rakyat, maka Pemerintah dapat disebut “Berkhianat Kepada Rakyat”. Semoga Pemerintah dan elit didalamnya dapat sadar akan pentingnya anggaran tersebut bagi rakyat.

Terimakasih.

*Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada (UGM) – Yogyakarta Kontak: arifnovianto92@gmail.com

Tulisan ini juga telah Dimuat di Opini PedomanNews.com pada 29 November 2012

Sumber: http://www.pedomannews.com/kolom-mahasiswa/17930-apbn-2013-masih-tidak-untuk-rakyat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: