Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Demokrasi dan Komodifikasi Politik

Inilah Koran 11 Maret 2014

Doc: Epaper Inilah Koran 11 Maret 2014

Pemilu 2014 tinggal menghitung hari. Genderang dimulainya kampanye politik pun telah ditabuhkan. Sudut-sudut di ruang publik kita kini dijejali dengan atribut-atribut, poster, baliho, dan iklan-iklan dari partai politik serta para tokoh yang sebagian besar baru kita kenal sekarang ini. Mereka beradu slogan dan program yang mayoritas hampir sama.

Apabila kita bertanya apa tujuan mereka mencalonkan diri, maka jawaban secara umum yang sering terlontar adalah karena mereka merasa terpanggil, atau karena rakyat mememinta mereka untuk maju menjadi pemimpin. Entah siapa rakyat yang mereka maksud tersebut masih bisa diperdebatkan, namun yang jelas diri mereka sendiri juga bagian dari rakyat.

Menjual Nama, Menanggalkan Kualitas

Demokrasi prosedural yang ada sekarang ini mensyaratkan adanya mekanisme demokrasi yang teragenda. Artinya ada semacam sistematisasi terhadap proses pemilihan umum, yang kalau di Indonesia diadakan selama 5 tahun sekali. Sudah dekatnya pemilu pada 2014 nanti, membuat muncul fenomena komodifikasi politik musiman yang tak dapat terhindari di dalam iklim demokrasi liberal sekarang ini.

Salah seorang filsuf Yunani klasik Aristoteles pernah mengungkapkan, bahwa mereka yang menjual nama untuk mencari popularitas dan agar mendapat tempat strategis didalam masyarakat adalah sebuah pembodohan. Itu karena yang dibutuhkan oleh masyarakat bukanlah “nama”, akan tetapi aktivisme (aksi kolektif) yang mereka lakukan di masyarakat atau kualitas dari tindakan mereka. Sehingga dengan kualitas yang dimiliki itulah yang kemudian dapat berkorelasi positif dengan harumnya nama mereka. Sedangkan ketika mereka menonjolkan “nama” maka kecenderungannya terjadi pembohongan akan kualitas yang dimiliki.

Memahami ungkapan dari Aristoteles tersebut, membuat kita dapat berkaca pada gelanggang pertempuran di ajang kontestasi politik di pemilu nanti. Hampir semua para calon wakil rakyat berusaha untuk mencari nama dengan cara kampanye praktis, karena didalam iklim demokrasi sekarang ini, popularitas menjadi sangat penting. Tanpa dikenal oleh basis konstituen maka harapan untuk menang menjadi sebuah mimpi.

Sebagai akibat bahwa demokrasi mensyaratkan adanya popularitas, namun disatu sisi tak dibarengi dengan kualitas yang dimiliki, maka yang terjadi adalah munculnya politik instan. Didalam politik instan ini mensyaratkan adanya kampanye praktis bahkan politik transaksional. Sehingga untuk dapat menjual nama mereka, kemudian kita disuguhi slogan-slogan bahwa mereka adalah “ahlinya”, “berkompeten”, “tegas”, “professional” ataupun “tanggap”.  Padahal bila direnungkan, yang kita cari adalah seorang pemimpin, bukan para direktur yang bersifat teknokratis dan yang selalu berjubel dengan hal-hal yang bersifat teknis.

Munculnya politik instan ini, tak pelak telah menciptakan kemunduran didalam sistem demokrasi ini. Artinya terjadi kebuntuan demokrasi, sebagai akibat dari macetnya saluran partisipasi publik. Pertarungan politik didalam iklim demokrasi pun telah bergeser menjadi pertarungan nama (citra) bukan lagi pertarungan kualitas. Hal tersebut telah membuat hasil dari proses demokrasi ini (seperti kebijakan publik) menjadi tak memihak rakyat. Itu terjadi karena bermetamorfosisnya politik menjadi komoditas didalam logika Kapitalisme (Jual-beli).

Proses Komodifikasi Politik

            Artinya ketika politik telah bertransformasi menjadi sebuah komoditas didalam iklim demokrasi liberal sekarang ini, maka yang menjadi raja adalah hukum untung-rugi. Alhasil proses sirkulasi produksi didalam arena politik ini dapat dirumuskan menjadi U-K-U (U= Uang & K= Komoditas). Sehingga proses kerja didalam terciptanya komoditas politik ini adalah dimulai dari perebutan suara konstituen (U), untuk dapat memperoleh kekuasaan (K) dan dengan hasil akhir kapital (U).

Melihat proses tersebut, maka terciptanya komodifikasi politik ini harus dimulai dengan adanya perebutan suara konstituen. Didalam gelanggang perebutan suara inilah berbagai pertarungan politik terjadi. Mereka yang tak mempunyai modal kualitas serta popularitas, maka dipaksa untuk menggunakan strategi politik instan. Dan dengan logika untung-rugi yang dimanifestasikan didalam komodifikasi politik ini, maka tak pelak membuat proses ini menjadi sangat berbahaya.

Bertumpunya komodifikasi politik pada proses jual-beli, yang kemudian mensyaratkan adanya politik filantropi dengan kekuatan kapital mereka, membuat pengaturan pembatasan pengeluaran biaya kampanye politik menjadi sangat penting untuk dapat mengkerdilkan komodifikasi politik ini. Namun ketika hasil dari komodifikasi politik ini telah menguasai pemerintahan, sehingga membuat pengaturan pembatasan pengeluaran biaya kampanye dan penataan demokrasi sulit terjadi, maka gerakan rakyat secara berkesadaran menjadi sangat diperlukan.

Alhasil dengan cara itulah proses komodfiktasi politik didalam arena demokrasi ini dapat dihancurkan. Dan semoga pada pemilu 2014 nanti, kita dapat mulai berkesadaran didalam turut meruntuhkan proses komodifikasi politik ini.

Tulisan artikel opini ini sebelumnya telah dimuat di Opini INILAH Koran, pada 11 Maret 2014.

Dimuat ulang disini untuk tujuan Pendidikan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: