Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Elitisme Parpol & Masalah Demokrasi Kita

elit-elit politik dalam parpol yang tidak berpihak kepada rakyat

Doc: Luwarso

Mungkin kita cukup familiar ketika mendengar slogan-slogan dari para Politiksi bahwa “Suara Partai A,B, atau C adalah suara Rakyat”. Begitulah mereka berusaha menerjemahkan tujuan dari Partai-partainya, agar dapat seirama dengan kehendak rakyat. Tetapi kemudian apakah suara dari Partai-partai Politik (Parpol) tersebut benar-benar mewakili suara rakyat? dan rakyat siapa yang dimaksud? Apakah raky
at secara keseluruhan atau sebagian kecil dari rakyat?

Bila kita refleksikan apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, mungkin sebagian besar dari rakyat akan menjawab tidak mewakili suaranya dan hanya berpihak pada sebagian kecil dari rakyat. Itu terjadi karena dinamika yang dihadapi sebagian besar masyarakat sekarang ini menggambarkan hal yang demikian. Dimana kesejahteraan, keadilan dan pemerataan kemakmuran hanya terlontar ketika musim kampanye Politik saja, sedangkan setelah itu kenyataan yang ada seperti sebuah angin lalu.

Oligarki Partai Politik

Partai-partai yang ada di dalam setiap ajang kontestasi politik sekarang ini adalah partai-partai berlambang pragmatis-oportunis. Itu terjadi karena Parpol-parpol yang sekarang hadir dihadapan kita ini tidak benar-benar mengakar dari rakyat. Dan Parpol-parpol tersebut juga telah gagal di dalam menjalankan fungsi-fungsi yang semestinya mereka jalankan dengan baik, yaitu menjadi wahana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa (Budiardjo, 2008: 405).


Akibatnya muncul sebuah fenomena “hukum besi Oligarki” sebagaimana yang diungkapkan oleh Robert Michels (1912). Bahwa dengan keadaan “Hukum besi Oligarki” ini muncul kecenderungan segelintir elit untuk menguasai struktur pengambilan keputusan didalam Internal Partai Politik tersebut. Itu sebagai akibat bergesernya proses demokrasi di dalam tataran parpol yang menjadi tidak lagi demokratis dan cenderung semakin elitis.

Studi Adam Przeworski dalam bukunya Sustainable Democracy (1999), juga memperlihatkan hal yang senada. Bahwa Partai-partai pragmatis-oportunis tersebut dibentuk hanya sekadar sebagai mesin pendulang suara yang dikontrol melalui dominasi dari mesin birokrasi oligarki partai. Sehingga lewat birokrasi oligarki tersebut kemudian partai politik berusaha membatasi kompetisi dengan pesaingnya (kompromi), menghalangi akses, dan mendistribusikan keuntungan kekuasaan politik di antara para anggota kartel.

Dengan adanya kecenderungan oligarki di dalam tubuh parpol-parpol tersebut membuat persaingan antarpartai semakin diperlemah dan muncul kompromi-kompromi politik didalamnya. Ideologi dari setiap partai pun tidak lagi menjadi satu-satunya acuan di dalam menentukan arah geraknya partai, akan tetapi mulai tereduksi dengan kepentingan-kepentingan jangka pendek nan pragmatis-oportunis.

Keadaan tersebut dapat kita lihat di dalam dinamika antara kepentingan parpol dan ajang kontestasi politik. Di sana dapat dilihat bahwa kompetisi serta ideologi yang dipegang setiap partai seperti sebuah dagangan dan lelucon. Di daerah A misalnya partai dengan ideologi kanan dapat saja bergandengan tangan dengan partai berideologi kiri-tengah untuk menyokong salah satu calon. Tetapi di daerah B kedua partai tersebut dapat saja menjadi putus hubungan dan menjadi bermusuhan. Itu menandakan bagaimana ideologi partai telah tergantikan dengan deal-deal politik. Dan ideologi dari partai tersebut juga dianggap sebagai sebuah lelucon, di mana partai berideologi kanan yang visi, missi dan tujuannya dapat diibaratkan bumi dan langit dengan partai berideologi kiri-tengah, tetapi mereka seolah mengacuhkannya dan membuat lelucon yang tidak lagi lucu dengan cara memaksakannya berkompromi.

