Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Menggugat Demokrasi Teaterikal

topeng politik kemunafikanTeater-teater berlatar kebebasan dan kekuasaan dengan gegap gempita mewarnai pergulatan panjang di dalam gedung Demokrasi Indonesia yang tampak indah mempesona, walaupun berantakan ataupun amburadul didalamnya. Demokrasi telah menyihir sebagian besar manusia untuk mengikuti dan mempercayainya. Dengan lantunan mantra pemenuhan HAM, keterbukaan, dan kebebasan untuk memilih serta dipilih, telah membuat demokrasi seolah sesosok bunga desa nan cantik jelita yang digandrungi banyak orang yang mengetahuinya.

Dalam thesis dari Francis Fukuyama, bahkan menyebutkan bahwa abad ke-21 ini merupakan abadnya Demokrasi Liberal. Artinya bahwa kemenangan telak Demokrasi Liberal atas sistem atau paham yang menjadi pesaingnya selama ini. Yang membuat mantra demokrasi liberal tersebut dengan ganasnya menyihir setiap manusia-manusia diseluruh penjuru dunia untuk mengikutinya, tak terkecuali di Indonesia.

Demokrasi dan Kemunafikan

Bagi Joseph Schumpeter (1942), “democracy is the rule of the politician”. Demokrasi adalah persoalan bagaimana rakyat mentransfer legitimasinya kepada elit-elit politik (perwakilan) melalui proses Pemilu. Artinya setiap elit politik harus legitimed, untuk kemudian dapat memperoleh kepercayaan dari rakyat yang berarti memilihnya didalam proses Pemilu. Akan tetapi pertanyaannya adalah bagaimana agar para elit politik mendapatkan legitimasi dari konstituen? Apa yang harus dilakukan?

Ketika kita sudah menyelami masalah di atas, maka akan mulai terlihat butiran kemunafikan demi kemunafikan di dalam tendensi mencari legitimasi tersebut. Kemunafikan tersebut seolah terlontar untuk menyasar para konstituen yang berkorelasi dengan harapan agar membumbung tingginya popularitas mereka. Kata Munafik sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai berpura-pura percaya atau setia dsb kpd agama dsb, tetapi sebenarnya dl hatinya tidak; suka (selalu) mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya ataupun bermuka dua. Kemuanafikan inilah yang sekarang ini menjamur dalam iklim politik di negeri ini.

Sebagian besar elit politik atau para politisi merupakan para pemeran drama-drama teater di dalam kemegahan gedung Demokrasi. Mereka saling bersolek ria, berdandan, berakting dan menata diri mereka dengan sedemikian rupa untuk dapat menarik simpati serta tanggapan positif dari konstituen. Itu tak lain untuk dapat merebut suara-suara konstituen di dalam ajang kontestasi politik.

Para elit politik atau para politisi ini memainkan tema drama teaterikalnya sesuai dengan selera dari pasar atau mengikuti hal-hal populer yang sedang digandrungi para basis konstituennya. Kalau yang sedang populer adalah segala yang mengenai kemiskinan, maka mereka akan saling bersaing menawarkan berbagai pementasan drama dengan mengeksploitasi kemiskinan-kemiskinan tersebut. Walaupun pada akhirnya tidak sedikitpun menyentuh problematika struktural dalam kemiskinan itu sendiri.

Atau yang sedang populer adalah tentang pemberantasan Korupsi serta sikap anti korupsi, kolusi & nepotisme (KKN), maka para elit politik atau Politiksi tersebut pun saling beretorika mengumbar Jargon-Jargon bahwa mereka adalah orang yang paling anti terhadap korupsi serta berkomitmen untuk memberantasnya. Hal tersebut mungkin tak sulit untuk kita temui didalam setiap ajang kontestasi politik yang terjadi di Indonesia Selama ini.

Seperti dalam ajang PEMILUKADA yang diselenggarakan 5 tahunan sekali disetiap daerah-daerah di Indonesia. Disana hampir pasti jargon-jargon tentang sikap anti korupsi yang dibumbui dengan tindakan tegas untuk memberantasnya dengan riuh berkumandang dari setiap pasangan calon. Dan mereka seolah tidak mempersoalkan dan konstituen pun tidak mempertanyakan apakah sikap tersebut memang keluar dari lubuk hati terdalam atau hanya topeng untuk merebut popularitas semata.

Dengan melihat fakta data dari Kemendagri bahwa dari tahun 2004 sampai Februari 2013 sudah ada 291 Kepala Daerah (Meliputi Gubernur, Bupati & Walikota) yang terjerat kasus korupsi atau sekitar 86,2% kepala daerah yang telah tertangkap karena tindakan korupsi, maka dapat dipastikan bahwa jargon-jargon sikap anti-korupsi yang diusung oleh setiap pasangan calon dalam ajang Pemilukada hanyalah topeng-topeng untuk merebut popularitas semata, walaupun tidak semuanya melakukan hal tersebut serta masih ada elit-elit politik yang benar-benar tulus iklhas ingin memperjuangkan nasib rakyat & bangsa.

Tetapi, keterkaitan data di atas juga semakin memperlihatkan bagaimana kemunafikan-kemunafikan memiliki keterkaitan yang erat didalam setiap ajang kontestasi politik didalam demokrasi. David Runciman (2012) bahkan mengungkapkan hal yang senada, bahwa politik demokrasi liberal hanya mampu untuk bertahan jika masih tetap bercampur dengan penipuan dan kepura-puraan. Itu terjadi karena sistem Demokrasi menawarkan dan memberikan ruang yang cukup besar bagi setiap Politisi untuk membalut diri mereka dengan berbagai kemunafikan.

Sehingga melihat menjamurnya kemunafikan-kemunafikan didalam demokrasi teatrikal ini, membuat setiap orang harus benar-benar dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu atau mana yang sungguhan dan mana yang Make-up an. Hal tersebut pun tidak mudah, karena hampir semua kemunafikan tersebut ada disetiap ajang kontestasi politik. Karena kemunafikan tersebut merupakan salah satu penyakit bawaan di dalam sistem demokrasi itu sendiri.

Karenanya, untuk dapat membedakan keaslian serta kepalsuan dari setiap perilaku politik para elit politik dan politisi tersebut, salah satunya dapat dengan melihat dari sisi history sepak terjang mereka selama ini. Di sana akan sulit untuk dibohongi wujud asli dari mereka. Seperti ketika seorang perampok kemanusian kemudian mencoba melakukan metamorphosis menjadi sosok yang tegas, bersih, bijaksana, berani dan nasionalis. Dengan seketika kita dapat mengetahui bahwa orang tersebut adalah munafik dengan cara melihat petualangan politiknya yang terdahulu.

Namun apabila tidak ada satupun seorang elit politik yang tidak munafik, maka tinggal kita bedakan seberapa besar kadar kemunafikannya dan pilihan pun ada ditangan kita. Tetapi yang jelas kita harus dapat menyikapi dengan bijak kemunafikan-kemunafikan didalam demokrasi teatrikal yang ada disekeliling kita selama ini.

Arif Novianto
Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada (UGM) – Yogyakarta
Kontak: arifnovianto92@gmail.com

Tulisan ini juga telah Dimuat di Opini Okezone.com pada 21 Februari 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: