Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Tag Archives: Elit Politik

Distorsi Politik Elitis

Metro Riau 03 Maret 2014

Doc: Epaper Metro Riau 03 Maret 2014

“Sebagian orang hidup dalam kegelapan; segelintir saja yang hidup ditempat yang terang; dan mereka yang hidup di kegelapan tetap tak bisa terlihat” untain bait tersebut adalah puisi dari Bertold Brecht yang dikutip oleh Wertheim dalam bukunya berjudul “Elite vs Massa”(2009). Wertheim berusaha menjelaskan tentang bagaimana elitisme telah mengungkung dinamika pemerintahan serta kajian-kajian sosiologis di Indonesia selama ini.

Sistem sosial politik di Indonesia sekarang pun masih tetap berwatak elitis (karena dibuat dengan cara elitis juga). Kita dapat melihatnya didalam sistem kontestasi politik yang sangat begitu mahal sekarang ini. Artinya seseorang untuk dapat memenangkan pemilihan umum harus menggelontorkan biaya yang tak sedikit, baik untuk kampanye dan politik uang, kecuali orang tersebut memang telah membangun basis masa lewat akitivismenya dalam waktu yang lama. Sehingga untuk menjadi pemimpin diperlukan biaya yang besar dan hal tersebutlah yang dimiliki oleh para elit. Sedangkan rakyat kecil hanya dijadikan batu loncatan untuk menegaskan para elit tersebut di pemerintahan.

Read more of this post

Advertisements

Politik Tanpa Etika

Lampung Post 18 Februari 2014 a

Doc: Epaper Lampung Post 18 Februari 2014

Didalam dinamika demokrasi yang tengah kita arungi pada pasca-reformasi sampai sekarang, berbagai kegaduhan demi kegaduhan menjadi bagian yang tak terpisahkan darinya. Ruang publik seolang dipenuhi dengan keributan-keributan didalam mencari sebuah konsesus. Berbagai opini pun saling bertarung di ruang publik dengan mengatasnamakan suara publik. Padahal bila ditelisik lebih mendalam, opini tersebut adalah suara kepentingan pribadi yang digoreng dengan kekuatan kapital hingga kemudian berwujud kepalsuan suara publik.

Akan tetapi, kegaduhan didalam kerangka sistem demokrasi tersebut tak mungkin untuk dihindari atau bahkan dihilangkan. Menghilangkan kegaduhan didalam arena demokrasi tak lain adalah bagian dari pendestruksian demokrasi. Kita dapat berkaca pada rezim Pinochet di Chile, Syah di Iran ataupun Soeharto di Indonesia, memperlihatkan bagaimana penghilangan kegaduhan di ruang publik adalah manifestasi dari sebuah Kediktatoran. Demokrasi pun seolah menjadi jargon omong kosong, yang dimana suara publik yang bertentangan dibungkam dengan represif demi kekuasaan yang tak terkontrol.

Artinya kegaduhan di ruang publik untuk mencari sebuah keputusan yang menaungi hajat hidup rakyat itu diperlukan. Yaitu sebagai bagian perjuangan politik dari berbagai lini masyarakat untuk meraih transformasi perbaikan atau demi kepentingan masyarakat tersebut secara luas.

Read more of this post

Tersingkirnya Suara Publik

Karikatur kampanye elit media opini publik suara rakyat mempengaruhi pilihan pemilu

Doc: Galeri Rupa Lentera di Atas Bukit

Demokrasi yang menekankan kekuasaan ditangan rakyat (demos), seolah tak berlaku lagi di konteks iklim politik Indonesia sekarang ini. Demokrasi telah dibajak para elit, sedangkan rakyat hanya menjadi penonton didalamnya.

Suara rakyat hanya teraplikasikan dikantong-kantong setiap ajang kontestasi politik, itupun bukan suara murninya. Namun sudah diolah dengan iklan-iklan, politik uang, dan berbagai opini di media massa. Akhirnya didalam setiap aras pengambilan kebijakan, suara rakyat pun absen didalamnya. Mereka telah terwakili oleh wakilnya di legislatif dan eksekutif yang sering kali tidak menjadi perwujudan suaranya.

Opini Elit

Didalam pembuatan kebijakan, policy makers (Pembuat kebijakan) memanifestasikan rakyat yang merupakan target group kebijakan sering kali melalui penyaringan opini publik. Opini publik ini sendiri merupakan pendapat atau sikap para konstituen (warganegara dengan hak pilih) terhadap berbagai isu tentang penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah apakah publik benar-benar dapat berpendapat dan beropini serta menentukan pilihannya? Murnikah pendapat dan pilihan dari publik tersebut?

Read more of this post

Elitisme Parpol & Masalah Demokrasi Kita

elit-elit politik dalam parpol yang tidak berpihak kepada rakyat

Doc: Luwarso

Mungkin kita cukup familiar ketika mendengar slogan-slogan dari para Politiksi bahwa “Suara Partai A,B, atau C adalah suara Rakyat”. Begitulah mereka berusaha menerjemahkan tujuan dari Partai-partainya, agar dapat seirama dengan kehendak rakyat. Tetapi kemudian apakah suara dari Partai-partai Politik (Parpol) tersebut benar-benar mewakili suara rakyat? dan rakyat siapa yang dimaksud? Apakah raky
at secara keseluruhan atau sebagian kecil dari rakyat?

Bila kita refleksikan apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, mungkin sebagian besar dari rakyat akan menjawab tidak mewakili suaranya dan hanya berpihak pada sebagian kecil dari rakyat. Itu terjadi karena dinamika yang dihadapi sebagian besar masyarakat sekarang ini menggambarkan hal yang demikian. Dimana kesejahteraan, keadilan dan pemerataan kemakmuran hanya terlontar ketika musim kampanye Politik saja, sedangkan setelah itu kenyataan yang ada seperti sebuah angin lalu.

Oligarki Partai Politik

Partai-partai yang ada di dalam setiap ajang kontestasi politik sekarang ini adalah partai-partai berlambang pragmatis-oportunis. Itu terjadi karena Parpol-parpol yang sekarang hadir dihadapan kita ini tidak benar-benar mengakar dari rakyat. Dan Parpol-parpol tersebut juga telah gagal di dalam menjalankan fungsi-fungsi yang semestinya mereka jalankan dengan baik, yaitu menjadi wahana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa (Budiardjo, 2008: 405).

Read more of this post

Menggugat Demokrasi Teaterikal

topeng politik kemunafikanTeater-teater berlatar kebebasan dan kekuasaan dengan gegap gempita mewarnai pergulatan panjang di dalam gedung Demokrasi Indonesia yang tampak indah mempesona, walaupun berantakan ataupun amburadul didalamnya. Demokrasi telah menyihir sebagian besar manusia untuk mengikuti dan mempercayainya. Dengan lantunan mantra pemenuhan HAM, keterbukaan, dan kebebasan untuk memilih serta dipilih, telah membuat demokrasi seolah sesosok bunga desa nan cantik jelita yang digandrungi banyak orang yang mengetahuinya.

Dalam thesis dari Francis Fukuyama, bahkan menyebutkan bahwa abad ke-21 ini merupakan abadnya Demokrasi Liberal. Artinya bahwa kemenangan telak Demokrasi Liberal atas sistem atau paham yang menjadi pesaingnya selama ini. Yang membuat mantra demokrasi liberal tersebut dengan ganasnya menyihir setiap manusia-manusia diseluruh penjuru dunia untuk mengikutinya, tak terkecuali di Indonesia.

Demokrasi dan Kemunafikan

Bagi Joseph Schumpeter (1942), “democracy is the rule of the politician”. Demokrasi adalah persoalan bagaimana rakyat mentransfer legitimasinya kepada elit-elit politik (perwakilan) melalui proses Pemilu. Artinya setiap elit politik harus legitimed, untuk kemudian dapat memperoleh kepercayaan dari rakyat yang berarti memilihnya didalam proses Pemilu. Akan tetapi pertanyaannya adalah bagaimana agar para elit politik mendapatkan legitimasi dari konstituen? Apa yang harus dilakukan?

Read more of this post

Mengurai Akar Konflik Sosial di Indonesia

Doc: Luwarso

Berdirinya era Reformasi yang ditandai dengan lengsernya rezim otoritarian Orde Baru, telah berhasil membuka kran pemberian hak-hak sipil, demokrasi serta kebebasan yang sebelumnya selama 32 tahun lebih tersumbat. Namun, terbukanya kran Demokrasi tersebut tidak lantas memberikan dampak positif semata, akan tetapi juga dibarengi dengan muncul dan mencuatnya berbagai konflik sosial atau kekerasan komunal yang berkembang di masyarakat.

Keadaan tersebut sebelumnya juga telah diperingatkan oleh Baladas Goshal (2004) di dalam konteks Demokrasi di Indonesia. Bahwasanya terlepas sisi positif yang dibawanya, demokratisasi tersebut juga dapat memberikan peluang bagi meluasnya potensi konflik. Itu dapat terjadi dikarenakan dinamika kontestasi politik di dalam Demokrasi baik secara lokal dan nasional yang begitu kompleks.

Maraknya aksi konflik sosial tersebut dapat terlihat berdasarkan data yang dimiliki Kemdagri, yang dimana jumlah konflik sosial pada tahun 2010 saja mencapai 93 kasus. Dan menurun ditahun 2011yaitu menjadi 77 kasus. Dan pada tahun 2012, meningkat kembali menjadi 89 kasus hingga akhir Agustus ini (Okezone, 08/11/2012). Data tersebut memperlihatkan bagaimana rawannya aksi kekerasan komunal tersebut tersulut.

Berdasarkan jenisnya, konflik sosial yang terjadi di Indonesia ini sebagaian besar merupakan Konflik sosial yang berlatar belakang SARA (Suku, Agama, Ras & Antar Golongan). Seperti konflik sosial berlatar belakang Agama di Ambon (1999-2002), di Poso (1998-2001) dan di Sampang Madura (2012), kemudian konflik sosial bermotif suku atau etnis di Sampit (2001) yaitu antara suku Dayak dan Suku Madura sebagai Pendatang serta akhir-akhir ini yaitu konflik di Lampung Selatan (2012) yang memiliki motif SARA di dalamnya.
Read more of this post