Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Terjerat Dalam Kerangkeng Neoliberalisme

Metro Riau 19 Februari 2014

Doc: Epaper Metro Riau 19 Februari 2014

Neoliberalisme selama hampir satu dasawarsa terakhir merebak menjadi wacana hangat yang banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan. Kecenderungan yang muncul dimasyarakat bahwa gagasan neoliberalisme ini mendapat tempat yang kurang begitu mengenakan, karena idiologi ini telah membawa masyarakat kearah pertarungan nan kanibalistik. Hal tersebut membuat sebagian besar partai bahkan politisi di Indonesia sekarang ini dengan terang-terangan menolak idiologi neoliberal ini, walaupun pada kenyataannya ketika mereka berada dipemerintahan idiologi ini seolah menjadi panduan wajib yang harus mereka terapkan.

Apa Itu Neoliberalisme?

            Neoliberalisme ini adalah bagian dari upaya untuk mengoreksi gagasan liberalisme klasik. Artinya neoliberalisme ini adalah salah satu varian dari kapitalisme, setelah sebelumnya ada merkantilisme, liberalisme, keynesianisme, neo-keynisianisme dan neo-merkantilisme.

Didalam idiologi neoliberalisme ini peran Negara diminimalisasi, hanya sebatas sebagai pembuat peraturan dan perannya hanya diperlukan ketika muncul kegagalan pasar. Paham libertarian ini juga mempostulatkan agar Negara menghormati hak penuh kepemilikan pribadi, sehingga Negara harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agat hak kepemilikan pribadi warga negaranya tak ada yang terlanggar.

Artinya peran dari pasar diberi keleluasaan yang begitu besar, karena paham ekonomi liberal ini percaya bahwa pasar memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Dan mempercayai bahwa melalui tangan gaib dari pasar, berbagai kemiskinan akan dapat terselesaikan dan berbagai kesejahtraan akan dapat ditransfer ke semua individu (walaupun pada kenyataannya tak pernah terjadi).

Paham libertarian ini terus mengalami evolusi politiknya didalam kerangka ekonomi politik global. Setelah sebelumnya pemujaan terhadap mekanisme pasar dan minimalisasi peran Negara ini mengalami guncangan akibat krisis multidimensional pada tahun 1930an, sehingga mencuatkan gagasan keynisian. Keynisianisme ini menganggap peran Negara cukup dibutuhkan untuk menjaga pasar, salah satunya dengan cara melakukan intervensi fiskal dan moneter.

Akan tetapi pada sekitar era 1970an, gagasan keynisian ini ditinggalkan untuk kemudian beralih ke gagasan Neoliberalisme. Ronald Reagen (Presiden AS) dan Margareth Theacher (Perdana Menteri Inggris) adalah aktor utama yang telah berhasil menciptakan momentum besar untuk membumikan kembali gagasan neoliberal ini.

Inti dari kebijakan ekonomi neoliberal ini menurut Giersch (1961) adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing di arena pasar, diakuinya kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi, dan bahwa pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang bersifat alami, tetapi bagian dari hasil penertiban pasar yang dilakukan oleh Negara melalui penerbitan undang-undang.

Jeratan Neoliberal di Indonesia

            Hegemoni dari neoliberalisme di Indonesia tak dapat dipungkiri masih begitu kuat hingga sekarang ini sejak didorong oleh generasi mafia barkeley pada era 1970an. Mafia Berkeley ini adalah para mahasiswa Indonesia yang menerima beasiswa dari Ford Foundation di Universitas of California – Berkeley pada 1960an.

            Tokoh-tokoh dari generasi pertama mafia Berkeley ini adalah seperti Widjojo nitisastro, Ali wardhana, moh sadli, Soebroto, Adrianus moy, sampai pada Emil salim. Merekalah para pakar yang membangun pondasi dan arah ekonomi dari rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Agenda-agenda ekonomi pasar-liberal yang mereka suntikan, telah mampu menghindarkan Indonesia dari depresi ekonomi pada 1970an, akan tetapi akibat yang ditimbulkannya telah menghancurkan ekonomi politik kemasyarakatan. Alhasil dampaknya dapat kita lihat sampai sekarang ini, bagaimana SDA Indonesia dikuasi oleh asing, semakin tingginya ketimpangan, masalah kemiskinan yang tak pernah usai dan juga terus terjadinya proses akumulai primitif yang menyingkirkan masyarakat dari hak-hak hidupnya.

            Jeratan neoliberalisme sampai sekarang pun masih begitu kuat di Indonesia. Watak pro-pasar liberal dari pemerintah dapat terlihat dari dibentuknya berbagai produk undang-undang (UU) yang pro pasar, seperti UU penanaman modal, UU ketenagakerjaan, UU pertambangan, dan kebijakan MP3EI yang diiniasi secara langsung oleh pemerintah.

Kasus terjadinya krisis daging sapi ataupun cabe dipasaran pada tahun 2013 kemarin, yang membuat meroketnya harga dari komoditas daging sapi dan cabe ini, juga ditanggapi oleh pemerintah dengan watak neoliberalnya. Yaitu lebih memilih melakukan Impor komoditas daging sapi dan cabe, dari pada bagaimana menyusun kebijakan pemberdayaan peternak dan petani. Generasi baru mafia Berkeley yang mendorong idiologi neoliberalisme di Indonesia sekarang ini, diyakini oleh berbagai kalangan kini diperankan oleh beberapa tokoh ekonomi seperti Sri mulyani, Boediono, Mari Pangestu, Chatib Basri, dan Raden pardede.

Maka melihat kenyataan yang kita temui sampai sekarang ini, menyiratkan bahwa paham neoliberalisme ini terbukti telah menistakan para masyarakat kecil dan hanya menguntungkan sebagian kecil dari masyarakat serta menjadi tumpangan bagi kekuatan bisnis mulinasional untuk mengeruk keuntungan. Sehingga sudah begitu dekatnya ajang kontestasi politik pada Juni 2014 nanti, membuat kita harus secara hati-hati didalam menentukan pilihan. Kecenderungan yang muncul didalam dinamika perpolitikan di Indonesia sekarang adalah mencuatnya para tokoh yang seolah-olah mengatakan menentang paham neoliberalisme, padahal mereka sendiri hidup dari neoliberalisme ini dengan kekuatan bisnis yang mereka tebarkan.

Alhasil ketika opsi-opsi pemimpin yang dihadirkan didalam sistem demorkasi ini dirasa tidak akan mampu membawa kapal Negara ini keluar dari kerangkeng neoliberalisme. Maka pembentukan basis kekuatan politik rakyat atau gerakan civil society menjadi agenda yang sangat penting untuk segera dilakukan. Yaitu untuk menjalankan perang posisi terhadap pemerintah. Semoga di Pemilu 2014 nanti kita tak salah menentukan pilihan.

Tulisan artikel opini ini sebelumnya telah dimuat di Opini koran Metro Riau, pada 19 Februari 2014.

Dimuat ulang disini untuk tujuan Pendidikan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: