Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Bertameng Pada Soekarno

Malang Post 17 Oktober 2014

Doc: Epaper Malang Post 17 Oktober 2014

Hasil sidang paripurna yang pada 26 september 2014 kemarin telah secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pilkada yang berarti pilkada tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat akan tetapi melalui DPRD. Pada sidang paripurna tersebut, Koalisi Merah Putih (KMP) yang terbentuk sejak pilpres 2014 dengan mengusung Prabowo – Hatta berhasil memenangkan voting sebesar 226 suara, sedangkan koalisi yang mendukung Jokowi – JK di pilpres hanya memperoleh 135 suara.

Proses pilkada melalui DPRD yang disetujui tersebut seperti sebuah pengulangan sejarah terhadap proses pilkada pada masa orde baru. Cukup kontradiktif memang, karena perjuangan hingga berhasil dilaksanakannya pilkada langsung oleh rakyat adalah salah satu buah dari reformasi 1998 yang menggulingkan orba. Akan tetapi hanya berselang kurang lebih 12 tahun, proses tersebut harus dikhianati.

Memang dalam proses pemilihan secara langsung ataupun melalui DPRD adalah bagian dari demokrasi. Namun mengabaikan sebuah langkah maju transformasi adalah sebuah kedunguan. Transformasi positif dari pilkada langsung oleh rakyat tersebut dapat terlihat dari bagaimana mulai timbulnya kesadaran politik rakyat dalam memilih pemimpin. Artinya esensi demokrasi sejati sebenarnya adalah keterlibatan seluruh rakyat dalam kehidupan politik bermasyarakat dan bernegara. Ketika keterlibatan aktif tersebut di potong (seperti pemilihan lewat DPRD), berarti membuat demokrasi kita harus berjalan mundur.

Alasan yang digunakan untuk kembali ke proses pilkada melalui DPRD ini selain biaya pilkada langsung yang dianggap mahal adalah karena ide pilkada melalui DPRD ini dianggap oleh koalisi merah putih selaras dengan gagasan Soekarno. Dalam karyanya Mencapai Indonesia Merdeka, Soekarno secara panjang lebar menulis sikap politiknya bahwa tidak setuju dengan demokrasi liberal (atau demokrasi barat) karena lebih menguntungkan orang kaya serta lebih mengedepankan demokrasi bangsa Indonesia sendiri yaitu melalui musyawarah untuk mufakat dengan sistem perwakilan.

Namun realita ekonomi-politik negara Indonesia sekarang ini berbeda dengan apa yang diperjuangkan atau di cita-citakan Soekarno pada sebelum dan awal kemerdekaan. Dalam konteks demokrasi saat itu adalah adanya realita berkuasanya mayoritas rakyat dan bekerja dengan semangat gotong royong di mana Indonesia merupakan bagian daripada gerakan persatuan New Emerging Forces (NEFOS) yang sedang dalam proses membangun sebuah tatanan dunia baru, tanpa kolonialisme dan tanpa neo-kolonialisme (Lane, 2011).

Sedangkan pada konteks demokrasi sekarang ini rakyat tidak berkuasa, demokrasi liberal tetap berlangsung dan semakin terperosok Indonesia dalam dinamika kapitalisme imperialis. Tidak berkuasanya rakyat dapat terlihat dari mayoritas sikap rakyat yang lebih setuju pilkada langsung, namun kita dapat menyaksikan wakilnya di DPR sana malahan mengingkarinya dengan tetap memilih pilkada melalui DPRD tanpa sedikitpun menghiraukan sikap rakyat. Ketidak berkuasaan tersebut semakin ditambah dengan dipotongnya aspirasi rakyat dalam pilkada langsung, padahal kita dapat melihat bagaimana mulai munculnya sosok pemimpin yang terpilih tidak karena uang tapi atas kesadaran rakyat, seperti Jokowi.

Realita demokrasi liberal dapat terlihat bagaimana kaum ber-uang atau elit politik masih tetap berkuasa dan memiliki peluang menang besar dalam proses pemilu. Bahkan mekanisme voting “50% + 1” (sebagaimana yang terjadi di sidang paripurna RUU Pilkada) merupakan bagian dari demokrasi liberal yang sangat ditentang Soekarno, karena akan menciptakan diktator mayoritas dan tak pernah dapat merangkul minoritas. Bagi Soekarno, musyawarah adalah mekanisme demorkasi sejati dan hal tersebut jarang sekali terjadi pada era sekarang ini.

Alhasil, alasan bahwa pilkada melalui DPRD selaras dengan ide Soekarno adalah sebuah kesalahan besar, karena dikaburkannya konteks atau realitas ekonomi-politik. Sehingga dalam proses politik tersebut, Soekarno hanya dijadikan tameng oleh koalisi merah putih untuk mendorong agar pilkada melalui DPRD ini mendapatkan legitimasi dari rakyat.

Tulisan artikel ini sebelumnya telah dimuat di rubrik Opini Koran Malang Post pada 17 Oktober 2014.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: