Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Otonomi Desa dan Laju Urbanisasi

KRJogja 18 Januari 2014 a

Doc: Epaper KR Jogja 18 Januari 2014

Problematika Urbanisasi merupakan masalah dilematis yang dialami oleh kota-kota besar di Indonesia sampai sekarang ini. Dinamika hubungan antara kota dan desa didalam kapitalisme kontenporer telah menciptakan keterkaitan yang timpang terutama di Negara-negara pinggiran seperti Indonesia ini. Kawasan perkotaan didesain menjadi arena produksi berbagai industri, sedangkan kawasan pedesaan didesain tak lebih untuk menjadi sumber pemasok tenaga kerja yang dipekerjakan di kota-kota basis industri tersebut.

Artinya kue-kue yang begitu menggunung diperkotaan telah menarik gairah masyarakat desa untuk menjamahnya serta mengadukan nasib mereka ke kota. Arus urbanisasi ini menemukan titik kulminasinya ketika kehidupan masyarakat pedesaan disatu sisi mengalami pemiskinan struktural. Itu terjadi karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah cenderung bias kota, sehingga membuat desa tak lebih sebagai tempat berkumpulnya orang-orang tua yang tak mungkin lagi bergelut dengan kerasnya dunia kerja di kota. Sedangkan para pemudanya pergi merantau untuk mencari sumber penghidupan, karena pertanian sudah tidak dianggap lagi dapat memberikan kehidupan yang layak bagi mereka.

Kemiskinan di Pedesaan

            Kehidupan di pedesaan yang bersifat komunal tak dapat dilepaskan dari dunia pertanian. Pertanian seolah melekat dengan kehidupan masyarakat desa, dari sejak jaman dulu sampai sekarang ini. Namun seiring berjalannya waktu pertanian di Negara agraris ini terus mengalami berbagai kemunduran. Kebijakan revolusi hijau yang digerakan oleh pemerintah pada masa Orde Baru, merupakan awal dari terciptanya proses deagrarianisasi secara terstruktur.

Kebijakan revolusi hijau ini sendiri didalam aras politik global merupakan upaya rezim orba untuk menandingi wacana redistribusi tanah pertanian yang  diupayakan oleh lawan-lawan politiknya didalam menciptakan kemandirian pangan. Namun dampak dari revolusi hijau ini telah menciptakan efek domino yang menistakan para petani kecil. Akibatnya pertanian menjadi terpaku dengan pupuk kimia, menurunnya kemampuan produksi tanah, sistem kekerabatan didesa yang mulai terpecah, semakin meningginya ketimpangan antara petani kaya dengan petani kecil, yang kemudian titik akhirnya adalah membludaknya kemiskinan di desa.

Kemiskinan inilah faktor utama yang telah membuat arus urbanisasi semakin menjadi terus menguat. Menurut data BPS, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan meningkat cukup pesat dari tahun ke tahun, yaitu 22,3% (1980), 30,9% (1990), 42% (2000), dan 50% (2010).  Pada tahun 2005 jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perkotaan bahkan mencapai lebih dari 107,9 juta jiwa, di mana 20% di antaranya berada di Jabodetabek. Bahkan menurut perkiraan didalam kurun waktu 2005-2030 jumlah penduduk perkotaan di dunia akan meningkat 56%, di Asia meningkat 71% dan di Indonesia naik 74%.

Bahkan karena kemiskinan ini jugalah yang membuat masyarakat tersebut berani bergelut di kota hanya dengan bermodalkan ke-nekad-an atau keberanian saja. Sedangkan masalah skill, modal, pengalaman, relasi dan lain sebagainya itu dinomer sekiankan. Artinya selama kawasan pedesaan masih dibiarkan terkungkung didalam jurang kemiskinan, maka arus urbanisasi menemukan titik temunya dan menjadi sebuah fenomena yang tak terelakan.

Harapan Otonomi Desa

Disahkan UU Desa pada 18 Desember 2013 merupakan sekuntum harapan besar bagi masyarakat di desa. Artinya dengan otonomi desa yang tersemat didalam UU Desa ini telah mengamanatkan diberikannya keleluasaan bagi desa untuk mengatur kehidupannya sendiri. Itu didukung dengan diberikannya anggaran 10% dari APBN ke desa (Pasal 72 UU Desa). Atau hitung-hitungannya setiap desa diperkirakan memperoleh dana 700-800 juta setiap tahunnya.

Hadirnya kebijakan otonomi desa ini dapat menjadi titik awal didalam memberantas kemiskinan didesa yang pasti akan berkorelasi positif dengan menurunnya tingkat Urbanisasi. Hal tersebut dapat benar-benar terjadi ketika pemerintah desa bersama masyarakatnya mampu menciptakan berbagai sektor-sektor usaha didalam BUM Desa (Pasal 87, 88, 89 & 90) yang benar-benar dapat dikelola untuk peningkatan ekonomi lokal. Sehingga disanalah nantinya para masyarakat desa dapat terserap didalam berbagai bidang usaha. Maka dengan jalan itulah pusaran kemiskinan di desa dapat benar-benar teratasi.

Akan tetapi didalam otonomi desa ini juga mencuatkan berbagai dilema. Prakter-praktek korupsi atau penyelewengan dapat menjadi mesin penghancur cita-cita otonomi desa ini. Maka kita tidak dapat mengharapkan dengan adanya political will dari para elit-elit desa. Namun peran aktif masyarakat desa sangat diperlukan untuk mengontrol dan mendorong agenda otonomi desa ke aras pembangunan masyarakat yang berjalan keluar dari jerat kemiskinan struktural. Sehingga dengan cara itulah korelasi otonomi desa dengan penurunan tingkat urbanisasi dapat benar-benar terjadi.

Tulisan artikel opini ini sebelumnya telah dimuat di Opini koran Kedaulatan Rakyat Jogja, pada 18 Januari 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: