Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Tag Archives: Masalah Struktural

Ledakan Petani Gurem di Jateng

Koran Muria 03 Maret 2014

Doc: Epaper Koran Muria 03 Maret 2014

Didalam narasi Kapitalisme, kehidupan petani dipandang sebagai penghambat laju pembangunan atau berada dalam anakronisme sejarah. Petani tak lebih sebagai pemasok pangan dalam rantai kapitalisme global, sedangkan kehidupannya dieratkan dengan ketidakberdayaan dan kemelaratan (terutama petani kecil di Negara dunia ke-3).

Ungkapan “hidup segan, mati tak mau” mungkin sangat tepat untuk menggambarkan kehidupan para petani di provinsi Jawa Tengah – Indonesia sekarang ini. Hasil sementara dari sensus pertanian (SP) 2013, menunjukan data yang cukup memprihatinkan. Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Jawa Tengah pada SP 2013 mengalami penurunan 25,65 persen, dibandingkan dengan SP 2003. Yaitu dari 5,771 juta di SP 2003, berkurang menjadi 4,291 juta di SP 20013. Dan dari 4,291 juta rumah tangga usaha tani tersebut, 77,7 persennya adalah petani gurem (lahan kurang dari 0,5 Hektar) atau sebanyak 3,31 juta. Artinya dari 4 rumah tangga usaha pertanian, 3 diantaranya adalah petani gurem. Sungguh sangat memprihatinkan.

Pertanian dan Kemiskinan

            Begitu besarnya jumlah petani Gurem di provinsi Jawa Tengah ini, berimbas pada semakin tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah. Itu karena dengan luas tanah yang kurang dari 0,5 hektar yang dimiliki oleh keluarga petani gurem tersebut, sudah pasti akan sangat menyulitkan mereka untuk menciptakan transformasi kehidupan yang semakin lebih baik lagi dan kemiskinan pun seolah menjadi teman mereka. Apalagi dengan luas tanah hanya sekitar 0,37 hektar sebagaimana data rata-rata kepemilikan luas tanah dari rumah tangga usaha pertanian di SP 2013 ini.

Read more of this post

Advertisements

Negeri Kartel Korupsi

Negara kartel korupsi jejaring koruptor kemiskinan indonesia

Doc: Luwarso

Kabut kelam yang bernama “Korupsi”, kini dengan membabi-buta menghantam segala sendi-sendi kehidupan di Pemerintahan Indonesia. Korupsi tersebut juga telah mendistorsi  proses-proses politik, ekonomi, birokrasi pelayanan publik, dan penegakan hukum. Akibatnya kebijakan dari Pemerintah berjalan pincang dan mempunyai tendensi mendiskriminasikan kepentingan rakyat kecil.

Tindakan Korupsi di sini dapat dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Selain itu tindakan korupsi tersebut juga dapat diartikan sebagai pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan (Braz dalam Lubis dan Scott; 1985).

Publik telah dibuat semakin pesimistis terhadap keberhasilan di dalam pemberantasan tindakan korupsi ini. Hal tersebut terjadi karena tindakan korupsi bukannya mengalami penurunan, tetapi malahan terus mengalami peningkatan yang drastis dari hari ke hari. Bahkan lembaga superbody seperti KPK dibuat kelabakan oleh aksi-aksi korupsi itu sendiri.

Read more of this post