Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Category Archives: Artikel

Refleksi Hari Tani 2015: Masa Depan Pertanian & Janji Reforma Agraria Jokowi

26-ReformaAgraria-2010

Doc: Nobodycorp Internationale Unltd

“Revolusi Indonesia tanpa land reform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi,”
“Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, Tanah untuk Tani! Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah!”
(Pidato Soekarno pada HUT RI 1963)

Bagaimana keadaan petani di Indonesia sekarang ini?
Sudahkan mereka menikmati kemakmuran dari hasil pertaniannya?
Sudahkan petani Indonesia memiliki lahan yang cukup untuk digarap?
Sudahkan anggota keluarga mereka terpenuhi kebutuhan pokok mereka?

Pertanyaan diatas mencoba menelisik keadaan dunia pertanian di Indonesia sampai sekarang ini. Selain itu pertanyaan tersebut juga harus dijawab bersama oleh para petani, organisasi tani, aktivis, akademisi, dan juga pemerintah tentang kemakmuran dari para petani sampai sekarang, kalau memang “belum”, maka menjadi tanggung jawab bersama untuk memperjuangkannya.

Hari tani nasional (HTN) yang akan kita rayakan setiap tahunnya pada 24 September adalah salah satu momentum bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Momentum tersebut sejalan dengan lahirnya undang-undang pokok agraria (UU PA) No. 5, tanggal 24 September Tahun 1960. Tujuan pembentukan UUPA adalah untuk “meletakkan dasar-dasar bagi peletakan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan Rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur”.

Read more of this post

Advertisements

The Asian-African Conference is just a History

Punch_Rhodes_Colossus penjajahan afrika kolonialisme penderitaan kemiskinan kemerdekaanIn19-24 April 2015, the Asian-African Conference (AAC) will be held in Bandung, Indonesia. Even though it will take place in the same city as it was in 1955, de-idiologisation occurs in this meeting and cooperation among Asian-African countries.

Sukarno was the one who initiated AAC with the Prime Minister of India Jawaharlal Nehru, the North Vietnamese leader Ho Chi Minh, President Kwame Nkrumah of Ghana and other third world country leaders. By all means,AAC today can not be separated from the attempt to strengthen the economic cooperation and solidarity between countries in Asia and Africa to face the colonialism and imperialism that still occurs in those countries.

In front of hundreds of representatives of the people of Asia and Africa on the first AACBandung in 1955, Sukarno shouted, “No one of the people feels they are independent, as long as there are still parts of the our land is not free. As if peace, freedom could not be divided. There is nothing called half-independent, as there is nothing that can be called a half-life, people often tell us, that colonialism is dead. Don’t we want to be deceived, or be settled by it! Ladies and gentlemen, colonialism is not dead !. “

Read more of this post

Tanah Itu Ibu

Suara Merdeka 16 November 2014 a

Doc: Epaper Suara Merdeka 16 November 2014

Tanah bagi orang jawa bermakna filosofis penting, sejajar dengan keberadaan ibu. Tanah, seperti rahim ibu, melahirkan awal kehidupan.

Dalam ajaran teologis yang dipercayai masyarakat Jawa, manusia berasal dari tanah dan harus kembali menjadi tanah. Namun filsafat sangkan paraning dumadi tidak berhenti pada ungkapan tersebut. Pemaknaan lebih dalam menelusuri bahwa ada hidup pasti ada mati, tetapi sebelum datang kematian manusia harus mampu mengambil makna tertinggi dalam laku kehidupannya.

Manusia menjadi besar dan pintar karena ditempa oleh keadaan. Manusia berpijak di bumi yang sama serta sama-sama diciptakan dari tanah, karena itu perjuangan untuk membantu sesama yang kekurangan merupakan pemuncak sangkan paraning dumadi.

Read more of this post

Belajar dari Kelebihan Pasar Klithikan

Tribun Jogja 01 Oktober 2014 aPada dewasa ini, bombadir kehadiran pasar ritel modern (hipermarket, supermarket dan minimarket) tak dapat dipungkiri telah mendiskreditkan pasar rakyat. Lahirnya Keputusan Menkeu No. 455/KMK.01/1997 tentang pembelian saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal, telah menjadi acuan dicabutnya bisnis ritel dari daftar terlarang (negative list) penanaman modal asing yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 96/2000 tentang bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka (Ahmad, 2007: 27-28).

Pengeksklusian Pasar Rakyat

            Masuknya peritel Asing maupun nasional yang mengusung bentuk pasar modern, tak dapat dipungkiri secara telak telah mengeksklusi (menyingkirkan) pasar-pasar rakyat atau sering disebut sebagai pasar Tradisional. Bila dicermati, pelabelan pasar rakyat menjadi “pasar tradisional” ini sendiri adalah bagian dari pendeskriditan pasar rakyat ini. Artinya dengan penamaan “tradisional”, diskursus yang berkembang kemudian mengarah pada keadaan pasar yang kumuh, tidak tertata, tata kelola yang buruk, tidak terjaminnya kualitas barang dagangan ataupun keterbelakangan.

Ketidakmampuan pasar rakyat didalam persaingan dengan pasar modern merupakan penyebab utama terjadinya proses pengeksklusian ini, karena memang diatas kertas pasar ritel modern yang memiliki modal yang cukup besar, sudah pasti akan dapat dengan mudah merebut para konsumen dari pasar rakyat. Hal tersebut dapat terlihat dari data tahun 2012, bagaimana pasar ritel modern telah menguasai 31 persen pasar ritel dengan omset satu ritel modern mencapai Rp 2,5 triliun/tahun, kontras bila kita bandingkan dengan ritel dan pasar tradisional yang hanya mampu meraup omset sebesar Rp 9,1 juta/tahun (Rozaki, 2012).

Read more of this post

Membonsai Nalar Kritis Pendidikan

KRJogja 16 September 2014

Doc: Epaper KR-Jogja 16 September 2014

Lahirnya Permendikbud 49/2014 tentang standart nasional pendidikan tinggi (SNPT) tak dapat dipungkiri telah menistakan hakikat pendidikan itu sendiri. Melalui peraturan tersebut terjadi standartisasi bahwa lama pendidikan s1 /d4 adalah maksimal 5 tahun dan bila melebihi batas maka akan diacam Drop Out (DO).

Logika pemerintah dalam memaknai dunia pendidikan tersebut menempatkan pendidikan sebagai bagian dari investasi, artinya pendidikan dijerumuskan pada hitung-hitungan untung rugi sebagaimana logika ekonomi. Pendidikan pada akhirnya disalah artikan hanya sebagai jenjang untuk dapat memperoleh pekerjaan dan itulah logika dari pendidikan yang selaras dengan logika kapitalisme.

Dalam nalar kapitalisme ini, ilmu yang didiseminasikan kepada peserta didik adalah ilmu yang mengorientasikan mereka untuk beradaptasi dengan dunia masyarakat Industri, dengan mengorbankan aspek Critical Subjectivity, yaitu kemampuan untuk melihat dunia secara kritis. Sistem pendidikan tersebut menempatkan peserta didik hanya menjadi skrup-skrup pada mesin Industri, bukan sebagai manusia yang memiliki kemerdekaan dalam dirinya.

Read more of this post

Peta(ka) Parpol Tak Beridiologi

Doc: Epaper Majalah Voting edisi XXXVIII

Doc: Epaper Majalah Voting edisi XXXVIII

Didalam demokrasi elektoral yang mensyarakat mekanisme perwakilan, partai politik (parpol) mengemban peran cukup sentral disana. Parpol adalah tempat atau wahana bagi para masyarakat untuk memperjuangkan kehidupan mereka dan juga untuk ikut berpartisipasi didalam menjalankan roda kehidupan bernegara. Posisi demokrasi didalam kerangka tersebut adalah sebagai wadah terjadinya pertarungan politik dari setiap kelompok masyarakat yang terejawantahkan melalui parpol didalam arena ajang kontestasi politik dan disetiap aras kebijakan dari pemerintah.

Kenyataan terssebut membuat parpol harus menjadi semacam kendaraan dari eksponen masyarakat yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Artinya parpol harus memiliki idiologi sebagai pegangan didalam menentukan arah geraknya. Tanpa idiologi didalam tubuh parpol ini, maka yang terjadi parpol tak lebih sebagai kendaraan dari para elit didalamnya. Hal tersebutah yang kemudian mengkerangkeng parpol pada tujuan yang cenderung pragmatis dan oportunis.

Wajah Parpol di Indonesia

            Bila dianalisis secara mendalam, parpol-parpol yang tengah berkompetisi diajang pemilu 2014 nanti hampir tak ada yang memiliki idologi politik. Dari 12 parpol nasional tersebut, mereka cenderung memilih untuk bersifat ketengah atau mencari aman. Ketiadaan idiologi didalam tubuh parpol ini dapat dilihat dari perilaku partai yang lebih didorong oleh Office seeking, Vote seeking dan Policy seeking (Dwipayana, 2014).

Read more of this post

Membangkitkan Roh Reformasi Agraria

Solo Pos 01 April 2014 a reformasi agraria penyingkiran petani

Doc: Epaper Solo Pos 01 April 2014

Beberapa bulan yang lalu, saya pernah diundang menjadi panelis pada suatu acara debat para calon ketua organisasi di salah satu jurusan di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM). Tema diskusi itu cukup menarik karena sesuai dengan konsentrasi bidang yang selama ini digeluti jurusan itu, yaitu tentang reformasi agraria.

Pemilih tema itu memunculkan angin segar seiring semakin hilangnya diskursus reformasi agraria di ranah perdebatan publik. Ternyata masih ada sebagian generasi muda yang berusaha mengangkat agenda yang sangat penting di sektor pertanian ini yang sejak masa Orde Baru sengaja ditenggelamkan.

Namun, saya kaget ketika setelah mendengarkan pemaparan dari para calon kandidat ketua organsiasi di jurusan itu tentang dinamika pengimplementasian reformasi agraria ini. Pemaparan yang disampaikan cenderung sangat formal.

Reformasi agraria seolah-olah hanya dilihat sebagai sebuah agenda yang terlepas dari berbagai kepentingan di dalamnya. Dimensi politik yang merupakan kunci utama terlaksana dan tidaknya reformasi agraria tidak mendapatkan banyak perhatian.

Read more of this post

Ledakan Petani Gurem di Jateng

Koran Muria 03 Maret 2014

Doc: Epaper Koran Muria 03 Maret 2014

Didalam narasi Kapitalisme, kehidupan petani dipandang sebagai penghambat laju pembangunan atau berada dalam anakronisme sejarah. Petani tak lebih sebagai pemasok pangan dalam rantai kapitalisme global, sedangkan kehidupannya dieratkan dengan ketidakberdayaan dan kemelaratan (terutama petani kecil di Negara dunia ke-3).

Ungkapan “hidup segan, mati tak mau” mungkin sangat tepat untuk menggambarkan kehidupan para petani di provinsi Jawa Tengah – Indonesia sekarang ini. Hasil sementara dari sensus pertanian (SP) 2013, menunjukan data yang cukup memprihatinkan. Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Jawa Tengah pada SP 2013 mengalami penurunan 25,65 persen, dibandingkan dengan SP 2003. Yaitu dari 5,771 juta di SP 2003, berkurang menjadi 4,291 juta di SP 20013. Dan dari 4,291 juta rumah tangga usaha tani tersebut, 77,7 persennya adalah petani gurem (lahan kurang dari 0,5 Hektar) atau sebanyak 3,31 juta. Artinya dari 4 rumah tangga usaha pertanian, 3 diantaranya adalah petani gurem. Sungguh sangat memprihatinkan.

Pertanian dan Kemiskinan

            Begitu besarnya jumlah petani Gurem di provinsi Jawa Tengah ini, berimbas pada semakin tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah. Itu karena dengan luas tanah yang kurang dari 0,5 hektar yang dimiliki oleh keluarga petani gurem tersebut, sudah pasti akan sangat menyulitkan mereka untuk menciptakan transformasi kehidupan yang semakin lebih baik lagi dan kemiskinan pun seolah menjadi teman mereka. Apalagi dengan luas tanah hanya sekitar 0,37 hektar sebagaimana data rata-rata kepemilikan luas tanah dari rumah tangga usaha pertanian di SP 2013 ini.

Read more of this post

Politik Tanpa Etika

Lampung Post 18 Februari 2014 a

Doc: Epaper Lampung Post 18 Februari 2014

Didalam dinamika demokrasi yang tengah kita arungi pada pasca-reformasi sampai sekarang, berbagai kegaduhan demi kegaduhan menjadi bagian yang tak terpisahkan darinya. Ruang publik seolang dipenuhi dengan keributan-keributan didalam mencari sebuah konsesus. Berbagai opini pun saling bertarung di ruang publik dengan mengatasnamakan suara publik. Padahal bila ditelisik lebih mendalam, opini tersebut adalah suara kepentingan pribadi yang digoreng dengan kekuatan kapital hingga kemudian berwujud kepalsuan suara publik.

Akan tetapi, kegaduhan didalam kerangka sistem demokrasi tersebut tak mungkin untuk dihindari atau bahkan dihilangkan. Menghilangkan kegaduhan didalam arena demokrasi tak lain adalah bagian dari pendestruksian demokrasi. Kita dapat berkaca pada rezim Pinochet di Chile, Syah di Iran ataupun Soeharto di Indonesia, memperlihatkan bagaimana penghilangan kegaduhan di ruang publik adalah manifestasi dari sebuah Kediktatoran. Demokrasi pun seolah menjadi jargon omong kosong, yang dimana suara publik yang bertentangan dibungkam dengan represif demi kekuasaan yang tak terkontrol.

Artinya kegaduhan di ruang publik untuk mencari sebuah keputusan yang menaungi hajat hidup rakyat itu diperlukan. Yaitu sebagai bagian perjuangan politik dari berbagai lini masyarakat untuk meraih transformasi perbaikan atau demi kepentingan masyarakat tersebut secara luas.

Read more of this post

Otonomi Desa dan Laju Urbanisasi

KRJogja 18 Januari 2014 a

Doc: Epaper KR Jogja 18 Januari 2014

Problematika Urbanisasi merupakan masalah dilematis yang dialami oleh kota-kota besar di Indonesia sampai sekarang ini. Dinamika hubungan antara kota dan desa didalam kapitalisme kontenporer telah menciptakan keterkaitan yang timpang terutama di Negara-negara pinggiran seperti Indonesia ini. Kawasan perkotaan didesain menjadi arena produksi berbagai industri, sedangkan kawasan pedesaan didesain tak lebih untuk menjadi sumber pemasok tenaga kerja yang dipekerjakan di kota-kota basis industri tersebut.

Artinya kue-kue yang begitu menggunung diperkotaan telah menarik gairah masyarakat desa untuk menjamahnya serta mengadukan nasib mereka ke kota. Arus urbanisasi ini menemukan titik kulminasinya ketika kehidupan masyarakat pedesaan disatu sisi mengalami pemiskinan struktural. Itu terjadi karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah cenderung bias kota, sehingga membuat desa tak lebih sebagai tempat berkumpulnya orang-orang tua yang tak mungkin lagi bergelut dengan kerasnya dunia kerja di kota. Sedangkan para pemudanya pergi merantau untuk mencari sumber penghidupan, karena pertanian sudah tidak dianggap lagi dapat memberikan kehidupan yang layak bagi mereka.

Kemiskinan di Pedesaan

            Kehidupan di pedesaan yang bersifat komunal tak dapat dilepaskan dari dunia pertanian. Pertanian seolah melekat dengan kehidupan masyarakat desa, dari sejak jaman dulu sampai sekarang ini. Namun seiring berjalannya waktu pertanian di Negara agraris ini terus mengalami berbagai kemunduran. Kebijakan revolusi hijau yang digerakan oleh pemerintah pada masa Orde Baru, merupakan awal dari terciptanya proses deagrarianisasi secara terstruktur.

Read more of this post