Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Kebuntuan Pendekatan Administratif dalam Menghadapi Korupsi di Tengah Kapitalisme dan Demokrasi Liberal

Abstrak

Permasalahan korupsi kini telah memporak-porandakan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Korupsi yang sistemik telah menciptakan guncangan dasyat di berbagai bidang pemerintahan. Berbagai solusi dan percepatan pembarantasan korupsi terus menemui jalan kebuntuan, karena luar biasanya permasalahan korupsi di Indonesia sekarang ini. Kebijakan pemerintah yang lebih condong melihat korupsi secara moralis yaitu dengan kebijakan meningkatkan gaji PNS didalam menghambat munculnya korupsi atau melalui pendekatan administratif telah menciptakan masalah tersendiri. Dan bagi penulis solusi tersebut hanya akan menciptakan kebuntuan dan kesia-siaan. Itu karena lemahnya analisis moralis dan pendekatan administratif didalam melihat korupsi ditengah Kapitalisme dan Demokrasi sekarang ini. Sehingga pada tulisan ini, penulis berusaha mengelaborasi faktor-faktor apa saja yang menciptakan kebuntuan pendekatan administratif ini serta apa kelemahan analisis moralis dan pendekatan administratif didalam melihat korupsi sebagai masalah.

Keyword: Korupsi di Indonesia, analisis moralis, pendekatan administratif, kapitalisme dan demokrasi.

 

Pendahuluan

Permasalahan korupsi adalah permasalahan utama yang pasti dihadapi oleh Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Indonesia, permasalahan korupsi sudah hadir dan mengemuka sejak Negara-bangsa ini belum terbentuk hingga sekarang ini. Sejarah kasus korupsi di Indonesia pernah menjadi perdebatan hangat yaitu antara Furnivall dan Smith (Bawsir, 2003). Furnivall menyatakan bahwa didalam masa kolonial, kasus korupsi tidak pernah ada. Dan pernyataan tersebut kemudian dibantah dengan keras oleh Smith yang mengutip Day, yang mengemukakan sejumlah contoh yang mengungkapkan cukup meluasnya tindakan korupsi di bawah pemerintahan Hindia Belanda yang dilakukan oleh para pejabat kolonial. Artinya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan tidak merupakan barang baru di Indonesia ini.

            Dan hingga sekarang, kasus korupsi masih menjadi permasalahan akut yang mengungkung Negara ini. Seperti menurut data dari Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2012 mencapai angka 32. Dengan menggunakan skala 0-100, dimana angka 0 berarti negara yang sangat korup, sementara 100 berarti negara yang sangat bersih, angka 32 berarti Indonesia merupakan negara yang cukup korup. Dan menurut data yang dikeluarkan oleh ICW pada 2011, mengungkapkan bahwa pelaku korupsi yang berlatar belakang pegawai negeri (PNS) menempati urutan teratas dengan jumlah 239 orang diikuti oleh direktur atau pimpinan perusahaan swasta dengan 190 orang, serta anggota DPR/DPRD dengan jumlah 99 orang (Setagu, 07/02/2012).  Begitu tingginya angka korupsi di tingkat pegawai negeri (PNS) di Indonesia, mencerminkan bagaimana organ dari pemerintahan kita ini masih tidak sehat, sehingga akan menghambat proses pembangunan dan merugikan nasib rakyat.

            Menyusul masih begitu akutnya permasalahan korupsi di lingkungan PNS ini, telah membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengatasinya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan cara solusi pendekatan administratif, yaitu dengan menaikan gaji dari PNS. Artinya analisa moralislah yang dilakukan pemerintah untuk melihat kasus korupsi di kalangan PNS ini, yang dimana menganggap bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh PNS tersebut lebih disebabkan karena kurangnya gaji yang dimilikinya dan kemudian membuatnya rentan untuk menerima sogokan atau korupsi.