Munculnya oligarki di dalam tubuh partai tersebut, juga akan membuat para anggota parpol menjadi terjerat dengan ketentuan gelap di dalam birokrasi oligarki partai. Seperti menjadi salah satu mesin pendulang dana paling utama untuk dapat menghidupi partai. Mereka yang menggelontorkan uang paling banyak ke partai berarti juga turut menentukan pentingnya posisi mereka di dalam partai tersebut. Sehingga tidak mengherankan ketika struktur kepengurusan partai pragmatis-oportunis ini dikuasai oleh kaum elitis. Keadaan tersebutlah yang memunculkan suatu dilematika tersendiri.

Basis kaderisasi parpol yang lebih mengedepankan logika serba-praktis, juga membuat parpol menjadi lebih terjerat dalam kepentingan-kepentingan jangka pendek. Kaderisasi yang seperti itulah yang turut menyokong kuatnya oligarki didalam tubuh partai. Munculnya fenomena partai yang mengobral jatah kursi calon anggota legislatif kepada kalangan umum yang memiliki modal materi lebih, dalam tanda kutip. Menyiratkan bagaimana parpol-parpol tersebut adalah parpol berlogika karbitan, yang berusaha mendulang suara sebanyak mungkin dengan menggunakan cara sepraktis mungkin. Akibatnya parpol-parpol tersebut tidak mengakar kuat dengan rakyat dan cenderung mengedepankan kepentingan nya sendiri.

Ketidakberpihakan parpol-parpol yang duduk diparlemen kepada rakyat adalah dikarenakan munculnya Elitisme di internal parpol. Yang telah membuat partai tersebut menjadi kepanjangan tangan dari para elit-elit politik. Pengambilan keputusan yang bersifat terpusat di tataran elit politik, membuat keberpihakan dari keputusan tersebut secara tidak langsung lebih mementingkan kepentingan para elit itu sendiri, sedangkan kepentingan rakyat seolah dinomer duakan.

Keadaan yang demikian juga telah menciptakan kemandulan didalam sistem demokrasi kita. Elitisme parpol tersebut telah mereduksi peran, tugas dan fungsi yang sebagaimana seharusnya diemban oleh partai didalam iklim demokrasi sekarang ini. Apalagi juga didorong oleh kelonggaran sistem yang membuat kalangan elit seolah bebas berulah didalam proses demokrasi dan kepartaian ini. Akibatnya nada-nada ketidak percayaan terhadap Parpol mulai gencar menyeruak didalam benak rakyat.

Untuk dapat mengembalikan kepercayaan dari rakyat, parpol-parpol yang berdiri di parlemen harus memperlihatkan keberpihakannya kepada rakyat. Tetapi kalau memang tidak ada lagi harapan akan parpol-parpol tersebut didalam memperjuangan suara rakyat, maka pembentukan parpol yang berbasis massa rakyat menjadi hal utama yang harus dilakukan. Dengan partai yang berbasis rakyat ini, segala keputusan benar-benar ada ditangan rakyat sebagai anggota partai. Dan dengan partai inilah diharapkan suara-suara dari rakyat kecil terutamanya dapat benar-benar diperjuangkan dan digelorakan.

Sehingga dengan keberadaan partai tersebut, maka secara tidak langsung akan menampar partai-partai berlambang pragmatis-oportunis yang ada selama ini. Untuk kemudian bertarung memenangkan kursi kekuasaan dan setelah itu menata sistem demokrasi kita agar selaras dengan keinginan dan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Dengan itulah penciptaan kesejahtraan, keadilan dan pemerataan kemakmuran dapat benar-benar terlaksana di bawah panji-panji partai yang benar-benar sebagai perwujudan massa rakyat bukan partai yang hanya bertopeng kebohongan dibalik suara rakyat.

Arif Novianto
Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada (UGM) – Yogyakarta
Kontak: arifnovianto92@gmail.com / Twitter: @arifnovianto92

Tulisan ini juga telah Dimuat di Opini Okezone.com pada 28 Maret 2013

Sumber: http://suar.okezone.com/read/2013/03/28/58/782731/elitisme-parpol-masalah-demokrasi-kita

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: