Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Defisit Demokrasi Plutokrat

Revolusi rakyat melawan demokrasi elit prutokrat berbahaya gerakan perlawanan menentang dianalogikan dalam caturDEMOS alias rakyat dalam demokrasi liberal di Indonesia sekarang ini, tidak benar-benar menjadi pemegang tampuk ke­kuasa­an tertinggi, yang dapat menentukan berbagai kepentingannya menjadi sebuah kebijak­an. Rak­yat selalu menyerahkan nasibnya pada wakil rakyat. Itulah proses demokrasi perwakilan.

Dengan demikian, suara rakyat telah terfilterisasi menjadi tuntutan kepada wakil rakyat di peme­rintahan untuk mendengarkan dan memperjuangkan suara me­reka. Ketika para wakil rakyat tak pernah menghiraukan suara rak­yat ini, maka itulah yang dinama­kan fenomena defisit dalam demokrasi. 

Defisit demokrasi ini kemudian menjadikan demokrasi perwakilan tak pernah berjalan berkelanjutan. Menurut Daniel Schugu­rensky (2004), demokrasi perwakilan yang diselenggarakan lima tahunan sekali (seperti di Indonesia), hanya benar-benar terjadi ketika rakyat berada dalam kotak suara untuk memberikan hak pilih mereka pada pemilihan umum. Setelah proses pemilu berakhir dengan membawa hasil pemenangnya, rakyat kembali melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa.

Artinya, pemilu dalam konteks demokrasi liberal tidak akan pernah dapat mempersatukan ma­syarakat untuk sadar akan keku­asaan tertinggi mereka dalam sistem demokrasi ini. Proses pemilu bahkan menjadi ajang tercerai-berainya individu-individu serta mencegah kekuasaan kolektif dari masyarakat (Gorzt, 2005: 121). Sehingga pemilu tak lebih dari proses justifikasi terhadap pemerintahan (kratos) yang tak berdasar pada rakyat (demos).

Hal tersebut terjadi lantaran saluran suara rak­yat yang berada di pemerintahan (wakil rakyat) seringkali macet sebagai piranti da­lam memperju­ang­kan kehidup­an rak­yat. Ini karena rakyat tak pernah murni berdaulat dalam memberikan hak pilihnya ketika pemilu tiba.

Politik “plutokrat”

Tidak pernah berdaulatnya rakyat dalam menentukan hak pilih terjadi karena bergesernya harapan akan demokrasi berkesetaraan menjadi demokrasi “plutokrat” yang dapat kita lihat seka­rang ini. Demokrasi plutokrat me­rujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sistem demokrasi yang dikuasai oleh orang kaya atau bermodal.

Memang dalam sistem demokrasi yang diparasiti oleh politik plutokrat, rakyat tak pernah berdaulat dengan murni. Opini mereka selalu disetir oleh kepentingan politik perorangan dengan kekuatan kapital yang dimilikinya. Pijakan mereka dalam menentukan pilihan pada pemilu pun pada kenyataannya didikte berbagai informasi dan “politik filantropi” yang telah dimasak oleh kelas hegemonik demi kepentingannya. Alhasil sebagian besar informasi yang kita konsumsi sekarang ini penuh dengan kepentingan politik dari pemilik media-media massa atau para konglomerasi media. 

Demokrasi plutokrat semakin tumbuh ketika berselingkuh de­ngan sistem politik berbiaya tinggi seperti di Indonesia sekarang ini. Seperti temuan dalam disertasi Pramono Anung (2013) yang menunjukkan untuk menjadi seorang caleg di DPR pada periode 2010 – 2014 diperlukan modal berkisar Rp 300 juta – Rp 6 mili­ar. Kenyataan tersebut membuat wakil rakyat menjadi milik kaum bermodal atau orang kaya de­ngan segala kepentingannya.

Gerakan rakyat

Demokrasi seperti itu jelas ti­dak akan pernah memihak rak­yat. Filosofi demokrasi dari rak­yat, oleh rakyat, dan untuk rakyat pun bermetamorfosis menjadi “dari pemodal, oleh pemodal, dan untuk pemodal”. Akibat dari demokrasi plutokrat ini adalah terhambatnya partisipasi rakyat, terciptanya ketidaksetaraan, hilangnya kedaulatan rakyat atas demokrasi, dan tak akan pernah terciptanya kesejahtraan, kemakmuran serta keadilan bagi rakyat. 

Bung Karno dalam karyanya Mencapai Indonesia Merdeka (1982) mengungkapkan, demo­krasi liberal memang rentan di­bajak kalangan plutokrat seperti sekarang. Karena konsep kesetaraan demokrasi hanya terjadi dalam konteks politik, namun tidak dalam konteks ekonomi. Sehingga dengan mamainkan kekuatan ekonominya, kemudian para orang kaya dapat dengan mudah menguasai politik. Sebab mereka sudah melangkah seribu kali lebih di depan dibanding mereka yang miskin di dalam ajang konstelasi politik.

Maka demokrasi plutokrat yang erat dengan money politics dan politik transaksional ini ha­rus segera disingkirkan dari kan­cah sistem ekonomi politik di Indonesia saat ini. Gerakan rakyat secara berkesadaran menjadi sangat penting dalam konteks ini untuk membentuk historical block yang menghimpun setiap komponen rakyat guna menjadi oposisi dari penguasa. Seperti yang diungkapkan Soekarno, gerakan tersebut penting untuk membangun kembali sebuah sistem yang benar-benar perwujudan tertinggi rak­yat (demos).

Tulisan artikel ini sebelumnya telah dimuat di kolom Opini Koran Galamedia pada 10 April 2014, tulisan dapat diakses juga di http://www.klik-galamedia.com/defisit-demokrasi-plutokrat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: