Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Tag Archives: kesejatian demokrasi

Bertameng Pada Soekarno

Malang Post 17 Oktober 2014

Doc: Epaper Malang Post 17 Oktober 2014

Hasil sidang paripurna yang pada 26 september 2014 kemarin telah secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pilkada yang berarti pilkada tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat akan tetapi melalui DPRD. Pada sidang paripurna tersebut, Koalisi Merah Putih (KMP) yang terbentuk sejak pilpres 2014 dengan mengusung Prabowo – Hatta berhasil memenangkan voting sebesar 226 suara, sedangkan koalisi yang mendukung Jokowi – JK di pilpres hanya memperoleh 135 suara.

Proses pilkada melalui DPRD yang disetujui tersebut seperti sebuah pengulangan sejarah terhadap proses pilkada pada masa orde baru. Cukup kontradiktif memang, karena perjuangan hingga berhasil dilaksanakannya pilkada langsung oleh rakyat adalah salah satu buah dari reformasi 1998 yang menggulingkan orba. Akan tetapi hanya berselang kurang lebih 12 tahun, proses tersebut harus dikhianati.

Memang dalam proses pemilihan secara langsung ataupun melalui DPRD adalah bagian dari demokrasi. Namun mengabaikan sebuah langkah maju transformasi adalah sebuah kedunguan. Transformasi positif dari pilkada langsung oleh rakyat tersebut dapat terlihat dari bagaimana mulai timbulnya kesadaran politik rakyat dalam memilih pemimpin. Artinya esensi demokrasi sejati sebenarnya adalah keterlibatan seluruh rakyat dalam kehidupan politik bermasyarakat dan bernegara. Ketika keterlibatan aktif tersebut di potong (seperti pemilihan lewat DPRD), berarti membuat demokrasi kita harus berjalan mundur.

Read more of this post

Distorsi Politik Elitis

Metro Riau 03 Maret 2014

Doc: Epaper Metro Riau 03 Maret 2014

“Sebagian orang hidup dalam kegelapan; segelintir saja yang hidup ditempat yang terang; dan mereka yang hidup di kegelapan tetap tak bisa terlihat” untain bait tersebut adalah puisi dari Bertold Brecht yang dikutip oleh Wertheim dalam bukunya berjudul “Elite vs Massa”(2009). Wertheim berusaha menjelaskan tentang bagaimana elitisme telah mengungkung dinamika pemerintahan serta kajian-kajian sosiologis di Indonesia selama ini.

Sistem sosial politik di Indonesia sekarang pun masih tetap berwatak elitis (karena dibuat dengan cara elitis juga). Kita dapat melihatnya didalam sistem kontestasi politik yang sangat begitu mahal sekarang ini. Artinya seseorang untuk dapat memenangkan pemilihan umum harus menggelontorkan biaya yang tak sedikit, baik untuk kampanye dan politik uang, kecuali orang tersebut memang telah membangun basis masa lewat akitivismenya dalam waktu yang lama. Sehingga untuk menjadi pemimpin diperlukan biaya yang besar dan hal tersebutlah yang dimiliki oleh para elit. Sedangkan rakyat kecil hanya dijadikan batu loncatan untuk menegaskan para elit tersebut di pemerintahan.

Read more of this post

Menghakimi 15 Tahun Reformasi

15 tahun reformasi demorkasi korupsi kapitalisme oligarki

Doc: Mata news

Tepat pada 21 Mei 2013 ini, sebuah peristiwa besar pernah tercatat di dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, yaitu berakhirnya rezim otoritarian Orde Baru menjadi era Reformasi. Runtuhnya kekuasaan orba pada mei 2013 itu menciptakan sebuah harapan besar tersendiri, akan terciptanya kesejahtraan, kemakmuran dan pemerataan bagi rakyat Indonesia. Dan mencuatnya demokratisasi membuat setiap orang menjadi dilindungi hak-hak dan kebebasan mereka yang 30an tahun lebih disekap dan dipenjara.

Akan tetapi apa yang dapat kita banggakan dari 15 tahun buah dari reformasi pada sekarang ini? apakah tentang maraknya korupsi, oligarki kekuasaan, sistem multipartai yang amburadul, masuknya arus liberalisasi, supremasi hukum yang dikangkangi, meningginya ketimpangan, ketidak daulatan kita atas Negara kita sendiri atau semakin tersiksanya para rakyat-rakyat miskin di Indonesia ini?

Kita seolah dapat bebas dari dekapan seekor singa buas tetapi kemudian berada di tengah sungai yang penuh dengan buaya-buaya yang buas pula. Agenda Reformasi hanya seperti bagian dari proses perampokan yang tersentralisasi yang kemudian dibuat menjadi terdesentralisasi. Dan proses demokratisasi seolah hanya sebuah pemberian ilusi kebebasan politik yang adil dan setara yang penuh dengan kebuntuan karena adanya kitaksetaraan dari apa yang apolitik.

Read more of this post

Ilusi Sang Ratu Adil

Lampung Post 14 September 2013

Doc: Epaper Lampung Post 14 September 2013

Didalam regime yang demokratis, pemilihan umum (pemilu) merupakan satu-satunya mekanisme kontestasi politik yang absah dan paling utama. Lewat mekanisme ini, para pemimpin ditentukan dan dipilih oleh para pemegang tampuk kekuasaan tertinggi dalam sistem Demokrasi yaitu rakyat.

Pada April 2014 ini, pemilu akan diadakan serentak di seluruh Indonesia baik pemilihan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, DPD dan Presiden serta wakil presiden, sehingga pada tahun 2014 banyak kalangan menyebutnya sebagai tahun “politik”.

Hiruk pikuk hajatan pemilu pada April 2014 yang sudah dekat, telah menghadirkan berbagai warna serta wacana tersendiri pada basis konstituen. Sebuah wacana yang pasti selalu muncul disetiap ajang kontestasi politik ini adalah pencarian terhadap sosok sang “ratu adil” (terutama dalam kepercayaan Jawa).

Ratu Adil ini sendiri merupakan sosok pemimpin yang digambarkan sebagai seorang yang bijaksana dan melalui kehadirannya segala keadilan, kemakmuran dan kesejahtraan kehidupan masyarakat diyakini akan dapat dicapai.

Read more of this post