Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Pilpres 2014 dan Reformasi Agraria

26-ReformaAgraria-2010

Doc: Nobodycorp Internationale Unltd

SEBUAH pameo “Petani teraniaya di negeri lumbung padi” dan “Negeri agraris, ingkari agraria” merupakan sebuah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan tentang bagaimana penderitaan yang dialami petani di negeri yang subur dan kaya sumber daya alam seperti Indonesia ini.

Hakikatnya, kesuburan tanah akan berbanding positif dengan kesejahteraan para petani karena petani bekerja dengan menggunakan tanah sebagai objek utamanya.

Namun, keadaan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi para petani di Indonesia sekarang ini. Kondisi pertanian justru mengalami penurunan secara progresif di dalam ekonomi nasional dan sebagai sumber penghidupan para petani. Akibatnya, proses deagrarianisasi pun terjadi, yang dengan para petani mulai meninggalkan pekerjaannya tersebut untuk mencari sumber penghidupan lain.

Itu karena pertanian sudah dianggap tidak lagi sebagai pekerjaan yang dapat memberikan masa depan kehidupan layak bagi keluarga mereka.

Kecilnya kepemilikan lahan pertanian (strukturisasi), merupakan masalah utama terciptanya proses “deagrarianiasasi” ini, selain kebijakan pemerintah yang cenderung bias kota (Wiradi, 2009). Data sensus pertanian yang dilakukan pada 2013 memperlihatkan dari 5 rumah tangga usaha pertanian (RTP), 3 di antaranya adalah petani gurem (petani dengan kepemilikan lahan pertanian < 0,5 hektare).

Padahal dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektare tersebut (apalagi lahan kering), dapat dipastikan keluarga pertanian tersebut akan kesulitan untuk mentransformasikan kehidupannya menjadi lebih baik lagi (Lihat Savitri dkk., 2010; Bachriadi & Wiradi, 2011; serta Hall, Hirsch, & Li, 2011).

Lampung Post 10 Juni 2014 aVisi-Misi Capres 2014
Ajang Pilpres pada 9 Juli 2014 nanti sudah dapat dipastikan hanya diikuti dua pasang kandidat, yaitu pasangan Jokowi–Jusuf Kalla yang diusung PDIP, NasDem, PKB, Hanura, dan PKPI dengan pasangan Prabowo Subianto–Hatta Rajasa yang disusung Gerindra, PPP, PAN, PKS, PBB, dan Golkar.

Berdasarkan visi-misi yang terpampang di website Komisi Pemilihan Umum (kpu.go.id), dapat terlihat kedua kandidat tersebut turut menempatkan permasalahan agraria sebagai bagian dari program kerja mereka jika terpilih nanti.

Pasangan Jokowi–JK menawarkan 31 agenda strategis yang diringkas menjadi sembilan agenda prioritas yang salah satu poinnya menyatakan “untuk mencapai Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera yaitu dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah sebesar 9 juta hektare”.

Selain itu, di dalam mewujudkan konsepsi berdaulat di bidang ekonomi demi mewujudkan trisakti, Jokowi-JK akan membangun kedaulatan pangan berbasis pada agrobisnis kerakyatan melalui “komitmen kami untuk implementasi reformasi agraria melalui (a) Akses dan aset reformasi pendistribusian aset terhadap petani distribusi hak atas tanah petani melalui land reform dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani, menyerahkan lahan sebesar 9 juta hektare, (b) Meningkatnya akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 hektare menjadi 2,0 hektare per KK tani dan pembukaan 1 juta ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.”

Sedangkan pasangan Prabowo–Hatta di dalam program ekonomi kerakyatannya menawarkan mempercepat reformasi agraria untuk menjamin kepemilikan tanah rakyat, meningkatkan akses, dan penguasaan lahan. Namun, di dalam visi-misi ini tidak dipaparkan secara detail dan saksama tentang langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan di dalam mencapai program agraria itu.

Malahan di dalam program lainnya, Prabowo-Hatta mendorong dicetaknya 2 juta hektare lahan baru untuk peningkatan produksi pangan dengan mempekerjakan lebih dari 12 juta orang.

Hal tersebut cukup kontradiktif dan menyiratkan tidak dilakukannya redistribusi lahan pertanian kepada petani tak bertanah atau petani gurem. Namun, lebih ke peningkatan perusahaan pertanian sebagaimana dapat terlihat di dalam proyek MIFEE (merauke integrated food and energy estate) di Merauke, yang dalam hal ini malahan menistakan penduduk lokal dengan hanya menguntungkan para kaum pemilik modal.

Melihat berbagai visi-misi yang ditawarkan pasangan kandidat capres dan cawapres tentang permasalahan agraria yang begitu pelik di Indonesia saat ini, membuat kita sedikit banyak dapat menerawang tentang apa yang akan dilakukan kandidat tersebut jika terpilih nantinya. Sebab itu, untuk dapat mengatasi permasalahan agraria dengan mendorong dilaksanakannya reformasi agraria kita harus memilih pasangan kandidat yang peduli terhadap hal ini.

Selain itu, gerakan rakyat demi memperbaiki permasalahan agraria ini juga harus terus didorong. Untuk menjadi kekuatan konter-hegemoni kepada pemerintah di dalam mendorong dan mengawal dilaksanakannya reformasi agraria. Semoga kita cerdas di dalam memilih pemimpin.

Tulisan artikel ini sebelumnya telah dimuat di rubrik Opini Koran Lampung Post pada 10 Juni 2014.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: