Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Category Archives: Opini

Refleksi Hari Tani 2015: Masa Depan Pertanian & Janji Reforma Agraria Jokowi

26-ReformaAgraria-2010

Doc: Nobodycorp Internationale Unltd

“Revolusi Indonesia tanpa land reform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi,”
“Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, Tanah untuk Tani! Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah!”
(Pidato Soekarno pada HUT RI 1963)

Bagaimana keadaan petani di Indonesia sekarang ini?
Sudahkan mereka menikmati kemakmuran dari hasil pertaniannya?
Sudahkan petani Indonesia memiliki lahan yang cukup untuk digarap?
Sudahkan anggota keluarga mereka terpenuhi kebutuhan pokok mereka?

Pertanyaan diatas mencoba menelisik keadaan dunia pertanian di Indonesia sampai sekarang ini. Selain itu pertanyaan tersebut juga harus dijawab bersama oleh para petani, organisasi tani, aktivis, akademisi, dan juga pemerintah tentang kemakmuran dari para petani sampai sekarang, kalau memang “belum”, maka menjadi tanggung jawab bersama untuk memperjuangkannya.

Hari tani nasional (HTN) yang akan kita rayakan setiap tahunnya pada 24 September adalah salah satu momentum bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Momentum tersebut sejalan dengan lahirnya undang-undang pokok agraria (UU PA) No. 5, tanggal 24 September Tahun 1960. Tujuan pembentukan UUPA adalah untuk “meletakkan dasar-dasar bagi peletakan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan Rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur”.

Read more of this post

Advertisements

The Asian-African Conference is just a History

Punch_Rhodes_Colossus penjajahan afrika kolonialisme penderitaan kemiskinan kemerdekaanIn19-24 April 2015, the Asian-African Conference (AAC) will be held in Bandung, Indonesia. Even though it will take place in the same city as it was in 1955, de-idiologisation occurs in this meeting and cooperation among Asian-African countries.

Sukarno was the one who initiated AAC with the Prime Minister of India Jawaharlal Nehru, the North Vietnamese leader Ho Chi Minh, President Kwame Nkrumah of Ghana and other third world country leaders. By all means,AAC today can not be separated from the attempt to strengthen the economic cooperation and solidarity between countries in Asia and Africa to face the colonialism and imperialism that still occurs in those countries.

In front of hundreds of representatives of the people of Asia and Africa on the first AACBandung in 1955, Sukarno shouted, “No one of the people feels they are independent, as long as there are still parts of the our land is not free. As if peace, freedom could not be divided. There is nothing called half-independent, as there is nothing that can be called a half-life, people often tell us, that colonialism is dead. Don’t we want to be deceived, or be settled by it! Ladies and gentlemen, colonialism is not dead !. “

Read more of this post

Harta, Takhta dan Wanita

Suara Merdeka 08 Maret 2015

Sumber: Epaper Suara Merdeka 08 Maret 2015

Selama hampir setahun terakhir, film Mahabarata produksi India yang ditayangkan dalam salah satu stasiun televisi lokal Indonesia memperoleh rating tinggi artinya banyak digemari oleh masyarakat. Namun entah mengapa saya tidak sedikitpun tertarik untuk menontonnya. Alasannya sederhana, karena dalam kisah Mahabarata di film tersebut tidak memperlihatkan dinamika kehidupan rakyat kecil dan hanya berkutat pada perebutan “Harta, Tahta dan Wanita”.

Cerita Mahabarata memang adalah warisan budaya feodal dan bersifat patriarkis. Di dalamnya ada pengkotak-kotakan secara harfiah terhadap kehidupan manusia. Ceritanya hanya berisi kegaduhan dari elit untuk memperebutkan “Harta, Tahta dan Wanita”. Itu adalah kebudayaan elit yang tak menampakan dinamika kesulitan hidup rakyat. Sudut pandangnya yang dari kelas atas membuat masyarakat yang menontonnya hanya dibimbing untuk menginternalisasi nilai-nilai ketimpangan dan pengkotak-kotakan tidak untuk mencapai kesadaran akan realita kehidupan yang ada.

Read more of this post

Tanah Itu Ibu

Suara Merdeka 16 November 2014 a

Doc: Epaper Suara Merdeka 16 November 2014

Tanah bagi orang jawa bermakna filosofis penting, sejajar dengan keberadaan ibu. Tanah, seperti rahim ibu, melahirkan awal kehidupan.

Dalam ajaran teologis yang dipercayai masyarakat Jawa, manusia berasal dari tanah dan harus kembali menjadi tanah. Namun filsafat sangkan paraning dumadi tidak berhenti pada ungkapan tersebut. Pemaknaan lebih dalam menelusuri bahwa ada hidup pasti ada mati, tetapi sebelum datang kematian manusia harus mampu mengambil makna tertinggi dalam laku kehidupannya.

Manusia menjadi besar dan pintar karena ditempa oleh keadaan. Manusia berpijak di bumi yang sama serta sama-sama diciptakan dari tanah, karena itu perjuangan untuk membantu sesama yang kekurangan merupakan pemuncak sangkan paraning dumadi.

Read more of this post

Defisit Demokrasi Perwakilan

Sinar Harapan 29 Oktober 2014

Doc: Epaper Sinar Harapan 29 Oktober 2014

Sidang paripurna Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang berlangsung pada 26 September 2014 kembali mencuatkan pertanyaan besar tentang keberpihakan wakil rakyat serta relevansi demokrasi perwakilan.

Itu karena berdasarkan opini publik, mayoritas rakyat Indonesia menyetujui pilkada langsung. Alhasil, mereka merasa dikhianati wakilnya di parlemen. Intrik politik serta mekanisme voting di sidang paripurna telah memutuskan pilkada melalui DPRD, artinya bertolak belakang dengan kehendak mayoritas rakyat.

Ini berarti rakyat dalam konteks demokrasi liberal di Indonesia sekarang ini tidak lagi berkuasa sebagaimana seharusnya. Melalui sistem demokrasi keterwakilan, rakyat harus menyerahkan aspirasi dan sikap politiknya kepada yang namanya wakil rakyat. Sebelumnya, pemilu digunakan untuk menentukan para wakil rakyat ini. Keadaan tersebut membuat suara rakyat terfilterisasi menjadi hanya sebagai tuntutan kepada wakil rakyat agar mendengarkan aspirasi mereka.

Ketika para wakil rakyat tidak memenuhi aspirasi dari rakyat yang memilihnya menjadi wakil di pemilu, dalam sistem demokrasi liberal ini, rakyat tidak dapat serta-merta mencabut dukungan suaranya. Artinya, suara dari rakyat tidak dapat ditarik kembali atau rakyat tidak memiliki kedaulatan untuk mengganti para wakilnya yang tidak selaras dengan aspirasi mereka.

Read more of this post

Bertameng Pada Soekarno

Malang Post 17 Oktober 2014

Doc: Epaper Malang Post 17 Oktober 2014

Hasil sidang paripurna yang pada 26 september 2014 kemarin telah secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pilkada yang berarti pilkada tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat akan tetapi melalui DPRD. Pada sidang paripurna tersebut, Koalisi Merah Putih (KMP) yang terbentuk sejak pilpres 2014 dengan mengusung Prabowo – Hatta berhasil memenangkan voting sebesar 226 suara, sedangkan koalisi yang mendukung Jokowi – JK di pilpres hanya memperoleh 135 suara.

Proses pilkada melalui DPRD yang disetujui tersebut seperti sebuah pengulangan sejarah terhadap proses pilkada pada masa orde baru. Cukup kontradiktif memang, karena perjuangan hingga berhasil dilaksanakannya pilkada langsung oleh rakyat adalah salah satu buah dari reformasi 1998 yang menggulingkan orba. Akan tetapi hanya berselang kurang lebih 12 tahun, proses tersebut harus dikhianati.

Memang dalam proses pemilihan secara langsung ataupun melalui DPRD adalah bagian dari demokrasi. Namun mengabaikan sebuah langkah maju transformasi adalah sebuah kedunguan. Transformasi positif dari pilkada langsung oleh rakyat tersebut dapat terlihat dari bagaimana mulai timbulnya kesadaran politik rakyat dalam memilih pemimpin. Artinya esensi demokrasi sejati sebenarnya adalah keterlibatan seluruh rakyat dalam kehidupan politik bermasyarakat dan bernegara. Ketika keterlibatan aktif tersebut di potong (seperti pemilihan lewat DPRD), berarti membuat demokrasi kita harus berjalan mundur.

Read more of this post

Belajar dari Kelebihan Pasar Klithikan

Tribun Jogja 01 Oktober 2014 aPada dewasa ini, bombadir kehadiran pasar ritel modern (hipermarket, supermarket dan minimarket) tak dapat dipungkiri telah mendiskreditkan pasar rakyat. Lahirnya Keputusan Menkeu No. 455/KMK.01/1997 tentang pembelian saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal, telah menjadi acuan dicabutnya bisnis ritel dari daftar terlarang (negative list) penanaman modal asing yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 96/2000 tentang bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka (Ahmad, 2007: 27-28).

Pengeksklusian Pasar Rakyat

            Masuknya peritel Asing maupun nasional yang mengusung bentuk pasar modern, tak dapat dipungkiri secara telak telah mengeksklusi (menyingkirkan) pasar-pasar rakyat atau sering disebut sebagai pasar Tradisional. Bila dicermati, pelabelan pasar rakyat menjadi “pasar tradisional” ini sendiri adalah bagian dari pendeskriditan pasar rakyat ini. Artinya dengan penamaan “tradisional”, diskursus yang berkembang kemudian mengarah pada keadaan pasar yang kumuh, tidak tertata, tata kelola yang buruk, tidak terjaminnya kualitas barang dagangan ataupun keterbelakangan.

Ketidakmampuan pasar rakyat didalam persaingan dengan pasar modern merupakan penyebab utama terjadinya proses pengeksklusian ini, karena memang diatas kertas pasar ritel modern yang memiliki modal yang cukup besar, sudah pasti akan dapat dengan mudah merebut para konsumen dari pasar rakyat. Hal tersebut dapat terlihat dari data tahun 2012, bagaimana pasar ritel modern telah menguasai 31 persen pasar ritel dengan omset satu ritel modern mencapai Rp 2,5 triliun/tahun, kontras bila kita bandingkan dengan ritel dan pasar tradisional yang hanya mampu meraup omset sebesar Rp 9,1 juta/tahun (Rozaki, 2012).

Read more of this post

Membonsai Nalar Kritis Pendidikan

KRJogja 16 September 2014

Doc: Epaper KR-Jogja 16 September 2014

Lahirnya Permendikbud 49/2014 tentang standart nasional pendidikan tinggi (SNPT) tak dapat dipungkiri telah menistakan hakikat pendidikan itu sendiri. Melalui peraturan tersebut terjadi standartisasi bahwa lama pendidikan s1 /d4 adalah maksimal 5 tahun dan bila melebihi batas maka akan diacam Drop Out (DO).

Logika pemerintah dalam memaknai dunia pendidikan tersebut menempatkan pendidikan sebagai bagian dari investasi, artinya pendidikan dijerumuskan pada hitung-hitungan untung rugi sebagaimana logika ekonomi. Pendidikan pada akhirnya disalah artikan hanya sebagai jenjang untuk dapat memperoleh pekerjaan dan itulah logika dari pendidikan yang selaras dengan logika kapitalisme.

Dalam nalar kapitalisme ini, ilmu yang didiseminasikan kepada peserta didik adalah ilmu yang mengorientasikan mereka untuk beradaptasi dengan dunia masyarakat Industri, dengan mengorbankan aspek Critical Subjectivity, yaitu kemampuan untuk melihat dunia secara kritis. Sistem pendidikan tersebut menempatkan peserta didik hanya menjadi skrup-skrup pada mesin Industri, bukan sebagai manusia yang memiliki kemerdekaan dalam dirinya.

Read more of this post

Satriya Piningit

semar mbangun kahyangan mangejawantah pitutur pitudug pitulungan punakawan wayang

Doc: Wayang(dot)wordpress(dot)com

Perkara yang tak pernah absen dalam dinamika hiruk pikuk disetiap ajang kontestasi politik di Indonesia sampai sekarang ini adalah pencari-carian terhadap sosok sang Satriyo Piningit. Apalagi bagi masyarakat jawa yang masih memegang nilai-nilai kebudayaan jawanya.

Sosok satriyo piningit kali pertama muncul berdasarkan ramalan (jangka) Jayabaya, Maharaja di Kediri pada 1135-1157 M. Ramalan ini menggambarkan satriyo piningit sebagai orang yang jujur, cerdas dan peduli terhadap sesama.

            Kepercayaan terhadap sosok satriyo piningit ini pasti akan muncul didalam masyarakat yang masih bersifat tradisional dan semakin mekar karena tumpukan rasa kekecewaan terhadap para pemimpin yang ada sekarang. Jurang kemiskinan, penderitaan dan ketidakberdayaan adalah pemicu utama munculnya imaji akan datangnya juru selamat.

Penafsiran siapa satriyo piningit berdasar jangka Jayabaya yang sering muncul selama ini memang lebih mengarah ke urutan presiden Indonesia sampai yang ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Namun saya berupaya untuk menafsirkan ramalan Jayabaya tentang satriyo piningit yang berisi tujuh pitutur ini secara berbeda.

Read more of this post

Kemiskinan dan Money Politics

Galamedia Bandung 19 Juni 2014

Doc: Epaper Galamedia Bandung 19 Juni 2014

KEMISKINAN merupakan perma­salahan sistemik yang daya ledak­nya bersifat multidimensional. Ber­bagai tindakan nekat, seperti pencurian, perampokan, penjarahan, dan bentuk-bentuk kriminal lainnya tak dapat dimungkiri salah satu penyebabnya adalah faktor kemis­kin­an (baca: kekurangan). Bahkan akibat dari kemiskinan yang begitu akut, orang nekat mengakhiri hi­dup dengan caranya sendiri.

Dalam kerangka demokrasi elektoral yang berbasis pada sistem perwakilan seperti di Indonesia seka­rang ini, menurut analisis saya ada semacam relasi yang saling meme­ngaruhi antara kemiskinan dan mo­ney politics (politik uang). Ar­ti­nya sejalan maraknya politik tran­saksional dalam bentuk money po­litics seperti yang terlihat dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu, mencampakkan pengaruh struktural kemiskinan di masyarakat adalah sebuah kesalahan besar.

Ada beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam melihat problematika money politics. Salah satunya dengan pendekat­an buda­ya dan instrumental. Dalam pende­katan berbasis budaya, money politics dimaknai sebagai konsekuensi dari adanya budaya yang berkembang di masyarakat selama ini. Se­perti budaya “ewuh pakewuh” be­rupa perasaan tidak enak ketika ti­dak menerima atau menolak pem­be­­rian orang, yang kemudian ber­lanjut menjadi perasaan tidak enak ketika menerima sesuatu, tapi tidak memberikan timbal balik kepada yang memberi.

Read more of this post