Tetapi menurut Iqra Anugrah (2013), analisa moralis ini memiliki beberapa kekurangan didalam melihat korupsi sebagai masalah sosial dan politik, yaitu Pertama, ia cenderung mengalihkan perhatian dan mengaburkan pandangan kita akan inti persoalan (korupsi). Kedua, pandangan-pandangan ini cenderung ahistoris dalam konteks tertentu. Dan ketiga,  pandangan-pandangan ini juga abai pada konteks dan pengaruh struktural di mana para aktor politik memainkan peranannya. Kekurangan yang dimiliki oleh analisa moralis ini, membuatnya cenderung gagal didalam mengatasi permasalahan korupsi. Apalagi didalam konteks dominasi kapitalisme dan demokrasi liberal seperti saat ini.

Kebuntuan Analisa moralis dan Pendekatan Administratif

Permasalahan korupsi adalah permasalahan yang bukan semata-mata karena masalah moral, tetapi yang terutama adalah masalah sosial, ekonomi dan politik. Richard Robinson dalam bukunya Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia (2012) menjelaskan bagaimana pada era Soeharto, korupsi politik begitu subur yang dikontrol oleh para elit-elit didalamnya. Dia juga menjelaskan bahwa korupsi pada era orde baru terjadi akibat kontrol yang besar dari militer yang disokong oleh para pebisnis besar (cukong) untuk kemudian melakukan persekongkolan demi melancarkan bisnis-bisnis mereka. Yang kemudian telah menciptakan para borjuis (pemilik modal besar) di Indonesia yang Robinson sebut sebagai kebangkitan Kapitalisme di Indonesia ini.

Penjelasan dari Robinson dan juga perdebatan antara Furnivall dan Smith di atas, menggambarkan bahwa korupsi itu tidak ujug-ujug tiba-tiba ada dan menyebar (a-historis), akan tetapi ada faktor sejarah yang turut melatarbelakangi kemunculannya[1]. Melihat kenyataan yang demikian, analisa moralis dan solusi administratif (dengan menaikan gaji PNS) yang cenderung bersifat a-historis dan juga mengesampingkan peran dari aktor (baik dari dalam dan luar) dan arus sosial-ekonomi-politik didalamnya, akan sangat sulit untuk dapat membongkar permasalahan korupsi ini sampai ke akarnya dan memiliki kecendrungan yang berbahaya ketika dikaitkan dengan kondisi ekonomi-politik yang telah mendominasi.

Kebijakan pemerintah Indonesia didalam menanggulangi kasus korupsi dilingkungan pejabat negara yang lebih mengedepankan cara administratif dengan analisa moralisnya yaitu dengan menaikan gaji PNS telah beberapa kali dilakukan. Baru-baru ini dengan ditetapkannya PP no 22 tahun 2013 tentang kenaikan gaji pokok PNS sebagai pengganti dari PP no 07 tahun 1977 yang mulai berlaku pada 13 April 2013 telah memastikan bahwa gaji pokok dari para PNS akan naik dengan kisaran 7% dari gaji semula (setgab, 29/04/2013). Setelah sebelumnya pada 2010 juga mengalami kenaikan sebesar 10% (Inilah, 10/07/2010).

Kebijakan kenaikan gaji PNS yang dilakukan oleh pemerintah selain sebagai upaya untuk memberikan kesejahtraan kehidupan PNS, juga merupakan upaya untuk dapat mencegah tindakan korupsi yang dilakukan oleh PNS. Itu karena berdasarkan data dari ICW berdasarkan table dibawah, menjelaskan bahwa PNS merupakan pelaku korupsi tertinggi pada tahun 2011. Data pada tahun 2011 dari ICW tersebut secara tidak langsung turut mempentalkan argumen dari pemerintah bahwa kenaikan gaji PNS merupakan cara untuk menanggulangi korupsi pada PNS tersebut. Dan ketika pemerintah menaikan 10% gaji dari PNS pada 2010 lalu, tetap saja pada kenyataan berdasarkan data dari ICW pada tahun 2011 dibawah ini, bahwa PNS tetap menjadi pelaku tertinggi didalam melakukan korupsi di Indonesia ini.

Tabel 1 – Data Jumlah Korupsi ICW 2011

No Keterangan Kasus Korupsi
1 Pegawai Negeri 239
2 Direktur swasta/Rekanan/Kontraktor 190
3 Anggota DPR/DPRD 99
4 Kepala Dinas 91
5 Panitia Lelang 67
6 Bendahara Pemda 51
7 Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota 41
8 Kepala desa 31
9 Ormas 30
10 Konsultan/Pengawas 28
11 Pegawai BUMN/D 27
12 Sekda/Sekot/Sekab/Sekjen 24
13 Pegawai Swasta 24
14 KPU/KPUD 20
15 Direktur BUMN/D 17

Sumber: Setagu.net

Selain itu, kebuntuan didalam pendekatan administratif, yaitu didalam mengatasi permasalahan korupsi pejabat publik dengan cara menaikan gaji dari PNS di Indonesia sekarang ini ada 4 hal yang melatarbelakanginya:

Pertama, bahwa sifat manusia di era dominasi Kapitalisme yang tidak pernah merasa cukup. Artinya di era dominasi kapitalisme ini kebanyakan manusia telah kehilangan moral dan etika mereka (Novianto, 14/05/2013). Atau yang menurut zizek (2012) bagaimana proses panjang sejarah perubahan masyarakat hirarkis abad pertengahan menjadi masyarakat Borjuis (pemilik modal atau alat-alat produksi) yang modern telah mencapai suatu titik temu dimana semakin mencuatnya sifat kebinatangan dari binatang manusia (human animal)[2] yang egosentris.

Itu karena seperti yang diungkapkan oleh Walter Benjamin (Zizek, 2012)  tentang kapitalisme sebagai sebuah agama menjadi sangat penting. Yang mengungkapkan bahwasannya seorang kapitalis sejati justru bukan seorang yang hedon nan egoistik, akan tetapi merupakan orang yang cukup fanatis di dalam melipatgandakan kekayaannya. Dan bersedia untuk mengabaikan kesehatan, kesenangan, bahkan kelangsungan hidup keluarga serta kelangsungan lingkungan hidup hanya untuk dapat mengejar tujuannya mengakumulasi capital sebesar-besarnya.

Sehingga dengan sifat kebinatangan dari manusia yang tak pernah merasa cukup tersebut, membuat upaya dari pemerintah untuk menekan angka tindakan korupsi dilingkungan pejabat pemerintah dengan melakukan kenaikan gaji PNS, hanya akan menjadi sia-sia saja.

Kedua, didalam demokrasi yang beriringan dengan kapitalisme maka kecendrungan korupsi yang dilakukan oleh para PNS memiliki tendensi besar karena kepentingan bisnis dibelakangnya. Kasus korupsi adalah kasus yang dapat dibongkar dengan analisa strukturalis yang lebih menekankan pada aspek ekonomi-politik. Menurut Girling (Izzati, 14/04/2013) bahwa kapitalisme dan demokrasi sejatinya dua hal yang berlawanan. Artinya demokrasi yang lebih menekankan pada kesetaraan ketika dipertemukan dengan kapitalisme yang lebih menekankan pada hak milik pribadi, maka yang terjadi adalah korupsi dan manipulasi tidak bagaimana menciptakan kesejahtraan bagi rakyat.

Senada dengan Girling, Robinson (2012) juga menyatakan bahwa kemunculan Kapitalisme (para borjuis) di Indonesia pada era Orba adalah melalui persekongkolan dan tindakan korupsi antara pemerintah dengan para pebisni besar (cukong). Sehingga kenyataan demikian membuat solusi administratif menjadi tidak lagi relevan. Karena diberikannya gaji yang setinggi-tingginya, tetap saja akan terjadi korupsi, akibat dari kekuatan pemisnis besar yang ikut mengontrol dan mengarahkan pemerintahan dan juga karena seperti yang diungkapkan diatas, bahwa manusia dibawah dominasi kapitalisme tidak akan pernah merasa cukup.

Ketiga, kebuntuan dari pendekatan ini adalah akan memberatkan Anggaran pemerintah Pusat dan daerah di Indonesia yaitu didalam porsi Belanja Pegawai. Pada dasarnya fungsi dari APBN adalah untuk dapat menciptakan kesejahtraan dan kemakmuran bagi rakyat melalui campur tangan pemerintah. Karena APBN itu sendiri pada dasarnya adalah milik dari rakyat. Pada APBN tahun 2013 ini dominasi dari porsi Belanja Pegawai[3] masih menjadi yang tertinggi yaitu senilai 241,1 Triliun atau mengalami kenaikan sebesar 13,6% dari anggaran sebelumnya (Novianto, 29/11/2012). Di tingakat daerah juga mengalami hal yang sama Menurut data dari hasil kajian Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pada tahun 2011, terdapat 291 kabupaten/kota dengan porsi belanja pegawai dalam APBD lebih dari 50 persen. Jumlah ini meningkat 135 persen dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 124 daerah. Dan 11 daerah di antaranya menghabiskan 70 persen dari APBDnya untuk belanja pegawai.

Padahal besarnya alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai tersebut yang pasti sangat membebani APBN dan APBD di Indonesia, karena proporsi alokasi Belanja pegawai hampir tidak memiliki dampak yang signifikan didalam peningkatan tarah hidup dan kemakmuran rakyat. Sedangkan porsi anggaran yang dapat menciptakan sumbang-sih bagi kemakmuran rakyat yaitu proporsi Belanja Modal hanya berkisar 213,8 T atau justru dibawah dari Belanja Pegawai pada APBN 2013 ini. Sehingga kebijakan pemerintah untuk dapat menanggulangi korupsi di lingkungan PNS, malahan turut membebani APBN dan semakin menjauhkan fungsi APBN sendiri yaitu untuk dapat menciptakan kemakmuran rakyat.

Dan keempat, kenaikan gaji pegawai justru tak diimbangi dengan perbaikan kinerja pegawai. Begitu besarnya proporsi yang digunakan untuk belanja pegawai atau kenaikan gaji PNS, malahan tidak berbanding lurus dengan kinerja dari para Pegawai tersebut. Kepercayaan publik terhadap birokrasi di daerah bahkan terus merosot tajam, itu disebabkan kualitas pelayanan publik yang diberikan dianggap sangat mengecewakan dan penuh ketidak pastian. Itu dapat dilihat berdasarkan hasil survey dari Word Bank tentang Pelayanan Publik pada tahun 2011, dimana Indonesia hanya menempati posisi ke-129 dari 183 negara (Novianto, 17/10/2012).

Bahkan Azwar Abubakar (Menpan) pernah menyatakan, bahwa dari 4,7 juta PNS, hanya 5 persen diantaranya yang benar-benar produktif dan efisien dalam memberikan sumbangsih bagi Negara, sedangkan sisanya hanya asal-asalan kerja serta menghambur-hamburkan uang Negara (Ibid, ). Sehingga kenyataan demikian membuat kebijakan kenaikan gaji PNS ini menjadi hal yang mubazir dan sia-sia saja.

Kesimpulan

Korupsi adalah permasalahan multi-dimensi. Analisa moralis atau pendekatan administratif yang berupaya dilakukan oleh pemerintah didalam upaya menanggulangi korupsi di lingkungan pejabat Negara yaitu dengan kebijakan menaikan gaji PNS terbukti merupakan kebijakan yang tidak tepat. Itu terjadi karena kelemahan dan kebuntuan analisa moralis dan solusi administratif yang ditawarkan oleh pemerintah didalam menanggulangi praktek korupsi di lingkungan PNS ini.

Permasalahan korupsi yang telah mengakar di Indonesia ini bukan hanya sekedar permasalahan moral dari para pelaku. Akan tetapi juga permasalahan struktural dan dominasi ekonomi-politik yang ada di Indonesia ini. Dibawah dominasi Kapitalisme dan demokrasi liberal, moral dan etika manusia telah mengalami kehampaan serta manusia tidak lagi memiliki kadar kecukupan dalam dirinya karena kebebasan kepemilikan pribadi yang diberikan sistem Kapitalisme ini. Sehingga walaupun gaji dari para PNS tersebut dinaikan dengan setinggi-tingginya persoalan korupsi tersebut akan tetap terjadi.

Itu karena permasalahan yang ada didalam tataran struktural hanya akan menjadi omong kosong dan tidak mungkin akan dapat diselesaikan dengan solusi atau alternatif kebijakan yang bersifat administratif (kenaikan gaji PNS, reward & punishment, penegakan hukum), bersifat moral (siar agama) atau bersifat kultural sekalipun.

Daftar Pustaka

–          Anugrah, iqra. (2013) Korupsi, Sebuah Pembelajaran Akan Pentingnya Analisa Struktural. Jurnal Online Indoprogress. http://indoprogress.com/korupsi-sebuah-pembelajaran-akan-pentingnya-analisa-struktural/. Diakses pada 15 oktober 2013.

–          Bawsir, revrison. (2003) Dinamika Korupsi Indonesia: Dalam Perspektif Struktural. Jurnal Universitas Paramadina Vol.2 No. 1, September 2002: 25-34.

–          Gie, kwik kian. 2003. Pemberantasan Korupsi: Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahtraan dan Keadilan. Jakarta: –

–          Izzati, fathimah fildzah. (2013) Korupsi: Akibat Persekongkolan Kapitalisme dan Demokrasi. Jurnal Online Indoprogress. http://indoprogress.com/lbr/?p=1199. Diakses pada 18 oktober 2013.

–          Novianto, arif. 18 mei 2013. Hancurnya Etika dan Moral Kapitalisme. Okezone[dot]com. http://suar.okezone.com/read/2013/05/14/58/806526/hancurnya-etika-dan-moral-kapitalisme. Diakses pada 16 oktober 2013.

–          Novianto, arif. 29 November 2012. APBN 2013 Masih Tidak Untuk Rakyat. PedomanNews[dot]com. http://www.pedomannews.com/kolom-mahasiswa/17930-apbn-2013-masih-tidak-untuk-rakyat. Diakses pada 16 oktober 2013.

–          Novianto, arif. 17 Oktober 2012. Politik Anggaran Daerah (Bukan) Untuk Rakyat. Okezone[dot]com. http://suar.okezone.com/read/2012/10/17/58/705124/politik-anggaran-daerah-bukan-untuk-rakyat. Diakses pada 16 oktober 2013.

–          Setagu. 7 Februari 2012. Data Korupsi 2012 versi ICW. http://setagu.net/data-korupsi-2011-versi-icw/. Diakses pada 17 oktober 2013.

–          Robison, Richard. Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme di Indonesia. Trans. Harsutejo. Jakarta : Komunitas Bambu. 2012. Trans. of  Indonesia : The Rise of Capital, 1986.

–          Sekertariat Kabinet Republik Indonesia. 29 April 2013. Gaji Pokok Terendah PNS Kini Rp 1,323 Juta, Tertinggi Rp 5,002 Juta. http://www.setkab.go.id/berita-8461-gaji-pokok-terendah-pns-kini-rp-1323-juta-tertinggi-rp-5002-juta.html. Diakses pada 17 oktober 2013.

–          Setyono, budi. (2010) Korupsi, Transisi Demokrasi & Peran Organisasi Civil Society (CSO): Sebuah Tinjauan Teoritis. POLITIKA; Vol 1, No 1 (2010): Politika: Jurnal Ilmu Politik; 4-26.

–          Sorge Magazine. Edisi September 2012. Selamat Datang di “Kerajaan Spiritual Para Binatang” Slavoj Zizek Mengenai Kehampaan Moral Kapitalisme.


[1] Merujuk pemikiran dari Marx, bahwa hal ini adalah bagian dari filsafat Materialisme History. Artinya setiap keadaan yang kita hadapi sekarang pasti ada penyebab yang secara nyata (non-mistis) dapat kita telusuri, sehingga keadaan yang nyata tersebut tidaklah dengan serta merta turun dari langit tanpa ada jejak-jejak yang lebih dulu melatarbelakanginya.

[2] Human animal ini sendiri merupakan istilah yang mengungkapkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kadar kebinatangan dalam dirinya. Yaitu memiliki sifat ego, hasrat, gairah dan nafsu yang tak dapat terhentikan dan tak pernah merasa cukup.

[3] Porsi Anggaran Pegawai di APBN ini sendiri merupakan porsi anggaran yang digunakan untuk membayar gaji dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

-Arif Novianto-

***Paper ini merupakan Tugas akhir mata kuliah “Korupsi & Anti Korupsi”, ditulis pada 16 Juni 2013***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: