Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Jalan Pincang JKN

Metro Riau 02 Januari 2014

Doc: Epaper Metro Riau 02 Januari 2014

Keterkaitan antara kesehatan dan kemiskinan didalam banyak studi memiliki hubungan yang erat. Manusia yang sehat dapat menjalankan potensi kegiatan secara lebih optimal. Sedangkan faktor kemiskinan adalah penghalang didalam terciptanya hal tersebut. Sehingga semakin besar jurang kemiskinan, maka potensi kesehatan akan menjadi sangat rentan.

Pada 01 Januari 2014, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diterapkan dan BPJS juga akan terbentuk yaitu BPJS Kesehatan sebagai transformasi dari PT Askes (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai transformasi dari PT Jamsostek (Persero). Penyelenggaraan kesehatan secara nasional ini didalam sistem pendanaannya penggunakan mekanisme iuran dengan dalih gotong royong, sedangkan untuk masyarakat miskin bebannya ditanggung oleh Negara.

Dengan mekanisme iuran ini, tanggung jawab Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Alinea IV, pembukaan UUD) semakin dilepaskan. Tetapi pada tulisan ini penulis tidak membahas masalah idologis dan kepentingan-kepentingan didalamnya secara mendalam, akan tetapi akan lebih menyoroti masalah infrastruktur dan tenaga medis penunjang jalannya JKN ini yang pincang. Dan keadaan tersebut pasti akan memicu berbagai permasalahan dan konflik di tengah implementasi kebijakan ini.

Kontradiksi Infrastruktur dan Potensi Pasien

            Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berusaha merangkul semua elemen masyarakat Indonesia untuk mendapatkan akses kesehatan ini akan diimplementasikan pada 01 Januari 2014. Bila melihat data dari BPS, ditahun 2013 ini penduduk Indonesia mencapai 242.013,08 juta jiwa. Akan tetapi berdasarkan data dari Depkes RI 2012, ditargetkan hanya sekitar 171,67 juta saja yang akan mengikuti program JKN ini. Atau sekitar 73,8 juta masyarakat yang belum menjadi peserta pada 01 Januari 2014 nanti.

Belum bisa mencakupnya program JKN ini keseluruh penduduk Indonesia merupakan masalah yang pelik. Artinya bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat“. Sedangkan BPJS sendiri menargetkan pada 2019 semua penduduk Indonesia sudah masuk dalam program BPJS dan dengan tingkat kepuasannya ditargetkan mencapai 85%.

Dengan potensi pasien yang akan mengakses jaminan kesehatan mencapai 171,67 juta tersebut (bila merujuk target BPJS) maka infrastruktur penunjang seperti Rumah Sakit, Puskesmas, peralatan medis dan Jumlah tenaga medis juga harus setara dengan potensi itu. Akan tetapi bila merujuk data dari Kementrian Kesehatan, saat ini hanya ada 2.127 Rumah Sakit saja. Yang mencakup RS umum sebanyak 1.641 sedangkan RS khusus sebanyak 486.

Dari 2.127 RS yang ada tersebut, jumlah tempat tidur pasien (dari semua kelas) bila ditotal secara keseluruhan hanya 263,385 buah. Keadaan tersebut jelas sangat tidak mumpuni untuk dapat menampung potensi pasien didalam program JKN ini. Bila menggunakan perbandingan, maka perbandingan jumlah tempat tidur di RS dengan potensi jumlah pasien adalah 1:652. Sedangkan jumlah tempat tidur pasien di kelas III hanya mencapai 113,414 buah. Padahal ruang kelas III inilah yang sebenarnya merupakan tempat yang akan diakses oleh sebagian besar pengguna JKN ini nantinya, karena masyarakat tidak mampu yang disubsidi Negara yang jumlahnya diperkirakan sekitar 86,4 juta lebih menggunakan perawatan di kelas III ini.

Sedangkan bila melihat data jumlah dokter di Indonesia pada tahun 2012 menurut surat tanda registrasi jumlahnya ada 88.309 dokter. Sehingga rasionya 36 dokter: 100.000 penduduk dan disparitas terendah adalah di Sulawesi Barat dengan rasio 8,8: 100.000 dan tertinggi adalah di DKI Jakarta dengan rasio 149,7: 100.000 (Pitaloka, 2013). Data tersebut memperlihatkan bahwa masih begitu kurangnya jumlah dokter untuk dapat mengatasi masalah kesehatan masyarakat ini. Coba bandingkan dengan rasio dokter di Kuba yaitu 1: 150 penduduk (Brouwer, hlm. 56).

Melihat kenyataan yang demikian, jalannya program JKN ini pasti akan penuh dengan berbagai permasalahan. Kontradiksi yang begitu besar antara potensi pasien dengan infrstruktur dan tenaga medis penunjang, tak pelak dapat memicu keresahan dan kekecewaan yang berujung pada kekacauan.

Memang tak mungkin semua masyarakat sebagai peserta JKN tersebut menggunakan haknya untuk mengakses kesehatan. Namun kita harus belajar dari apa yang telah terjadi di Jakarta melalui program JKSnya. Bagaimana setelah keluarnya program kesehatan gratis tersebut, membuat masyarakat yang dulunya takut mengakses instansi kesehatan karena masalah biaya, kemudian berbondong-bondong mengaksesnya.

Kebijakan JKN ini memang berjalan pincang, karena kurangnya persiapan penopang kebijakan secara matang. Akan tetapi program “kesehatan untuk semua” harus tetap dijalankan. Karena Negara memang mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mensejahtrakan warga negaranya sebagai tercantum didalam konstitusi Indonesia.

Tulisan artikel opini ini sebelumnya telah dimuat di Opini koran Metro Riau, pada 02 Januari 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: