Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Membangun Keberdayaan Warga tentang Hak dan Kewajiban Penerima Jaminan Kesehatan

D

alam kebijakan publik, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (bonumpublicum, common good, common wealth). Oleh karena itu, kebijakan publik merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk menciptakan situasi tersebut. Namun demikian, latarbelakang sosial ekonomi masyarakat seperti tingkat pendidikan, kemiskinan misalnya seringkali membuat masyarakat kurang mampu memahami kebijakan-kebijakan dari pemerintah tersebut. Akibatnya pelaksanaan kebijakan pun menjadi tidak dapat optimal, karena distorsi informasi.

Hal tersebut dapat terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh JMKP dan Yayasan TIFA tentang pelaksanaan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) di Kulonprogo pada tahun 2013. Berdasarkan data dari UPTD Jamkesda ini sendiri, menunjukan bahwa pada tahun 2013 program Jamkesda ini telah menjangkau 470.198 jiwa atau sekitar 26,56% masyarakat Kulonprogo[i] dan dilihat dari jumlah pesertanya, menempati urutan ke-2 setelah Jamkesmas.

Tabel.1

Jamkesda data 03Tabel1 menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka sebagai penerima jaminan kesehatan ini masih rendah. Artinya kebijakan jaminan kesehatan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kulonprogo belum berhasil dalam proses sosialisasi kebijakannya, meskipun berbagai saluran informasi untuk sosialisasi kebijakan sangat bervariasi.

Media seperti televisi, radio, koran, leaflet, warta Menoreh dan sosialisasi langsung kepadamasyarakat, seperti pertemuan-pertemuan di desa, telah dilakukan oleh UPTD Jamkesda Kulonprogo[ii], namun upaya tersebut hasilnya kurang menggembirakan. Sejumlah 31,6% responden yang tidak memahami hak-hak mereka sebagai penerima program Jamkesda. Persentase ini bukanlah jumlah yang sedikit, walaupun program ini bersifat populis dan tanpa biaya, jika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bila dianalisis lebih mendalam, ketidakpahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai penerima Jamkesda dapat dilihat dari dua aspek.  Dua aspek tersebut adalah, pertama dari sisi pemerintah dan kedua, dari sisi masyarakat. Dari sisi pemerintah sebagai otoritas kebijakan adalah kurangnya sosialisasi kebijakan, sedangkan dari sisi masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan yakni ketidak pedulian masyarakat, seperti sikap acuh tak acuh dan aspek latar belakang sosial ekonomi masyarakat yang rendah sehingga mereka kurang mampu untuk merespon kebijakan tersebut. Faktor kelemahan pada masyarakat ini tidak dapat dipungkiri diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah di masalalu yang kurang memihak masyarakat tersebut. Dalam kaitannya program Jamkesda yang tak dipahami oleh masyarakat ini, ada 3 faktor yang mempengaruhi:

Pertama, faktor tingkat pendidikan yang rendah. Angka tingkat pendidikan di kabupaten Kulonprogo berdasarkan data BPS 2010[iii]menunjukan bahwa27 persen (97.221 jiwa) penduduk masih belum sekolah/ tidaktamat Sekolah Dasar dan 26,5 persen (95.319 jiwa) penduduk hanya tamat SD. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa hampir separoh penduduk Kulonprogo tingkat pendidikannya masih rendah. Tingkat pendidikan yang masih rendah dipercaya sebagai factor yang menjadikan masyarakat kurangmampu memahami dan merespon berbagai informasi dan sosialisasi kebijakan dari pemerintah dibanding dengan masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi. Temuan penelitian dari JMKP dan Yayasan Tifa terlihat pada Tabel 2 dan Tabel 3. Dua tabel tersebut menunjukkan ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan pemahaman masyarakat terhadap program Jamkesda. Artinya semakin rendah pendidikan masyarakat maka semakin rendah pula pemahaman masyarakat tentang hak-hak masyarakat sebagai penerima program Jamkesda.

Tabel. 2                                                                                   Tabel. 3

Jamkesda data 01Jamkesda data 02

Kedua, faktor kemiskinan. Masalah kemiskinan ini adalah situasi yang dilematis. Kemiskinan telah membuat masyarakat terlempar dari berbagai akses pelayanan publik yang tersedia dan beberapa keterbatasan yang lain[iv]. Hal tersebut membuat kecenderungan masyarakat kurang mampu menerima dan merespon informasi-informasi kebijakan dan program pemerintah. Media sosialisasi kebijakan seperti Koran, Televisi dan Radio akan sulit diakses oleh masyarakat miskin karena mereka memang tidak mampu membeli sarana/media informasi publik tersebut.

Ketiga, faktor kependudukan, khususnya faktor usia. Kelompok usia tua(45 tahun keatas) kencenderungannya sering mengalami kesulitan berkomunikasi. Alhasil saluran informasi atau sosialisasi kebijakan sulit dipahami dan dimengerti oleh kelompok masyarakat tersebut. Hal tersebut dapat tercermin dari hasil penelitian dari JMKP dan Yayasan Tifa (Tabel 4). Tabel 4 memperlihatkan adanya korelasi antara usia penerima Jamkesda dengan tingkat pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban penerima Jamkesda ini.

Tabel4

Jamkesda data 04.jpg

StrategiSosialisasiKebijakan

Melihat adanya ketimpangan akses informasi di masyarakat, yang utamanya dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan, kemiskinan dan usiapenduduk tersebut, maka pemerintah perlu menyusun strategi yang lebih jitu agar sosialisasi kebijakan dapat berjalan efektif, dan benar-benar dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan.  Maka pemerintah sebagai pemilik otoritas kebijakan dapat melakukan beberapa strategi sosialisasi agar dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat, seperti dengan:

Pertama, meningkatkan kemampuan koordinasi dan sinergi aparatur daerah sampai tingkat desa, agar sosialisasi mencapai sasaran. Pada masyarakat perdesaan, peran perangkat desa sangat penting, sebagai pamong (pamomong), pusat sumber informasi dan tempat bersandarnya masyarakat desa didalam kehidupan sosial politiknya. Koordinasi dan sinergi antar aparatur ini memungkinkan para pamong desa tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lengkap tentang kebijakan/ program pemerintah. Dengan demikian, para pamong tersebut dapat mentransfer informasi kebijakan kemasyarakat melalui cara yang lebih bersifat personal, sehingga informasi tersebut benar-benar dapat diserap masyarakat dari berbagai lapisan.

Kedua, optimalisasi peran dari kader penanggulangan kemiskinan di tiap-tiap desa dan kecamatan. Untuk mengaktivasi peran tersebut, perlu dukungan dan komitmen pemerintah daerah dan aturan main untuk kejelasan peran tersebut, agar para kader ini dapat terlibat dan merasuk didalam masyarakat. Keterlibatan mereka dapat membantu proses sosialisasi berbagai kebijakan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.

Ketiga, merancang sosialisasi dengan cara simulasi dan aktraktif-demonstratif dan dilengkapi dengan informasi-informasi visual. Langkah ini dapat dilakukan agar masyarakat mudah mengingat informasi-informasi tersebut, seperti melalui berbagai gerakan, lagu atau dengan gabungan antara keduanya, atau cara-cara lain yang menarik. Aktivitas ini dapat dilakukan pada komunitas-komunitas di masyarakat, seperti ibu-ibu PKK, pemuda masjid, paguyuban petani, karang taruna dan komunitas semacam yang sudah berkembang di masyarakat.

Keempat, penguatan keterlibatan masyarakat. Apabila masyarakat memahami, sadar tentang hak dan kewajiban sebagai penerima Jamkesda, sekaligus dapat mengekspersikan kebutuhan dan keluhan tentang pelayanan sebagai hak, sehingga muncul kesadaran untuk berkontribusi dalam memperbaiki pelayanan.

Kelima, pembentukan unit/ pusat pengaduan masyarakat. Pengelolaan aduan masyarakat merupakan syarat terselenggaranya pelayanan publik yang efektif, bersih dan transparan.  Pengelolaan aduan masyarakat memerlukan  unit  yang  berperan.  Ada dua alternatif unit pengelola aduan yakni unit independen di bawah struktur pemerintah daerah, atau unit independen yang ada di unit pelayanan publik.


[i]Anonim. 2013. “Seputar Info Tentang Jaminan Kesehatan” diakses dari http://www.dinkes.kulonprogokab.go.id pada 15 Januari 2014.

[ii]Pada Focus Group Discussion (FGD) bersama Stakehoder Jamkesda Kulonprogo yang dilaksanakanpada 13 Januari 2014 di Hotel Ibis Styles – Yogyakarta.

[iii]Data BPS Yogyakarta 2010, diakses dari yogyakarta.bps.go.id,pada 16 Januari 2013

[iv]Usman, widhyharto & maika. 2010. Strategi penciptaan Pelayanan Kesehatan Dasar Untuk Kemudahan Akses Penduduk Desa Miskin. Jurnal Sosial dan Politik vol.13 no.3 tahun 2010, hal: 306-323

Policy Brief ini dituliskan oleh: Arif Novianto dan Dr. Ambar Widaningrum, M.A. berdasarkan hasil penelitian kerjasama JMKP (Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik UGM) dan Yayasan Tifa tentang  “Penyusunan Model Penanganan Keluhan (Complain Handing Mechanism) Layanan Kesehatan di Kabupaten Kulonprogo”. Isi sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: