Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Tag Archives: Doktrin Neoliberalisme

Cengkeram Mesin Anti-Politik dan Depolitisasi Pembangunan

Cover buku James Ferguson - the anti-politics machineReview Buku: The Anti-politics machine: “Development,” De-politicization, and Bureaucratic Power in Lesotho. JAMES FERGUSON. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1997 (Fourth Printing). xvi + 320 pp., maps, tables, figures, notes, references, index.

Buku James Ferguson “The Anti-Politics Machine: “Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho” merupakan salah satu karya besar di penghujung abad ke-20 yang telah menciptakan diskursus baru tentang depolitisasi “pembangunan” (menggunakan tanda kutip pada seluruh isi buku tersebut untuk menunjukan sifat historis terbentuknya pembangunan ini). Buku ini adalah hasil dari disertasi Ferguson yang meneliti tentang kegagalan “proyek pembangunan pedesaan” Thaba-Tseka di Lesotho pada rentang waktu tahun 1975 – 1984 yang didanai oleh Bank Dunia dan CIDA (Canadian International Development Agency) (hal.09). Dalam buku ini membedah peran aparat konseptual tentang bagaimana ide “pembangunan” dalam prakteknya diciptakan, bagaimana mereka melakukannya, dan efek apa yang akhirnya dihasilkan (hal.xvi).

Read more of this post

Advertisements

Mengurai Agenda Neo-liberalisme dibalik Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Sebuah Analisis Kritis

Abstrak

Discourse that developed in Indonesia since reform the 1998 until recently when referring to “Bureaucratic Reform” will inevitably lead to good governance. Bureaucratic Reform and Good Governance, seems to be two ivory towers dominate the agenda of the concept grammatical system of ideal governance in Indonesia since the overthrow of the regime. The role of the International donor agencies (Word Bank, IMF, and UNDP) to transform the political evolution of Neoliberalism and popularized the concept of good governance is really so great. In Indonesia, the two concepts becomes a handle virtually all policy makers, bureaucrats and academics through the concept of New Public Management, Market – based Public Administration, Entrepreneurial Government, and others on college campuses. Characteristics of Administrative Reforms Good Governance leading to the postulated role of the State and direct minimization of bureaucracy to the arena circuit with the business market and perpetuate neoliberal norms such as transparency, competition and accountability. The three main pillars of Good Governance includes Government, business or market force and society. Implementation of good governance has never happened because the workings of good governance can’t be separated from the interests of market liberalization or Neo – liberalism. The result was the creation of anti-social institutional politics and ignore the relations of production and allocation equivalent to alienate paradigm of social class and economic circumstances of a country sphere of global politics. So in this paper the authors to try explore the discourse mistakes that led to the Administrative Reforms Good Governance. As well as trying to elaborate on the problems of the concept of good governance in the political cedar Neo – liberalism.

Keywords:  Bureaucratic Reform, Good Governance, Neoliberalism and Governance.

1452012_667598486618159_2030337973_n

Pendahuluan

Birokrasi adalah suatu urat nadi di dalam tubuh dari Pemerintahan (Negara) atau Organisasi. Artinya birokrasi merupakan suatu alat yang menghubungkan, menyeimbangkan serta mengatur sendi-sendi, untuk menopang berjalannya Pemerintahan Negara. Birokrasi yang ada di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah terus mendapat kritikan dan sorotan yang tajam dari publik, karena perilakunya yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pelayan masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan apabila orang berbicara tentang birokrasi, kecenderungannya selalu berkonotasi negatif, yaitu bahwa birokrasi adalah lamban, berbelit-belit, menghalangi kemajuan, cenderung memperhatikan prosedur dibandingkan substansi, dan tidak efisien.

Read more of this post

Memutus Jeratan Sistem Alih Daya

Doc: Inilah.com

Gemuruh aksi massa buruh pada Mogok Nasional 3 Oktober 2012 kemarin, merupakan suatu momentum bangkitnya kembali Gerakan kelas buruh Indonesia, setelah hampir Empat dasawarsa terakhir mengalami Impotensi (Dilumpuhkan) dalam dunia gerakannya. Gerakan Tiga Oktober Mogok Nasional (GERTOK MONAS) tersebut digalang oleh MPBI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia) yang merupakan Majelis Persatuan dari organisasi-organisasi buruh di Negeri ini, dengan jumlah anggotanya yang cukup besar, yaitu mencapai empat Juta Pekerja Buruh.

Dalam aksi tersebut, salah satu tuntutan yang dengan getol dikumandangkan oleh kaum buruh adalah Penghapusan terhadap sistem Alih Daya (Outsourcing). Karena sistem tersebut dianggap tidak memiliki keberpihakan terhadap kehidupan buruh serta semakin mendiskriminasikan hak-hak dari kaum buruh itu sendiri sebagaimana yang tertuang dalam konvensi ILO Nomor 111 tentang upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Sedangkan tuntutan lainnya adalah Penolakan terhadap Upah Murah dan Pemberian Jaminan kesehatan bagi buruh serta masyarakat Indonesia.

Hukum Yang Tidak Memihak Buruh

            Sejak meluasnya wabah krisis Financial yang melanda Asia Tenggara dan Asia Timur termasuk Indonesia pada tahun 1997an, telah memunculkan kekuatan bringas neo-liberalisme yang dengan berbagai tipu muslihatnya, ikut terjun dalam Politik legislasi buruh di Indonesia. Lembaga-lembaga donor Internasional (IMF, Word Bank & Asian Development Bank) pun digunakan sebagai perwujudan dari tangan-tangan samar neolib dalam keterlibatannya membentuk dan mendisain arah hukum perburuhan yang pro kepentingan Kapitalis.

Read more of this post