Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Category Archives: Papers

Pergulatan Gerakan Mahasiswa dan Kritik Terhadap Gerakan Moral

Gambar: Cover Buku "Indonesia Bergerak II: Mozaik Kebijakan Publik di Indonesia 2016"

Gambar: Cover Buku “Indonesia Bergerak II: Mozaik Kebijakan Publik di Indonesia 2016”

Pendahuluan

Pergulatan gerakan mahasiswa di Indonesia dilihat dari sejarahnya terus mengalami pasang surut yang dipengaruhi oleh berubahnya rezim yang berkuasa, tatanan ekonomi-politik dan ruang lingkup sistem pendidikan yang diterapkan. Peran gerakan mahasiswa dalam dinamika perubahan kekuasaan di Indonesia memiliki pengaruh yang cukup penting, seperti pada masa perjuangan kemerdekaan, pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, masa jatuhnya Soeharto yang melahirkan era Orde Baru dan juga pada masa reformasi yang melengserkan rezim Soeharto.

Mencuatnya gerakan mahasiswa dengan label heroism seperti agent of change, iron stock & social control bukanlah sesuatu yang begitu saja terjadi. Labelisasi tersebut dalam prosesnya adalah konstruksi yang dilakukan oleh rezim Soeharto pada masa Orde Baru setelah sebelumnya rezim tersebut melakukan genosida terhadap intelektul kiri (komunis dan soekarnois) dan pembantaian terjadap jutaan orang yang memiliki afiliasi (dan juga diduga) dengan PKI serta melakukan penahanan tanpa pengadilan terhadap ratusan ribu orang kiri. Konstruksi gerakan mahasiswa oleh penguasa adalah bagian dari upaya untuk mempertahankan status-quo, sehingga bentuk progresif dari gerakan mahasiswa dilucuti hingga memunculkan apa yang disebut sebagai gerakan moral.

Read more of this post

Advertisements

Menolak Paham Sesat Lokalitas Gerakan: Mengaitkan Kembali Memori Akar Sejarah Pergerakan Mahasiswa di Indonesia

Tanggapan Untuk Andre Barahamingerakan mahasiswa indonesia buruh petani kapitalisme komunis rakyat melawan elit

MEMBACA tanggapan Andre Barahamin[1] terhadap tulisan saya di IndoPROGRESS[2], bagi saya memiliki beberapa poin yang cenderung akan memukul mundur (regresif) arah gerakan mahasiswa itu sendiri. Alih-alih menyodorkan anti-tesis terkait perbaikan arah gerakan mahasiswa sekarang, bagi saya tanggapan tersebut malahan seperti remaja galau yang menolak belajar dari masa lalu. Mereka yang menganggap tidak penting dan membuang-buang waktu untuk belajar dari sejarah. Kemudian hanya asyik dengan dunianya sendiri tanpa melihat realitas di sekitarnya.

Ada dua poin utama dari Barahamin dalam tanggapannya, yaitu menolak ‘memori dan romantika’ dalam gerakan mahasiswa dan yang berkarakter regresif adalah lontaran proposal yang menekankan gerakan mahasiswa untuk mengutamakan masalah lokalitas dalam gerakan mereka, yaitu dengan menentang komodifikasi universitas. Dalam beberapa argumen, saya sependapat dengan Barahamin, seperti tawarannya untuk mendorong kajian-kajian ilmiah terhadap sejarah gerakan mahasiswa. Hal ini tepat jika melihat bahwa saat ini ada permasalahan serius di universitas yang berpijak pada komersialisasi pendidikan. Namun tawaran tersebut seharusnya tidak mengurung gerakan mahasiswa dalam lokalitas kampus semata.

Read more of this post

Kemenangan Hollande, Agenda Politik Sosialis dan Masa Depan Sosialisme di Dunia

Abstrak

Kemenangan yang telah diraih oleh Francois Hollande yang diusung oleh Partai Sosialis Perancis (PS) di Pemilihan Umum Presiden Prancis pada mei 2012 lalu, telah memberikan harapan besar tersendiri bagi rakyat Prancis akan datangnya perubahan. Agenda-agenda politik Sosialis yang ditawarkan oleh Hollande ketika masa kampanye membuat pamornya begitu tinggi ditengah badai krisis yang menerpa rakyat. Akan tetapi harapan yang begitu tinggi terhadap sosok Hollande untuk dapat menciptakan perubahan yang besar, sedikit demi sedikit mulai luluh lantak setelah sekitar dua tahun masa kepemimpinannya. Itu terjadi akibat tak pernah terealisasinya agenda-agenda politik sosialis yang ditawarkan oleh Hollande pada masa Kampanye politiknya dan masih tetap kencangnya badai krisis yang menimpa rakyat Prancis. Sedangkan yang terjadi adalah terjebaknya Hollande pada kebijakan-kebijakan kompromis yang lebih bersifat reformis, moderat dan reaksioner. Sehingga pada tulisan ini, penulis berusaha mengelaborasi tentang apa yang menjadi penyebab kegagalan dari Hollande dan para politiksi sosialis lainnya di dalam menjalankan agenda-agenda politik Sosialis yang pernah mereka tawarkan. Dan juga berusaha meramalkan simultannya krisis kapitalis dengan masa depan Sosialisme di dunia.

Keyword: Francois hollande, krisis ekonomi, agenda politik sosialis dan masa depan sosialisme

 

Mozaik Kebijakan PublikPendahuluan

Pada 6 mei 2012 sebuah sejarah baru telah terbentuk di Negara yang terkenal dengan menara Eifelnya yaitu Prancis. Hal tersebut terjadi dikarenakan kemenangan yang berhasil ditorehkan oleh Francois Hollande didalam pemilihan presiden Prancis mei itu. Hollande yang didukung oleh kubu sosialis berhasil menggulingkan incumbent dari kubu konservatif yaitu Nicolas Sarkozy dengan raihan 51,56 persen suara untuk Hollande dan hanya 48,44 persen bagi Sarkozy (Koran Jakarta, 09/05/12).  Kemenangan dari Hollande tersebut juga telah mencatatkan dirinya sebagai presiden kedua dari sayap partai kiri yang pernah memimpin Prancis, setelah pendahulunya yaitu Francois Mitterrand yang memimpin pada periode 1981 sampai 1995.

Read more of this post

Kebuntuan Pendekatan Administratif dalam Menghadapi Korupsi di Tengah Kapitalisme dan Demokrasi Liberal

Abstrak

Permasalahan korupsi kini telah memporak-porandakan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Korupsi yang sistemik telah menciptakan guncangan dasyat di berbagai bidang pemerintahan. Berbagai solusi dan percepatan pembarantasan korupsi terus menemui jalan kebuntuan, karena luar biasanya permasalahan korupsi di Indonesia sekarang ini. Kebijakan pemerintah yang lebih condong melihat korupsi secara moralis yaitu dengan kebijakan meningkatkan gaji PNS didalam menghambat munculnya korupsi atau melalui pendekatan administratif telah menciptakan masalah tersendiri. Dan bagi penulis solusi tersebut hanya akan menciptakan kebuntuan dan kesia-siaan. Itu karena lemahnya analisis moralis dan pendekatan administratif didalam melihat korupsi ditengah Kapitalisme dan Demokrasi sekarang ini. Sehingga pada tulisan ini, penulis berusaha mengelaborasi faktor-faktor apa saja yang menciptakan kebuntuan pendekatan administratif ini serta apa kelemahan analisis moralis dan pendekatan administratif didalam melihat korupsi sebagai masalah.

Keyword: Korupsi di Indonesia, analisis moralis, pendekatan administratif, kapitalisme dan demokrasi.

 

Pendahuluan

Permasalahan korupsi adalah permasalahan utama yang pasti dihadapi oleh Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Indonesia, permasalahan korupsi sudah hadir dan mengemuka sejak Negara-bangsa ini belum terbentuk hingga sekarang ini. Sejarah kasus korupsi di Indonesia pernah menjadi perdebatan hangat yaitu antara Furnivall dan Smith (Bawsir, 2003). Furnivall menyatakan bahwa didalam masa kolonial, kasus korupsi tidak pernah ada. Dan pernyataan tersebut kemudian dibantah dengan keras oleh Smith yang mengutip Day, yang mengemukakan sejumlah contoh yang mengungkapkan cukup meluasnya tindakan korupsi di bawah pemerintahan Hindia Belanda yang dilakukan oleh para pejabat kolonial. Artinya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan tidak merupakan barang baru di Indonesia ini.

            Read more of this post

Mengurai Agenda Neo-liberalisme dibalik Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Sebuah Analisis Kritis

Abstrak

Discourse that developed in Indonesia since reform the 1998 until recently when referring to “Bureaucratic Reform” will inevitably lead to good governance. Bureaucratic Reform and Good Governance, seems to be two ivory towers dominate the agenda of the concept grammatical system of ideal governance in Indonesia since the overthrow of the regime. The role of the International donor agencies (Word Bank, IMF, and UNDP) to transform the political evolution of Neoliberalism and popularized the concept of good governance is really so great. In Indonesia, the two concepts becomes a handle virtually all policy makers, bureaucrats and academics through the concept of New Public Management, Market – based Public Administration, Entrepreneurial Government, and others on college campuses. Characteristics of Administrative Reforms Good Governance leading to the postulated role of the State and direct minimization of bureaucracy to the arena circuit with the business market and perpetuate neoliberal norms such as transparency, competition and accountability. The three main pillars of Good Governance includes Government, business or market force and society. Implementation of good governance has never happened because the workings of good governance can’t be separated from the interests of market liberalization or Neo – liberalism. The result was the creation of anti-social institutional politics and ignore the relations of production and allocation equivalent to alienate paradigm of social class and economic circumstances of a country sphere of global politics. So in this paper the authors to try explore the discourse mistakes that led to the Administrative Reforms Good Governance. As well as trying to elaborate on the problems of the concept of good governance in the political cedar Neo – liberalism.

Keywords:  Bureaucratic Reform, Good Governance, Neoliberalism and Governance.

1452012_667598486618159_2030337973_n

Pendahuluan

Birokrasi adalah suatu urat nadi di dalam tubuh dari Pemerintahan (Negara) atau Organisasi. Artinya birokrasi merupakan suatu alat yang menghubungkan, menyeimbangkan serta mengatur sendi-sendi, untuk menopang berjalannya Pemerintahan Negara. Birokrasi yang ada di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah terus mendapat kritikan dan sorotan yang tajam dari publik, karena perilakunya yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pelayan masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan apabila orang berbicara tentang birokrasi, kecenderungannya selalu berkonotasi negatif, yaitu bahwa birokrasi adalah lamban, berbelit-belit, menghalangi kemajuan, cenderung memperhatikan prosedur dibandingkan substansi, dan tidak efisien.

Read more of this post

Dilematika Pelaksanaan Otonomi Daerah: Studi Masalah Konsilidasi Demokrasi di Provinsi Gorontalo

Doc: Pedomannusantara

Pendahuluan 

Hampir 14 tahun sudah peristiwa Reformasi terjadi di Negeri ini, salah satu tuntutan yang dengan lantang dikumandangkan dalam reformasi tersebut adalah tuntutan untuk dilaksanakannya otonomi daerah. Desentralisasi kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke daerah merupakan wujud dari tuntutan tersebut. Setelah melewati massa perdebatan dan penggodokan yang panjang, lahirlah Undang-Undang no. 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan daerah menyenggelarakan otonomi daerahnya.

Dengan berlakunya konsep otonomi daerah di NKRI ini, ajang Demokrasi Pemilihan Umum merupakan cara yang digunakan untuk menentukan para kepala daerah di dalam daerah-daerah otonom itu sendiri. Tidak terkecuali daerah Provinsi Gorontalo, yang merupakan daerah pemekaran dari Sulawesi Utara sejak 12 tahun terakhir ini. Pesta akbar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Gorontalo pun telah digelar 3 kali dan yang terakhir digelar pada 16 November 2011 silam, yang dimana telah dimenangkan oleh Pasangan Rusli Habibie dan Idris rahim yang diusung oleh Partai Golkar dan Pertai Persatuan Pembangunan (PPP).

Akan tetapi di dalam pelaksanaan Pilkada di Gorontalo pada 16 November 2011 tersebut, terbersit berbagai masalah yang mengendap dan bertebaran dalam proses pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut. Lebih tepatnya problem di dalam proses pelaksanaan Demokrasi Pemilihan Umum, yang dimana menyangkut masalah Konsilidasi Demokrasi, lemahnya peran akademisi dan Civil society serta Pilkada yang digunakan ajang bertarung para birokrat, pengusaha dan para elit local. Sehingga secara tidak langsung telah membiaskan tujuan penting di dalam pelaksanaan Pilkada itu sendiri yaitu sebagai sarana transformative untuk memperjuangkan nasib para rakyat. Read more of this post

Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Pangan Indonesia, Terhadap Ketahanan Pangan Nasional

Pendahuluan

Sudah hampir 67 tahun lebih Negara Indonesia ini merdeka, bangsa ini pun telah banyak ditempa, lewat berbagai perjalanan yang berlika-liku serta lewat berbagai problematika panjang yang dilewatinya. Akan tetapi pencapaian pembangunan kesejahtraan serta kemakmuran bagi masyarakat sampai saat ini masih juah dari kata berhasil. Masalah kemiskinan, pengangguran, kelaparan, konflik kekerasan serta Korupsi seakan terus menghantui perjalanan Negara Indonesia hingga saat ini.

Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa Negara Indonesia ini adalah Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam yang terkandung di dalam atau diluar buminya. Soekarno pun pernah mengungkapkan bahwa Negara ini merupakan Negara yang “Gemah Ripah loh Jinawi” serta “Subur Makmur dan Sentosa”. Atau ungkapan lirik dari lagu Koes Plus bahwa “Tongkat ditanam jadi Tumbuhan” yang menyiratkan akan kekayaan dan kesuburan tanah Indonesia tersebut.

“Ada Gula, ada Semut” pepatah tersebutlah yang terjadi di Indonesia. Dengan kesuburan tanah yang ada telah menarik para penduduknya untuk bekerja mencari nafkah mayoritas sebagai Patani. Bahkan data dari BPS pada tahun 2010 menyebutkan hampir 60% penduduk Indonesia merupakan pekerja di sector pertanian. Julukan sebagai Negara Agraris pun pantas disandang oleh Indonesia, dengan melihat fakta-fakta tersebut.

Akan tetapi muncul suatu ironi di dalam Indonesia sebagai Negara Agraris ini. Hampir terhitung sejak tahun 1998 hingga sekarang ini Indonesia malahan menjadi Negara pengimpor bahan pangan terbesar di dunia, meskipun pada pertengahan 1980an Indonesia sempat swasembada beras. Pada periode 1998 sampai 2000, sebagai missal Indonesia menjadi net importer bahan pangan rata-rata US$ 863 juta per tahunnya[1]. Itu merupakan pertanyaan besar, ketika kita melihat data& fakta bahwa Indonesia merupakan Negara Agraris seperti ini.

Read more of this post