Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Mengurai Agenda Neo-liberalisme dibalik Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Sebuah Analisis Kritis

Abstrak

Discourse that developed in Indonesia since reform the 1998 until recently when referring to “Bureaucratic Reform” will inevitably lead to good governance. Bureaucratic Reform and Good Governance, seems to be two ivory towers dominate the agenda of the concept grammatical system of ideal governance in Indonesia since the overthrow of the regime. The role of the International donor agencies (Word Bank, IMF, and UNDP) to transform the political evolution of Neoliberalism and popularized the concept of good governance is really so great. In Indonesia, the two concepts becomes a handle virtually all policy makers, bureaucrats and academics through the concept of New Public Management, Market – based Public Administration, Entrepreneurial Government, and others on college campuses. Characteristics of Administrative Reforms Good Governance leading to the postulated role of the State and direct minimization of bureaucracy to the arena circuit with the business market and perpetuate neoliberal norms such as transparency, competition and accountability. The three main pillars of Good Governance includes Government, business or market force and society. Implementation of good governance has never happened because the workings of good governance can’t be separated from the interests of market liberalization or Neo – liberalism. The result was the creation of anti-social institutional politics and ignore the relations of production and allocation equivalent to alienate paradigm of social class and economic circumstances of a country sphere of global politics. So in this paper the authors to try explore the discourse mistakes that led to the Administrative Reforms Good Governance. As well as trying to elaborate on the problems of the concept of good governance in the political cedar Neo – liberalism.

Keywords:  Bureaucratic Reform, Good Governance, Neoliberalism and Governance.

1452012_667598486618159_2030337973_n

Pendahuluan

Birokrasi adalah suatu urat nadi di dalam tubuh dari Pemerintahan (Negara) atau Organisasi. Artinya birokrasi merupakan suatu alat yang menghubungkan, menyeimbangkan serta mengatur sendi-sendi, untuk menopang berjalannya Pemerintahan Negara. Birokrasi yang ada di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah terus mendapat kritikan dan sorotan yang tajam dari publik, karena perilakunya yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pelayan masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan apabila orang berbicara tentang birokrasi, kecenderungannya selalu berkonotasi negatif, yaitu bahwa birokrasi adalah lamban, berbelit-belit, menghalangi kemajuan, cenderung memperhatikan prosedur dibandingkan substansi, dan tidak efisien.

Dari kenyataan seperti itulah gagasan tentang Reformasi Birokrasi dengan gencar diwacanakan oleh Pemerintah. Terutama setelah peristiwa reformasi Mei 1998 yang telah menggulingkan era Orde Baru yang dipimpin oleh rezim authoritarian Soeharto. Reformasi terhadap sistem ekonomi, politik dan birokrasi menjadi poin utama pada era reformasi sampai sekarang ini. Seperti yang tertuang pada pidato pembukaan Rakornas-PAN 2005 di Istana Negara, 15 November 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan arahan, (1) laksanakan reformasi birokrasi; (2) tegakkan dan terapkan prinsip-prinsip good governance; (3) tingkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan publik yang prima; dan (4) berantas korupsi sekarang juga mulai dari diri sendiri dan hindari perbuatan tindak pidana korupsi (Effendi, 2007).

Arahan yang diberikan oleh Presiden SBY tersebut menyiratkan keeratan antara reformasi birokrasi dan good governance (GG). Narasi reformasi birokrasi yang mengarah ke good governance juga dapat terlihat dari Peraturan Presiden no. 81 tahun 2010 tentang “Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025” yang dirumuskan oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu Road Map Reformasi Birokrasi yang diagendakan oleh kementrian-kementrian dan lembaga-lembaga Negara di Indonesia juga berbicara hal yang sama, yaitu mengarahkan reformasi birokrasi menuju ke pelaksanaan good governance.

Terminologi good governance memang telah melanda seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Didalam kajian tentang administrasi Negara atau administrasi publik, good governance telah melakukan berbagai revisi terhadap pendekatan Institusional yang selama ini digunakan didalam kajian administrasi publik untuk bergeser ke pendekatan politik. Kehadiran good governance ini adalah bagian untuk merespon globalisasi dan demokratisasi, dengan tiga pilarnya, yaitu Pemerintah, Bisnis dan Masyarakat.

Dengan slogannya untuk dapat menciptakan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektifitas membuat konsep good governance ini seolah berwajah bijak. Apalagi dengan kata “good” atau “baik” yang tersemat didalam konsep good governance ini, yang kemudian didalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai “Pemerintahan yang baik” membuat semua kalangan seolah terbius olehnya. Sokongan dari Institusi Internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADP dan juga lembaga-lembaga seperti USAID, UNDP,  serta NDI, membuat konsep good governance ini dengan cepat mengglobal dan menjadi populer karena dianggap merepresentasikan perwujudan dari pemerintahan yang ideal.

Akan tetapi bila dianalisis lebih mendalam good governance pada kenyataannya merupakan sub idiologi untuk menyokong agenda hegemoni dari neoliberalisme (Demmers, Jilberto & Hogenboorn 2004). Atau menurut Tony Evans  (2001: 640)  mengungkapkan bahwa  good governance hanyalah sebuah mekanisme untuk melindungi aliran modal dan keuangan di seluruh dunia untuk kepentingan dan keuntungan dari Negara-negara kaya dan para investor dengan mengorbankan Negara-negara miskin atau Negara-negara dunia ketiga.

Artinya good governance merupakan sebuah sub idiologi yang digunakan untuk menyebar luaskan dan memperteguhkan agenda-agenda dari neoliberalisme yang tertuang dalam Konsesus Washington (Washington Consensus) untuk menuju paska-Konsesus Wasington (PWC). Yaitu dengan tujuan untuk menciptakan penyesuaian struktural (structural adjustment) terhadap suatu pemerintahan negara agar sesuai dengan agenda neoliberalisme ini. Dengan mengubah kebijakan Konsesus Washington seperti privatisasi, deregulasi dan liberalisasi menuju fokus “pengembangan industri” dalam matriks good governance untuk beroprasinya kebebasan pasar (Carrol, 2010: 85-87).

Melihat kenyataan yang demikian, membuat narasi yang selama ini menghegemoni Pemerintah Indonesia yang berusaha menerapkan reformasi birokrasi menuju good governance menyimpan bahaya yang besar. Karena good governance hanyalah kendaraan dari kekuatan bisnis yang hidup di aras politik neoliberalisme yang hanya bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan akumulasi Kapital mereka.

Berdasarkan pemahaman seperti itu, maka tulisan ini berusaha untuk mengungkapkan kekeliruan diskursus reformasi birokrasi yang diarahkan menuju good governance dan juga berusaha memaparkan problematika dari good governance beserta kritik untuk good governance ini. Artinya tulisan ini berusaha untuk meggoyahkan kemapanan pemahaman yang selama satu dekade lebih menghegemoni hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia bahwa pemerintahan yang ideal dapat dilakukan hanya dengan dengan penerapan good governance. Sehingga telah menciptakan perdebatan beku tentang sistem pemerintahan dan birokrasi yang ideal. Perdebatan relevan tidaknya good governance untuk diimplementasikan seolah tidak mendapatkan tempat didalam diskursus pemerintahan yang ideal.

Salah satunya dapat terlihat dari masih sedikit atau minimnya penerbitan karya-karya ilmiah tentang relevansi dan kritik terhadap good governance  di Indonesia sampai sekarang ini. Sedangkan karya-karya yang mengangkat wacana good governance jumlahnya begitu banyak, ada yang berusaha mengaitkan good governance dengan pengembangan civil society (Bintoro, 2002; Suhirdono, 2001), ada juga yang mengaitkannya dengan resolusi konflik (Bakti, 2000; Dwiyanto dkk, 2003), dan juga dengan pengembangan sumberdaya manusia (Sulistyani, 2004).  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Papers Jurnal Ilmiah ini telah dimuat didalam edisi Jurnal Mahasiswa Sosial Politik Vol.1 Tahun 2013 yang dikelola oleh Dewan Mahasiswa (Dema) FISIPOL UGM.
*** Untuk dapat membaca papers ini secara lengkap, silahkan dapatkan edisi Jurnal Ilmiahnya dengan membelinya secara langsung atau dapat memesannya melalui email  risbangdemafisipol@gmail.com
Trimakasih.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Daftar Pustaka

–          Chandler, D 2004, ‘‘Good Governance’ Can Make Bad Government: A Study of International Anti-corruption Initiatives in Bosnia-Herzegovina’, in  Good Governance in the Era of Global Neoliberalism: Conflict and Depolitisation in Latin America, Eastern Europe, Asia and Africa, eds J. Demmers, A. E. F. Jilberto & B. Hogenboom, Routledge,  London & New York, pp. 140-156.

–          Carrol, toby 2010, Pembangunan Sosial sebagai “Kuda Troya” Neoliberal, Prisma vol 29 no. 3 pp. 84 – 101

–          Effendi, taufik 2007, Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance, Sekertariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

–          Evans, T 2001, ‘If Democracy, Then Human Rights?’,  Third World Quarterly, vol. 22, no. 4, pp. 623-642.

–          Johnson, craig 2013, Pembangunan Tanpa Teori, Resist Book, Yogyakarta.

–          Parasuraman, S et. al. 2004, Good Governance: Resource Book, Bangalore, Books for Change-ActionAid.

–          Pratikno 2005, Good Governance dan Governability, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 8, no. 3, pp. (231-248)

–          Rahmatunnisa, muhdiyati Analisis Kritis Atas Good Governance, sumber: http://jipsi.fisip.unikom.ac.id diakses pada: 09 November 2013.

–          Rhodes, R.A.W 1996, ‘The  New Governance: Governing Without Government’, Political  Studies Volume 44, No’ 4

–          Sumarto, hetifah 2009, Inovasi, Partisipasi dan Good Governcane, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

–          Wiratraman, R herlambang perdana 2007, Neoliberalisme, Good Governance dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum Jentera Vol. 15.

–          Peraturan Presiden no. 81 tahun 2010 tentang “Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: