Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Kemiskinan dan Money Politics

Galamedia Bandung 19 Juni 2014

Doc: Epaper Galamedia Bandung 19 Juni 2014

KEMISKINAN merupakan perma­salahan sistemik yang daya ledak­nya bersifat multidimensional. Ber­bagai tindakan nekat, seperti pencurian, perampokan, penjarahan, dan bentuk-bentuk kriminal lainnya tak dapat dimungkiri salah satu penyebabnya adalah faktor kemis­kin­an (baca: kekurangan). Bahkan akibat dari kemiskinan yang begitu akut, orang nekat mengakhiri hi­dup dengan caranya sendiri.

Dalam kerangka demokrasi elektoral yang berbasis pada sistem perwakilan seperti di Indonesia seka­rang ini, menurut analisis saya ada semacam relasi yang saling meme­ngaruhi antara kemiskinan dan mo­ney politics (politik uang). Ar­ti­nya sejalan maraknya politik tran­saksional dalam bentuk money po­litics seperti yang terlihat dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu, mencampakkan pengaruh struktural kemiskinan di masyarakat adalah sebuah kesalahan besar.

Ada beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam melihat problematika money politics. Salah satunya dengan pendekat­an buda­ya dan instrumental. Dalam pende­katan berbasis budaya, money politics dimaknai sebagai konsekuensi dari adanya budaya yang berkembang di masyarakat selama ini. Se­perti budaya “ewuh pakewuh” be­rupa perasaan tidak enak ketika ti­dak menerima atau menolak pem­be­­rian orang, yang kemudian ber­lanjut menjadi perasaan tidak enak ketika menerima sesuatu, tapi tidak memberikan timbal balik kepada yang memberi.

Kecacatan demokrasi

Sedangkan dari pendekatan ins­trumental, problematika money politics ini akibat dari masih ada­nya kecacatan dalam sistem demo­krasi kita, yang membuat marak­nya tindakan money politics sebagai konsekuensi. Contoh kongkretnya ketika para calon wa­kil rakyat menggu­na­kan money politics sebagai instrumen utama agar dapat meraup suara sebanyak-banyaknya.

Kelemahan dari kedua pende­kat­an ini, ketidakmampuannya dalam melihat akar masalah dari money politics dan kesulitannya mencari solusi terbaik. Seperti ketika masa­lah money politics yang memang sudah membudaya, kemudian permasalahan ini seolah dilihat sebagai kewajaran. Dengan pisau analisis ini, mengubah budaya yang ada ini seakan-akan dianggap akan mengingkari atau mengkhianati “warisan leluhur”.

Pendekatan strukturalis, me­nu­rut hemat penulis merupakan salah satu cara terbaik membongkar akar permasalahan dan membuat solusi dari money politics ini. Dengan pen­­dekatan strukturalis money po­litics dilihat sebagai persoalan yang dipengaruhi oleh sistem politik yang memberikan ruang bagi lang­geng­nya politik transaksional ini.

Selain itu, semakin tumbuh su­bur dalam relasi ekonomi politik yang mengalami ketimpangan di masyarakat. Artinya dengan modal kekayaan yang dimilikinya, para elite dapat dengan mudah meme­ngaruhi rakyat miskin yang diseli­muti dengan berbagai kekurangan untuk memilih mereka. Itu telah terjadi dalam pileg kemarin dan kita berharap tidak terjadi dalam pilpres, 9 Juli mendatang.

Bagaimana mungkin, rakyat yang sedang dalam kekurangan aki­bat derita kemiskinan me­no­lak rayuan uang yang datang sendiri tanpa ha­rus susah pa­yah menca­rinya. Tentu saja, menya­lahkan rakyat yang me­ne­rima money politics ini, iba­rat meng­usir semut yang memakan gula tanpa pernah melihat gula sebagai sumber adanya semut ini.

Lingkaran benalu

Dengan pendekatan strukturalis kita juga dapat melihat, terjadi pola lingkaran setan dalam proses de­mo­krasi selama ini. Artinya, kemis­kin­an yang dialami rakyat membuat tumbuh suburnya money politics, ditambah sistem politik yang memberikan ruang bagi praktik yang mencederai demokrasi ini. Yang diuntungkan —paling tidak anggapannya begitu— adalah para elite politik, karena dapat mengantarkan me­reka ke kursi empuk di parlemen atau kursi kekuasaan lainnya.

Ketika mereka sudah menjadi wa­kil rakyat atau duduk di kursi kekuasaan, para elite ini bisa dipastikan akan berusaha mengembalikan “modal politik”-nya. Dam­pak­nya, kebijakan yang mereka ke­luarkan atau lebih konkretnya politik kekuasaan yang mereka jalan­kan, tidak memihak pada rakyat. Artinya kebijakan yang diambil oleh legislatif yang biasanya berkolaborasi dengan eksekutif, pada akhirnya tak pernah berupaya untuk dapat menangani masalah ke­miskinan ini. Bahkan cenderung membudidayakannya.

Keadaan tersebut membuat tak pernah teratasinya permasalahan kemiskinan di masyarakat. Sebalik­nya, mengembangbiakkan ke­mis­kinan itu —lagi-lagi— melalui kebijakan yang tidak pro-rakyat kecil. Kondisi inilah yang membentuk lingkaran benalu yang bersifat de­struktif.

Semakin menggurita

Kenyataan tersebut dapat dilihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2013. De­ngan menggunakan indikator garis kemiskinan sebesar Rp 271.626,00 per kapita per bulan, angka kemis­kinan di Indonesia mencapai 28,07 juta jiwa (11,37 persen). Dari angka tersebut, 10,33 juta jiwa berada di perkotaan dan 17,74 juta jiwa tinggal di kawasan perdesaan.

Lebih parah lagi jika mengguna­kan indikator kemiskinan sesuai standar World Bank yang menetapkan 2 dolar AS per hari. Dengan standar ini, berarti angka kemiskin­an di Indonesia semakin menggurita, karena dapat mencapai setengah penduduk lebih.

Selain itu, pada tahun 2004 atau awal kepemimpinan SBY, indeks Gini Indonesia sebesar 0,32 dan meningkat menjadi 0,41 -0,42 pada tahun 2013. Indeks Gini adalah indeks pengukur ketimpangan keka­yaan, yang ketika semakin besar angkanya maka angka ketimpang­an kekayaan di masyarakat pun semakin melebar. Artinya, indeks Gini memperlihatkan semakin membengkaknya jumlah kemiskinan.

Kenyataan tersebut —sekali lagi— mengakibatkan problematika politik transaksional yang berwujud money politics akan tetap tumbuh subur. Tak terkecuali pada pilpres 9 Juli 2014, praktik kontra de­mokrasi ini tak bisa dijamin tidak akan terjadi. Karena ada semacam lingkaran yang terus direorganisasi (transmutasi money politics) oleh para elite dengan segala kepenting­annya. Maka penghancuran ling­karan benalu ini menjadi sangat mendesak dilakukan demi memperbaiki demokrasi di negeri ini.

Pemberantasan kemiskinan menjadi kunci utamanya. Untuk itu, penciptaan kebijakan publik yang pro-rakyat miskin, menjadi cara utama yang harus dilakukan. Harus diingat, akibat biaya politik pemilu yang mahal, ditambah problematika money politics, pemerintahan dikuasai para elite yang buta masalah rakyat. Sehingga ketika tak mampu lagi mengharapkan pemerintahan yang lahir dari sistem demokrasi sekarang ini, maka gerakan kolektif dari rakyat yang telah berkesadaran menjadi penting dilakukan.

Aksi kolektif ini harus mampu menjadi oposisi ideologi dari setiap tindakan pemerintah. Dan terus melakukan berbagai gerakan agar mampu menciptakan posisi tawar di hadapan pemerintah, untuk kemudian memperjuangkan hak-hak dasar dari rakyat kecil.

Tulisan artikel ini sebelumnya telah dimuat di rubrik Opini Koran Galamedia pada 19 Juni 2014, atau dapat diakses juga dihttp://www.klik-galamedia.com/2014-06-19/kemiskinan-dan-money-politics
Dimuat ulang untuk tujuan pendidikan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: