Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Tag Archives: elit lokal & Pengusaha

Krisis Kapitalisme & Upaya Perebutan Ruang Hidup Rakyat di Pegunungan Kendeng Utara Pati – Jawa Tengah

24-RageAginstBulldozer-2010

Doc: Nobodycorp Internationale Unltd

Selama kurang lebih 200 tahun, masyarakat Industri Kapitalis telah berkembang melalui berbagai aksi penjarahan dan penghancuran terhadap sumber daya alam yang ada di bumi ini. Imperialisme yang dalam pengertian Lennin merupakan tahap tertinggi dari Kapitalisme telah berhasil menciptakan jalan bagi Kapitalisme ke seluruh penjuru Dunia (Tornquist, 2010: 18). Proses imperialisme yang dilakukan oleh negara-negara barat dengan menjarah Sumber Daya Alam (SDA) dari negeri Jajahan telah membuat ekonomi negaranya seperti sekarang ini. Maka tak salah kalau Mahatma Gandhi mengungkapkan bahwa kalau negeri yang dulu terjajah ingin menyamai ekonomi dari negara barat, maka negeri terjajah ini harus melakukan Imperialisme selama 100 tahun dulu ke negara barat ini.

Salah seorang mahasiswa pertambangan dari Institut Terknologi tertanama di Indonesia pernah mengungkapkan bahwa bumi ini diibaratkan sebagai seekor kambing gemuk, yang kalau dibiarkan pasti akan mati percuma. Begitu pula dengan bumi tandasnya, kalau dibiarkan dan tidak dieksploitasi secara membabi-buta juga pasti akan menjadi hancur sia-sia (Wacana, edisi 26 tahun XXI: 02). Frame berfikir tersebut sangat selaras dengan logika dari kapitalisme kontenporer. Artinya roda produksi harus terus bergerak, ekspansi modal harus terus diputar dan ekploitasi terhadap bahan mentah pun harus terus dilakukan. Ketika proses tersebut berhenti, maka terompet krisis Kapitalisme pun ditiupkan.

Pola produksi dari Kapitalisme yang bersifat anarkis memang telah membuat dunia sedang berada pada titik nadir. Berbagai kelangkaan terhadap bahan-bahan sumber daya alam yang tak terbaharukan seperti minyak, batu bara, logam dan bahan tambang yang lain telah semakin mendekat dikala pola kehidupan tetap seperti ini. Maka para generasi penerus kita pun hanya akan menggigit jari karena tak dapat menikmati manfaat dari sumber-sumber kehidupan yang diciptakan dengan gratis oleh bumi kita ini sebagai akibat keserakahan dibalik selimut kompetisi Kapitalisme. Dan hal yang tak pernah terlepas dari proses moda produksi Kapitalisme selain kerusakan ekologi adalah sebuah proses proletarisasi dengan cara penyingkiran masyarakat terhadap alat-alat produksinya (primitive accumulation), perampasan hak-hak dasar hidup masyarakat yang hasil akhirnya adalah kemiskinan, penderitaan dan penindasan.

Read more of this post

Otonomi Desa Untuk Siapa?

Harian Haluan Padang 28 Desember 2013

Doc: Epaper Harian Haluan 28 Desember 2013

Pada 18 De­sem­ber 2013 secara resmi Undang-Un­dang Desa disah­­kan oleh DPR RI. Didalam UU Desa ini me­ngatur berbagai arahan untuk dijalankannya oto­nomi desa, yang men­cakup ten­tang pem­berian 10% APBN untuk desa, sistem gaji tetap yang diterima oleh perangkat desa termasuk BPD (Badan Permusya­warahan Desa), amanat dibentuknya BUMDes dan jabatan 6 tahun kepada Kepala Desa serta dapat diteruskan selama 2 periode, atau maksimal selama 18 tahun kepemimpinan di Desa.

Latar Belakang Otonomi Desa

Bila dicermati, proses terbentuknya otonomi desa ini seperti apa yang terjadi pada peristiwa reformasi 1998. Sistem sentralistik terpusat yang diterapkan oleh pemerintah Orba, membuat gerak pusat ke daerah hanya berwujud gerak eksploitatif. Sedangkan gerak dari daerah ke pusat hanya menjadi gerak mem­budak. Artinya daerah-daerah hanya diperas oleh pemerintah pusat, sedang­kan hubungan timbal balik­nya sangat timpang atau daerah hanya menerima sisa-sisa kue dari pusat. Dan proses tersebut juga memunculkan kecende­rungan korupsi sistemik yang terjadi di pemerintah pusat, hingga terbentuknya oligarki politik.

Read more of this post

Elitisme Parpol & Masalah Demokrasi Kita

elit-elit politik dalam parpol yang tidak berpihak kepada rakyat

Doc: Luwarso

Mungkin kita cukup familiar ketika mendengar slogan-slogan dari para Politiksi bahwa “Suara Partai A,B, atau C adalah suara Rakyat”. Begitulah mereka berusaha menerjemahkan tujuan dari Partai-partainya, agar dapat seirama dengan kehendak rakyat. Tetapi kemudian apakah suara dari Partai-partai Politik (Parpol) tersebut benar-benar mewakili suara rakyat? dan rakyat siapa yang dimaksud? Apakah raky
at secara keseluruhan atau sebagian kecil dari rakyat?

Bila kita refleksikan apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, mungkin sebagian besar dari rakyat akan menjawab tidak mewakili suaranya dan hanya berpihak pada sebagian kecil dari rakyat. Itu terjadi karena dinamika yang dihadapi sebagian besar masyarakat sekarang ini menggambarkan hal yang demikian. Dimana kesejahteraan, keadilan dan pemerataan kemakmuran hanya terlontar ketika musim kampanye Politik saja, sedangkan setelah itu kenyataan yang ada seperti sebuah angin lalu.

Oligarki Partai Politik

Partai-partai yang ada di dalam setiap ajang kontestasi politik sekarang ini adalah partai-partai berlambang pragmatis-oportunis. Itu terjadi karena Parpol-parpol yang sekarang hadir dihadapan kita ini tidak benar-benar mengakar dari rakyat. Dan Parpol-parpol tersebut juga telah gagal di dalam menjalankan fungsi-fungsi yang semestinya mereka jalankan dengan baik, yaitu menjadi wahana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa (Budiardjo, 2008: 405).

Read more of this post

Dilematika Pelaksanaan Otonomi Daerah: Studi Masalah Konsilidasi Demokrasi di Provinsi Gorontalo

Doc: Pedomannusantara

Pendahuluan 

Hampir 14 tahun sudah peristiwa Reformasi terjadi di Negeri ini, salah satu tuntutan yang dengan lantang dikumandangkan dalam reformasi tersebut adalah tuntutan untuk dilaksanakannya otonomi daerah. Desentralisasi kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke daerah merupakan wujud dari tuntutan tersebut. Setelah melewati massa perdebatan dan penggodokan yang panjang, lahirlah Undang-Undang no. 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan daerah menyenggelarakan otonomi daerahnya.

Dengan berlakunya konsep otonomi daerah di NKRI ini, ajang Demokrasi Pemilihan Umum merupakan cara yang digunakan untuk menentukan para kepala daerah di dalam daerah-daerah otonom itu sendiri. Tidak terkecuali daerah Provinsi Gorontalo, yang merupakan daerah pemekaran dari Sulawesi Utara sejak 12 tahun terakhir ini. Pesta akbar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Gorontalo pun telah digelar 3 kali dan yang terakhir digelar pada 16 November 2011 silam, yang dimana telah dimenangkan oleh Pasangan Rusli Habibie dan Idris rahim yang diusung oleh Partai Golkar dan Pertai Persatuan Pembangunan (PPP).

Akan tetapi di dalam pelaksanaan Pilkada di Gorontalo pada 16 November 2011 tersebut, terbersit berbagai masalah yang mengendap dan bertebaran dalam proses pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut. Lebih tepatnya problem di dalam proses pelaksanaan Demokrasi Pemilihan Umum, yang dimana menyangkut masalah Konsilidasi Demokrasi, lemahnya peran akademisi dan Civil society serta Pilkada yang digunakan ajang bertarung para birokrat, pengusaha dan para elit local. Sehingga secara tidak langsung telah membiaskan tujuan penting di dalam pelaksanaan Pilkada itu sendiri yaitu sebagai sarana transformative untuk memperjuangkan nasib para rakyat. Read more of this post