Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Angin Segar Pembubaran RSBI/SBI

Diskriminasi, ketimpangan dan pembubaran rsbi-sbi

Doc: Inilah

Drama pro dan kontra terhadap pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) akhirnya menemui titik akhirnya. Hal tersebut terkait Putusan dari MK (Mahkamah Konstitusi) yang mengabulkan gugatan permohonan yang diajukan kalangan aktivis pendidikan terhadap judicial review pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Di dalam UU No.20/2003 pasal 50 ayat 3 tentang Sisdiknas tersebutlah yang mengamanatkan berdirinya sekolah-sekolah bertaraf Internasional atau sering disebut RSBI/SBI, yang berbunyi bahwa: “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf Internasional”.

Dengan dikeluarkannya putusan dari MK bahwa Pasal 50 ayat 3 UU No.20/2003 tentang Sisdiknas adalah Inkonstitusional, artinya mengisyaratkan pembubaran terhadap RSBI/SBI itu sendiri. MK menilai bahwa dalam pelaksanaan RSBI/SBI ini telah menimbulkan terjadinya Diskriminasi dan kesenjangan akses bagi masyarakat untuk dapat memperoleh pendidikan di RSBI/SBI tersebut.

Bila kita cermati lebih mendalam, memang didalam pelaksanaan RSBI/SBI tersebut secara langsung telah membuat menjadi terkotak-kotaknya pendidikan Nasional Indonesia dan menjauhnya konsep pendidikan kita dari akar rumput kehidupan bernegara-bangsa. Itu disebabkan beberapa hal yang telah membekap kebijakan RSBI/SBI selama ini:
Pertama, mahalnya biaya pendidikan di RSBI/SBI selama ini. Akibat yang ditimbulkan yaitu terciptanya ketimpangan serta diskriminasi didalam mendapatkan akses pendidikan. Keadaan tersebut telah menjadikan para anak dari golongan bawah, tidak mampu lagi untuk menikmati pendidikan di RSBI/SBI ini. Alhasil RSBI/SBI ini seolah merupakan pendidikan khusus bagi orang-orang golongan elit atau menengah ke atas.

Mahalnya RSBI/SBI ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan diperbolehkannya RSBI/SBI untuk menarik pungutan-pungutan, dengan dalih untuk membiayai operasional RSBI/SBI yang memerlukan biaya relative tinggi, sesuai Permendiknas No.78/2009 pasal 13 ayat (3) tentang penyelenggaraan SBI, yang berbunyi “ SBI dapat memungut biaya pendidikan untuk menutupi biaya kekurangan di atas standar pembiayaan yang didasarkan pada RPS/RKS (Rencana Pengembangan Sekolah /  Rencana Kerja Sekolah) dan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)”.
Bahkan Pemerintah pun menganggap bahwa mahalnya biaya SBI ini merupakan hal yang wajar, karena didasarkan pada kualitas yang ada serta dianggap lebih murah dibandingkan bila harus sekolah ke luar negeri. Hal tersebut merupakan wujud pragmatisme pemerintah di dalam mengambil keputusan.

Walaupun pemerintah sudah membuat aturan agar sekolah RSBI/SBI memberikan 20% kursi pendidikannya bagi siswa dari keluarga yang tidak mampu dan memberikannya beasiswa pendidikan. Namun karena ketiadaan kategorisasi yang mendetail tentang siapa-siapa saja yang dimaksud dalam kategori “keluarga tidak mampu” tersebut, telah membuat pihak RSBI/SBI seakan menghindar dari kewajiban tersebut.

Yang terjadi di lapangan bahwa anak dari “keluarga tidak mampu” yang mendapatkan beasiswa dan kesempatan pendidikan di RSBI/SBI ini hanyalah mereka yang dari keluarga tidak mampu dan juga mempunyai prestasi akademik tinggi atau pendai. Padahal ada keterkaitan antara prestasi akademik yang bagus dengan status sosial ekonomi dari orangtua (Dee & Jacob, 2006). Artinya kondisi ekonomi orang tua yang tidak mampu juga turut mempengaruhi rendahnya prestasi akademik anaknya. Sehingga keputusan 20% kursi untuk keluarga tidak mampu tersebut, seolah hanyalah tameng untuk menutup-nutupi tindakan diskriminasi di RSBI/SBI tersebut.

Dan Kedua, Hilangnya Jiwa dan semangat ke-indonesiaan serta hilangnya penciptaan kesadaran kritis dalam pelaksanaan RSBI/SBI. Penggunaan kurikulum Cambridge sebagai rujukan dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah-sekolah yang konon bertaraf Internasional atau sering diplesetkan menjadi Sekolah “Bertarif Internasional” tersebut, secara terang benderang telah menistakan kehidupan nasional bernegara-bangsa. Penggunaan kurikulum tersebut pun telah mendapatkan landasan hukum, yaitu pasal 10 dan 11 dalam Permendiknas No.78/2009 tentang penyelenggaraan SBI yang dimana menjadikan OECD (Organization For Economic Co-Operation and Development) atau Negara maju lainnya sebagai kiblatnya.

Logikanya, kurikulumnya saja berpedoman dengan Cambridge yang merupakan kurikulum pembelajaran asing atau luar negeri, yang pasti tidak akan ada pembelajaran-pembelajaran tentang berbagai kehidupan nilai-nilai lokal, serta kesosial-budayaan yang benar-benar menerangkan ke-indonesiaan disana.  Dengan hal yang demikian, mana mungkin pendidikan yang seperti itu dapat membentuk National Building serta pembangunan keindonesian, yang ada malahan akan menghilangkan jiwa Ke-indonesiannya.

Penggunaan bahasa Asing sebagai bahasa utama juga patut dipertanyakan. Yang pasti dengan pendidikan yang demikian akan membuat para peserta didik menjadi kehilangan jiwa dan semangat kebangsaannya, serta terdegredasi moral dan pemahamannya tentang nilai, kultur dan idiologi bangsa Indonesia. Selain itu pengunakan sertifikasi ISO (Lisensi Untuk Perusahaan/korporasi) sebagai legitimasi dalam pengelolaan RSBI/SBI telah menjadikan pendidikan tidak lagi digunakan untuk dapat membentuk Kesadaran kritis murid, akan tetapi hanya digunakan untuk menghamba kepada kepentingan dunia Industri Kapitalis. Sehingga telah menghilangkan hakikat pendidikan itu sendiri.

Melihat problematika yang begitu membahayakan didalam pelaksanaan RSBI/SBI tersebut, membuat apa yang telah diputuskan oleh MK merupakan sebuah langkah yang tepat dan patut mendapatkan apresiasi yang besar. Keputusan dari MK tersebut dapat diibaratkan sebagai angin segar yang dapat membangkitkan kembali keyakinan akan massa depa pendidikan Indonesia yang cerah dan menjadi semakin baik lagi.

Putusan dari MK tentang pembubaran RSBI/SBI ini juga merupakan tamparan kepada pemerintah untuk tetap membawa pendidikan Indonesia kepada fitrahnya. Yaitu seperti didalam konstitusi kita, bahwa pendidikan harus digunakan “Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” dengan jaminan bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan” (pasal 31 ayat 1 UUD 1945) & “….Negara  wajib  membiayainya”(Pasal 31 ayat 2 UUD 1945).

Jadi ungkapan bahwa “pendidikan yang berkualitas memang harus mahal” adalah sebuah ilusi yang harus kita kubur bersama-sama. Sehingga kalau tetap masih ada pendidikan yang mahal, pertanyaannya adalah digunakan untuk apa 20% porsi APBN yang khusus untuk pendidikan, kalau yang terjadi pendidikan masih tetap saja mahal?
Dengan demikian mari bersama kita tolak segala bentuk liberalisasi serta komersialisasi pendidikan di Indonesia ini dan Mari kita dukung pendidikan “Untuk Semua” yaitu pendidikan kritis yang memerdekakan dengan tanpa Diskriminasi didalamnya.

Arif Novianto
Pemerhati Pendidikan, dan Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada (UGM) – Yogyakarta
Kontak: arifnovianto92@gmail.com

Tulisan ini juga telah Dimuat di Opini Okezone.com pada 10 Januari 2013

Sumber: http://news.okezone.com/read/2013/01/10/58/743986/angin-segar-pembubaran-rsbi-sbi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: