Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Ledakan Petani Gurem di Jateng

Koran Muria 03 Maret 2014

Doc: Epaper Koran Muria 03 Maret 2014

Didalam narasi Kapitalisme, kehidupan petani dipandang sebagai penghambat laju pembangunan atau berada dalam anakronisme sejarah. Petani tak lebih sebagai pemasok pangan dalam rantai kapitalisme global, sedangkan kehidupannya dieratkan dengan ketidakberdayaan dan kemelaratan (terutama petani kecil di Negara dunia ke-3).

Ungkapan “hidup segan, mati tak mau” mungkin sangat tepat untuk menggambarkan kehidupan para petani di provinsi Jawa Tengah – Indonesia sekarang ini. Hasil sementara dari sensus pertanian (SP) 2013, menunjukan data yang cukup memprihatinkan. Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Jawa Tengah pada SP 2013 mengalami penurunan 25,65 persen, dibandingkan dengan SP 2003. Yaitu dari 5,771 juta di SP 2003, berkurang menjadi 4,291 juta di SP 20013. Dan dari 4,291 juta rumah tangga usaha tani tersebut, 77,7 persennya adalah petani gurem (lahan kurang dari 0,5 Hektar) atau sebanyak 3,31 juta. Artinya dari 4 rumah tangga usaha pertanian, 3 diantaranya adalah petani gurem. Sungguh sangat memprihatinkan.

Pertanian dan Kemiskinan

            Begitu besarnya jumlah petani Gurem di provinsi Jawa Tengah ini, berimbas pada semakin tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah. Itu karena dengan luas tanah yang kurang dari 0,5 hektar yang dimiliki oleh keluarga petani gurem tersebut, sudah pasti akan sangat menyulitkan mereka untuk menciptakan transformasi kehidupan yang semakin lebih baik lagi dan kemiskinan pun seolah menjadi teman mereka. Apalagi dengan luas tanah hanya sekitar 0,37 hektar sebagaimana data rata-rata kepemilikan luas tanah dari rumah tangga usaha pertanian di SP 2013 ini.

Data kemiskinan di Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh BPS pada September 2012, dengan menggunakan indeks garis kemiskinan Rp. 233.769,-  menunjukan bahwa jumlah kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 4,863 juta jiwa. Sebanyak 1,946 juta jiwa di pekotaan sedangkan 2,916 juta jiwa berada didaerah pedesaan.

Kenyataan tersebut semakin menguatkan frame berfikir di masyarakat bahwa pertanian tidak dianggap lagi sebagai pekerjaan yang dapat memberikan hidup yang layak. Akibatnya terjadi proses deagrarianisasi, yang dimana petani mulai berusaha meninggalkan pertanian. Salah satunya dengan cara menjual tanah-tanah pertanian yang merupakan sumber penghidupannya.

Bila ditelisik lebih mendalam, proses penyingkiran para petani atas tanah-tanah pertaniannya yang kemudian membuat membludaknya jumlah petani gurem di Jawa Tengah ini dipengaruhi oleh 2 hal. Pertama, tidak adanya keberpihakan kebijakan pemerintah ke sektor pertanian. Hal tersebut kemudian membuat kehidupan pertanian semakin terus merosot yang mengakibatkan terbentuknya kerangka berfikir di masyarakat bahwa pertanian adalah pekerjaan yang tidak dapat digunakan untuk sekedar hidup layak. Maka akibatnya para petani terpaksa menjual tanah-tanah pertanian mereka untuk keluar dari kerangkeng pertanian, seperti untuk membiayai keluarga mereka agar mendapatkan pekerjaan di luar menjadi petani (PNS, pegawai swasta dll).

Dan kedua, bermainnya sistem pasar yang tak terkendali. Artinya dengan sistem pasar inilah maka proses transaksi jual-beli tanah seolah mendapatkan justifikasinya. Seperti proses transaksi antara Negara dengan swasta yang kemudian harus memaksa para petani menjual tanah pertanian mereka dengan atas nama pembangunan. Artinya mekanisme pasar ini adalah algojo yang memisahkan petani dengan tanah-tanahnya.

Tanah Untuk Penggarap

Sempitnya luas kepemilikan tanah, telah membuat para petani teraniaya dinegeri Agraris yang menurut Koes Plus kaya raya ini, sampai-sampai tongkat dan kayu bisa menjadi tanaman. Padahal berbicara tentang tanah bagi petani adalah bagian dari kehidupan dan penghidupan mereka. Maka redistribusi “tanah untuk penggarap” sebagaimana yang tertuang didalam agenda Land Reform, menjadi sangat mendesak untuk segera diimplementasikan.

Politik dari pemerintah yang anti kebijakan agraria yang ditunjukan semenjak rezim Orde Baru, membuat amanat dilaksanakannya UUPA pada tahun 1960 sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan UUPA ini hanya mandeg pada tahap wacana dan wacana. Malahan dengan logika pasar liberal yang dijalankan oleh Pemerintah, membuat tanah-tanah dari para petani kian terampas dan Pemerintah lebih memilih menerbitkan konsesi-konsesi kepada para kapitalis multinasional, ketimbang melakukan redistribusi tanah terhadap para petani gurem ini. Padahal kementrian kehutanan yang merupakan “tuan tanah Negara”, memiliki hampir 74 persen luas daratan Indonesia berada dalam wilayahnya atau sekitar 192 juta hektar.

Maka pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria menjadi cara utama untuk dapat merombak ketimpangan struktur agraria ini. Untuk kemudian menciptakan sistem yang egaliter, dan pemerintah bertindak sebagai pengayom bukan hanya sekedar menjadi penonton. Dengan itulah para petani dapat makmur dan sejahtera di Jawa Tengah dan terutama di Indonesia ini.

Tulisan artikel opini ini sebelumnya telah dimuat di rubrik Ruang Publik koran Muria, pada 03 Maret 2014.

Dimuat ulang disini untuk tujuan Pendidikan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: