Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Refleksi Hari Tani 2015: Masa Depan Pertanian & Janji Reforma Agraria Jokowi

26-ReformaAgraria-2010

Doc: Nobodycorp Internationale Unltd

“Revolusi Indonesia tanpa land reform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi,”
“Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, Tanah untuk Tani! Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah!”
(Pidato Soekarno pada HUT RI 1963)

Bagaimana keadaan petani di Indonesia sekarang ini?
Sudahkan mereka menikmati kemakmuran dari hasil pertaniannya?
Sudahkan petani Indonesia memiliki lahan yang cukup untuk digarap?
Sudahkan anggota keluarga mereka terpenuhi kebutuhan pokok mereka?

Pertanyaan diatas mencoba menelisik keadaan dunia pertanian di Indonesia sampai sekarang ini. Selain itu pertanyaan tersebut juga harus dijawab bersama oleh para petani, organisasi tani, aktivis, akademisi, dan juga pemerintah tentang kemakmuran dari para petani sampai sekarang, kalau memang “belum”, maka menjadi tanggung jawab bersama untuk memperjuangkannya.

Hari tani nasional (HTN) yang akan kita rayakan setiap tahunnya pada 24 September adalah salah satu momentum bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Momentum tersebut sejalan dengan lahirnya undang-undang pokok agraria (UU PA) No. 5, tanggal 24 September Tahun 1960. Tujuan pembentukan UUPA adalah untuk “meletakkan dasar-dasar bagi peletakan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan Rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur”.

Melalui dasar hukum UU PA ini adalah upaya untuk merombak sistem agraria warisan kolonial. Melalui reforma agraria ini adalah pengobat luka dan membuat kaum tani mampu berdikari. Selain itu reforma agraria ini dapat dikatakan sebagai mekanisme utama untuk mengobati tubuh masyarakat dan bangsa ini secara keseluruhan dari penyakit ketimpangan dan ketidakadilan sosial warisan masa lalu yang semakin dipertajam oleh keadaan masa kini.

Namun pelaksanaan reforma agraria ini dalam prosesnya tidak berjalan mulus, akan tetapi berkelak-kelok, kadang muncul kepermukaan, terlihat bayangannya dan kadang sengaja ditenggelamkan. Pada masa Soekarno upaya melaksanakan reforma agraria mencoba dijalankan, untuk memberikan tanah bagi petani kecil, pencakap dan buruh tani tak bertanah, dengan prinsipnya “tanah untuk penggarap”. Akan tetapi upaya redistribusi tanah ini tidak menyasar perkebunan kolonial dan kawasan hutan. Sehingga kebijakan redistribusi tanah akhirnya membenturkan kelas-kelas sosial di berbagai pedesaan.

Pada masa Soeharto yang berdiri dibawah pondasi kejahatan kemanusian dengan membantai orang-orang kiri dan yang dituduh kiri tanpa pengadilan antara 500.000 sampai 2 juta nyawa, menenggelamkan agenda reforma agraria ini dan menggantinya dengan kebijakan revolusi hijau. Itu karena kebijakan redistribusi tanah untuk menciptakan keadilan penguasaan tanah dianggap sebagai program komunis. Program revolusi hijau mengandaikan masalah pertanian bukan masalah struktural tentang penguasaan lahan, akan tetapi masalah teknologi, pupuk kimia, bibit dan juga yang lain. Alih-alih dapat menyelesaikan permasalahan agraria, program revolusi hijau malah menciptakan ketergantungan petani pada bahan-bahan kimia dan membuat tanah menjadi semakin hilang kesuburannya.

Setelah Soehato jatuh dan diganti oleh Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY agenda reforma agraria tidak benar-benar dijalankan. Agenda ini kadang dimunculkan tetapi implementasinya tidak pernah terjadi. Proses legalisasi aset yang kemudian sering dijalankan dibanding pelaksanaan UU PA tersebut.

Jokowi & Janji Reforma Agraria

Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi yang berhasil memenangkan ajang Pemilu 2014 kemarin, dalam 9 agenda prioritas visi-misinya, salah satu poin menyatakan bahwa

“Untuk mencapai Indonesia Kerja & Indonesia Sejahtera yaitu dengan mendorong land reform & program kepemilikan tanah sebesar 9 juta hektar…. meningkatnya akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0.3 hektar menjadi 2.0 hektar per KK tani dan pembukaan 1 juta ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.”

Program land reform redistribusi tanah ini dapat dikatakan cukup revolusioner, karena melihat permasalahan agraria juga pada tataran struktural. Ketimpangan tanah serta kecilnya lahan pertanian yang dimiliki oleh petani memang telah membuat terjadinya proletarisasi terhadap petani, yang menjadikan meningkatnya arus urbanisasi, meningkatnya kemiskinan, pengangguran dan juga masalah multidimensional lainnya yang dialami masyarakat desa terutamanya.

Pemerintahan Jokowi mencoba membagi tanah seluas 9 juta hektar menjadi 4,5 juta hektar dalam bentuk legalisasi aset dan 4,5 juta hektar dalam bentuk redistribusi. Rinciannya: legalisasi aset oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap 0,6 juta hektar untuk transmigrasi, dan 3,9 juta hektar yang telah dikuasai masyarakat tapi belum bersertifikat. Redistribusi diambil dari tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan Tanah Terlantar seluas 0,4 juta hektar, ditambah 4,1 juta hektar kawasan hutan yang dilepas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Luthfi, dalam esai diskusi MAP Corner 15/9/15).

Langkah redistribusi tanah yang dilakukan pemerintahan Jokowi ini tidak seperti apa yang dilakukan pada masa Soekarno dengan membenturkan kelas-kelas sosial di pedesaan, akan tetapi melalui pengambilan lahan dari tanah terlantar dan kawasan hutan. Namun kebijakan redistribusi tanah ini akan bisa menjadi bumerang ketika kebijakan tersebut tidak ditopang oleh data-data yang akurat, organisasi petani yang kuat dan negara yang kuat pula. Artinya tanpa 2 faktor tersebut proses redistribusi tanah rentan salah sasaran, digagalkan, menjadi mengambang dan bahkan hanya akan menjadi wacana tanpa pernah dilaksanakan.

Selain itu mekanisme redistribusi tanah kepada KK atau rumah tangga juga sangat rentan membuat agenda reforma agraria ini gagal mengatasi ketimpangan penguasahaan tanah. Karena dengan target sasaran KK, akan membuat tanah-tanah hasil redistribusi tersebut sangat rentan untuk dijual (individualitas) ketika para petani tersebut dihadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, sehingga ketimpangan penguasaan tanah akan semakin terus melebar kembali. Itu membuat mekanisme redistribusi tanah secara komunal atau bersama menjadi penting, sebagai contoh 3 keluarga diberikan tanah seluas 5 hektar untuk digarap bersama.

Selain itu gerakan rakyat atau organisasi tani secara berkesadaran harus mampu mendorong agenda reforma agraria ini didalam tataran kebijakan pemerintah. Karena menopangkan diri pada political will (kemauan politik) dari elit politik di pemerintah sangat rentan untuk diselewengkan. Sehingga gerakan organisasi kaum tani dalam hal ini menjadi sangat penting untuk menjadi blok konter-hegemoni terhadap pemerintah didalam mendorong dijalankannya reformasi agraria redistribusi tanah ini. Itu karena sejatinya kedaulatan negara ini ada ditangan rakyat, sehingga gerakan politik massa atau aksi mobilisasi menjadi penting untuk menunjukan bahwa rakyat yang berdaulat demi mendorong agenda reforma agraria yang dapat diibaratkan sebagai urat nadi kesejahtraan kaum tani Indonesia.

Tanah Untuk Penggarap & Jalankan Reforma Agraria!

Selamat Hari Tani Nasional!

Esai ini adalah tulisan saya di terbitan Komite Aksi untuk Reforma Agraria (KARA) dalam memperingati Hari Tani Nasional 2015.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: