Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Dinamika Politik Populis

Banjarmasin Post 22 Maret 2014 dinamika politik populis

Doc: Epapaer Banjarmasin Post 22 Maret 2014

Populisme merupakan sebuah problematika yang dilematis didalam aras demokrasi seperti sekarang ini. Di Indonesia sekarang ini, banyak muncul tokoh-tokoh yang dianggap populis seperti Joko Widodo (Jokowi), Tri Rismawati ataupun Dahlan iskan. Artinya semakin suatu Negara terjerembab didalam badai krisis yang besar, maka disana rakyat akan mencari-cari para pemimpin-pemimpin yang dianggap populis.

Didalam konteks demokrasi saat ini, ketika suatu masyarakat tak memiliki kepemimpinan, maka yang terjadi adalah kekacauan dan tak adanya manajemen konflik. Posisi populisme disini adalah sebuah seperangkat kepercayaan masyarakat akan pemimpin yang dianggap dapat mengangkat hidup mereka . Merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), istilah populisme ini dimaknai sebagai “paham yg mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil”.

Namun yang perlu mendapatkan penekanan disini adalah bahwa kepopuler bukanlah satu bagian dari populisme, ketika kepopuleran tersebut tak terejawantahkan melalui kepemimpinan yang membela rakyat kecil dengan seperangkat kebijakannya. Seperti contoh bahwa Olga Saputra ataupun Raffi Ahmad tak dapat dipungkiri adalah sosok yang populer, namun mereka bukanlah termasuk didalam populisme ini.

Kepemimpinan Populis dan Demokrasi

            Didalam kacamata neoliberal, populisme ini dianggap sebagai semacam penyakit yang merusak representasi demokrasi ini sendiri. Hal tersebut terjadi karena populisme sebagaimana menurut Meny dan Surel (2002) dianggap sebagai bagian dari patologi demokrasi, karena populisme ini sering membuat terjadinya keputusan yang terkesan dipaksakan atau disorientasi tujuan, sebagai akibat demi meraih kepentingan politik pencitraan untuk kepentingan politik elektoral, propaganda dan kharisma personal untuk menarik konstituen.

Artinya dengan populisme ini membuat seorang pemimpin dianggap akan menjadi cenderung mendahuluan kepentingan pribadinya (untuk membentuk citranya di mata rakyat), dari pada demi kepentingan mendasar rakyat yang sebenarnya harus segera dijalankan. Kenyataan tersebutlah dianggap akan juga membentuk tirani mayoritas dan membuat kaum populis menjadi cenderung tidak demokratis atau tidak pluralis terhadap kaum minoritas. Maka menurut pandangan kaum neoliberal ini disanalah akan tumbuh kediktatoran.

Akan tetapi bila dianalisis lebih mendalam dengan melihat konteks ekonomi politik pada dinamika demokrasi liberal dan kapitalisme kontenporer sekarang ini, maka politik populis ini adalah sebuah nafas atau harapan baru bagi masyarakat kecil. Itu terjadi karena melalui populisme inilah bagian dari perjuangan politik rakyat untuk menumbangkan oligarki dilingkaran kekuasaan yang menjadi parasit demokrasi yang telah berdiri selama ini.

Hal tersebut terjadi karena tanpa adanya pemimpin yang populis, maka sistem oligarki yang telah berkuasa akan sulit ditumbangkan. Itu karena tanpa pemimpin populis, maka rakyat tak bisa bersatu, ketika disatu sisi saluran partai macet total. Sehingga dengan populisme inilah akan memunculkan sebuah kekuatan sebagai representasi rakyat untuk menumbangkan sistem oligarki yang cenderung bersifat koruptif itu serta membebaskan demokrasi dari parasit-parasit elitisme yang menggerogoti Indonesia sekarang ini.

Akan tetapi disatu sisi suatu fenomena para pemimpin yang populis di mata rakyat malahan akan dapat menciptakan depolitisasi serta kekecewaan, ketika pemimpin yang populis tersebut tak mampu menjalankan kepemimpinan politik yang kuat. Artinya pijakan idiologis, penerjemahan siapa kawan dan siapa lawan politik serta berbagai program yang jelas harus menjadi pegangan untuk mencapai sebuah kepemimpinan politik.

Tanpa memiliki jiwa kepemimpinan politik, maka para pemimpin populis tersebut akan diombang-ambing oleh dinamika kepentingan politik yang lebih kuat darinya. Sehingga pada akhirnya akan menciptakan ledakan kekecewaan yang besar terhadap rakyat, karena kepercayaan yang mereka berikan ternyata cenderung tak dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat disebut sebagai pseudo-populis yang sangat didambakan neoliberalisme.

Mengawal Arah Populisme

Melihat kenyataan tersebut, maka didalam iklim ekonomi politik di Indonesia sekarang ini, kita dapat berkaca dari kekuatan politik populis di Venezuela. Melalui kekuatan politik populis yang didukung dengan kepemimpinan politik yang kuat, seorang Hugo Chavez di Venezuela berhasil menggulingkan kekuatan oligarki politik dari partai Acción Democrática and COPEI yang hampir 50 tahun bergantian berkuasa didalam pemilihan umum secara demokratis pada 1998.

Situasi hilangnya kekuatan kepemimpinan populis akhir-akhir ini di Venezuela akibat meninggalnya Chavez, tak pelak membuat kekuatan persatuan rakyat menjadi sedikit goncang. Hal tersebutlah yang dimanfaatkan oleh kubu oposisi untuk merongrong pemerintahan sehingga menimbulkan konflik politik sekarang ini. Artinya kekuatan populis ini sangat penting untuk menjadi semacam idiologi perlawanan rakyat melawan oligarki. Akan tetapi bagaimana didalam konteks populisme di Indonesia sekarang ini?

Didalam pemilu 2014 nanti, Jokowi digadang –gadang oleh berbagai kalangan sebagai pengemban kekuatan populisme ini. Apalagi setelah dengan resmi ia mendapatkan mandat untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dengan elektibilitasnya yang tinggi berdasarkan berbagai hasil survey dari lembaga-lembaga politik, membuatnya hampir sudah pasti memenangkan pemilu 2014 nanti.

Namun, yang menjadi sangat berbahaya adalah ketika rakyat menyandarkan harapan mereka secara berlebihan terhadap pemimpin populis ini, tanpa adanya kontrol dan sambungan aspirasi. Maka yang terjadi tak lain adalah depolitisasi yang cenderung destruktif.

Maka gerakan rakyat secara berkesadaran harus menjadi representasi utama, untuk bagaimana dapat mengontrol kekuatan populisme agar tak salah arah dan agar tak keluar didalam lingkaran kepentingan politik massa rakyat ini. Disanalah kekuatan populisme menjadi sebuah kekuatan pembebasan, karena sandaran utamanya bukan pada ketokohan, akan tetapi pada kekuatan yang besar dari basis rakyat itu sendiri. Selain itu kediktatoran dari pemimpin populis ini tak akan terjadi, ketika diimbangi kekuatan politik rakyat (civil society) yang kuat dan berkesadaran.

Tulisan artikel opini ini sebelumnya telah dimuat di Kolom Aspirasi Koran Banjarmasin Post, pada 22 Maret 2014. Sumber: http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/03/22/dinamika-politik-populis

Dimuat ulang disini untuk tujuan Pendidikan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: