Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Tag Archives: neoliberalisme

Mitos Kemajuan di Balik Angka Pertumbuhan

Judul: Problem Domestik Bruto: Sejarah dan Realitas Politik di Balik Angka Pertumbuhan Ekonomi
Penulis: Lorenzo Fioramonti
Penerbit: Marjin Kiri
Tahun: I, 2017
Tebal: xii + 220 halaman
ISBN: 978-979-1260-73-2

Dari sudut ruang seminar hingga pidato kenegaraan, produk domestik bruto selalu digunakan sebagai indikator utama kemajuan sekaligus kesejahteraan sebuah negara. PDB menjelma sebagai mantra yang mendominasi pemberitaan di media massa dan perdebatan publik ketika berbicara tentang cara mencapai kemakmuran.

Kuasa negara-negara di dunia bahkan diurutkan berdasarkan jumlah produk domestik bruto yang dimiliki, seperti dengan dibentuknya kelompok G-8 dan G-20 yang merupakan gabungan negara dengan PDB 8 besar dan 20 besar dunia. Indonesia dengan jumlah PDB tahun 2016 sebesar Rp 12.406,8 triliun menjadi negara dengan PDB terbesar ke-16. Kondisi itu membuat Indonesia bergabung dengan G20. Untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045, pemerintah bahkan menargetkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 di dunia. Untuk mencapainya, PDB menjadi tolok ukur. Pemerintahan Joko Widodo berupaya menggenjot PDB Indonesia agar naik 10 kali lipat dan menembus angka Rp 120.000 triliun pada tahun 2045.

Read more of this post

Advertisements

150 Tahun Das Capital & Kebingungan Para Penafsirnya

Saya masih mengingat masa-masa awal di tahun 2010/2011 ketika mulai mengenal Karl Marx dan kemudian memutuskan membaca “Das Kapital”. Sebuah buku yang oleh Engels (sahabat Marx) disebut sebagai “kitab sucinya kelas pekerja”. Sebelum itu, saya terlebih dahulu gandrung terhadap ajaran marhaenisme a la Soekarno. “Marhaenisme adalah marxisme dalam konteks Indonesia” begitu kurang lebih ungkap Soekarno. Marhaenisme dalam hal ini menjadi jembatan yang mengantarkan saya bergelut dengan marxisme.

Sebelum proses tersebut, dalam sebuah diskusi di Sekertariat BEM KM UGM, seorang kawan mengatakan bahwa kesalahan terbesar Marx adalah ketika dia menulis Das Capital. “Buku tersebut telah memberi tahu para kapitalis tentang kesalahan mereka, sehingga mereka dapat berbenah dan mampu bertahan hingga sekarang” ungkap kawan tersebut. Baginya Karl Marx sebagai orang bodoh yang memberi tahu kesalahan musuhnya akan bahaya yang akan dihadapi. Setelah itu si musuh berbenah dan marabahaya bagi si-musuh tidak jadi menimpa berkat anjuran Marx.

Read more of this post

The Asian-African Conference is just a History

Punch_Rhodes_Colossus penjajahan afrika kolonialisme penderitaan kemiskinan kemerdekaanIn19-24 April 2015, the Asian-African Conference (AAC) will be held in Bandung, Indonesia. Even though it will take place in the same city as it was in 1955, de-idiologisation occurs in this meeting and cooperation among Asian-African countries.

Sukarno was the one who initiated AAC with the Prime Minister of India Jawaharlal Nehru, the North Vietnamese leader Ho Chi Minh, President Kwame Nkrumah of Ghana and other third world country leaders. By all means,AAC today can not be separated from the attempt to strengthen the economic cooperation and solidarity between countries in Asia and Africa to face the colonialism and imperialism that still occurs in those countries.

In front of hundreds of representatives of the people of Asia and Africa on the first AACBandung in 1955, Sukarno shouted, “No one of the people feels they are independent, as long as there are still parts of the our land is not free. As if peace, freedom could not be divided. There is nothing called half-independent, as there is nothing that can be called a half-life, people often tell us, that colonialism is dead. Don’t we want to be deceived, or be settled by it! Ladies and gentlemen, colonialism is not dead !. “

Read more of this post

Bagaimana Buruh Melawan Penghisapan atas Dirinya

Cover buruh menuliskan perlawanannyaPenulis: Agus Japar Sidik, Atip Kusnadi, Budiman, Dayat Hidayat, Gito Margono, Hermawan, Lami, Fresly Manulang, Salsabila (nama samaran), Nuzulun Ni’mah, Sri Jumiati, Sugiyono, Supartono, Samsuri, Muryati.
Editor: Bambang Dahana, Syarif Arifin, Abu Mufakhir, Dina Septi, Azhar Irfansyah, Alfian Al-Ayubby Pelu.
Penerbit: Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) bekerjasama dengan Tanah Air Beta, 2015. 400 halaman +xviii

Kemunculan organisasi-organisasi buruh di Indonesia –terutama berakar pada sektor transportasi dan perkebunan- yang dimulai pada tahun 1910-an memainkan peran penting dalam serangkaian perjuangan kemerdekaan. Politik aksi dan mogok mulai digunakan untuk menekan pemerintah kolonial agar memenuhi perbaikan hidup mereka hingga berujung pada tujuan kemerdekaan Indonesia. Setelah era kemerdekaan, melalui SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), gerakan buruh terlibat aktif dalam upaya menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda serta perjuangan menuntaskan “revolusi nasional Indonesia”. Namun, peristiwa 1965 dan lahirnya rezim Orde Baru membuat tradisi buruh berserikat dihancurkan dengan politik “masa mengambang” (floating mass). Pemerintah menerapkan politik serikat buruh tunggal yang dikontrol penguasa.

Read more of this post

Dinamika Politik Populis

Banjarmasin Post 22 Maret 2014 dinamika politik populis

Doc: Epapaer Banjarmasin Post 22 Maret 2014

Populisme merupakan sebuah problematika yang dilematis didalam aras demokrasi seperti sekarang ini. Di Indonesia sekarang ini, banyak muncul tokoh-tokoh yang dianggap populis seperti Joko Widodo (Jokowi), Tri Rismawati ataupun Dahlan iskan. Artinya semakin suatu Negara terjerembab didalam badai krisis yang besar, maka disana rakyat akan mencari-cari para pemimpin-pemimpin yang dianggap populis.

Didalam konteks demokrasi saat ini, ketika suatu masyarakat tak memiliki kepemimpinan, maka yang terjadi adalah kekacauan dan tak adanya manajemen konflik. Posisi populisme disini adalah sebuah seperangkat kepercayaan masyarakat akan pemimpin yang dianggap dapat mengangkat hidup mereka . Merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), istilah populisme ini dimaknai sebagai “paham yg mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil”.

Namun yang perlu mendapatkan penekanan disini adalah bahwa kepopuler bukanlah satu bagian dari populisme, ketika kepopuleran tersebut tak terejawantahkan melalui kepemimpinan yang membela rakyat kecil dengan seperangkat kebijakannya. Seperti contoh bahwa Olga Saputra ataupun Raffi Ahmad tak dapat dipungkiri adalah sosok yang populer, namun mereka bukanlah termasuk didalam populisme ini.

Read more of this post

Politik Tanpa Etika

Lampung Post 18 Februari 2014 a

Doc: Epaper Lampung Post 18 Februari 2014

Didalam dinamika demokrasi yang tengah kita arungi pada pasca-reformasi sampai sekarang, berbagai kegaduhan demi kegaduhan menjadi bagian yang tak terpisahkan darinya. Ruang publik seolang dipenuhi dengan keributan-keributan didalam mencari sebuah konsesus. Berbagai opini pun saling bertarung di ruang publik dengan mengatasnamakan suara publik. Padahal bila ditelisik lebih mendalam, opini tersebut adalah suara kepentingan pribadi yang digoreng dengan kekuatan kapital hingga kemudian berwujud kepalsuan suara publik.

Akan tetapi, kegaduhan didalam kerangka sistem demokrasi tersebut tak mungkin untuk dihindari atau bahkan dihilangkan. Menghilangkan kegaduhan didalam arena demokrasi tak lain adalah bagian dari pendestruksian demokrasi. Kita dapat berkaca pada rezim Pinochet di Chile, Syah di Iran ataupun Soeharto di Indonesia, memperlihatkan bagaimana penghilangan kegaduhan di ruang publik adalah manifestasi dari sebuah Kediktatoran. Demokrasi pun seolah menjadi jargon omong kosong, yang dimana suara publik yang bertentangan dibungkam dengan represif demi kekuasaan yang tak terkontrol.

Artinya kegaduhan di ruang publik untuk mencari sebuah keputusan yang menaungi hajat hidup rakyat itu diperlukan. Yaitu sebagai bagian perjuangan politik dari berbagai lini masyarakat untuk meraih transformasi perbaikan atau demi kepentingan masyarakat tersebut secara luas.

Read more of this post

Terjerat Dalam Kerangkeng Neoliberalisme

Metro Riau 19 Februari 2014

Doc: Epaper Metro Riau 19 Februari 2014

Neoliberalisme selama hampir satu dasawarsa terakhir merebak menjadi wacana hangat yang banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan. Kecenderungan yang muncul dimasyarakat bahwa gagasan neoliberalisme ini mendapat tempat yang kurang begitu mengenakan, karena idiologi ini telah membawa masyarakat kearah pertarungan nan kanibalistik. Hal tersebut membuat sebagian besar partai bahkan politisi di Indonesia sekarang ini dengan terang-terangan menolak idiologi neoliberal ini, walaupun pada kenyataannya ketika mereka berada dipemerintahan idiologi ini seolah menjadi panduan wajib yang harus mereka terapkan.

Apa Itu Neoliberalisme?

            Neoliberalisme ini adalah bagian dari upaya untuk mengoreksi gagasan liberalisme klasik. Artinya neoliberalisme ini adalah salah satu varian dari kapitalisme, setelah sebelumnya ada merkantilisme, liberalisme, keynesianisme, neo-keynisianisme dan neo-merkantilisme.

Read more of this post

Kebuntuan Pendekatan Administratif dalam Menghadapi Korupsi di Tengah Kapitalisme dan Demokrasi Liberal

Abstrak

Permasalahan korupsi kini telah memporak-porandakan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Korupsi yang sistemik telah menciptakan guncangan dasyat di berbagai bidang pemerintahan. Berbagai solusi dan percepatan pembarantasan korupsi terus menemui jalan kebuntuan, karena luar biasanya permasalahan korupsi di Indonesia sekarang ini. Kebijakan pemerintah yang lebih condong melihat korupsi secara moralis yaitu dengan kebijakan meningkatkan gaji PNS didalam menghambat munculnya korupsi atau melalui pendekatan administratif telah menciptakan masalah tersendiri. Dan bagi penulis solusi tersebut hanya akan menciptakan kebuntuan dan kesia-siaan. Itu karena lemahnya analisis moralis dan pendekatan administratif didalam melihat korupsi ditengah Kapitalisme dan Demokrasi sekarang ini. Sehingga pada tulisan ini, penulis berusaha mengelaborasi faktor-faktor apa saja yang menciptakan kebuntuan pendekatan administratif ini serta apa kelemahan analisis moralis dan pendekatan administratif didalam melihat korupsi sebagai masalah.

Keyword: Korupsi di Indonesia, analisis moralis, pendekatan administratif, kapitalisme dan demokrasi.

 

Pendahuluan

Permasalahan korupsi adalah permasalahan utama yang pasti dihadapi oleh Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Indonesia, permasalahan korupsi sudah hadir dan mengemuka sejak Negara-bangsa ini belum terbentuk hingga sekarang ini. Sejarah kasus korupsi di Indonesia pernah menjadi perdebatan hangat yaitu antara Furnivall dan Smith (Bawsir, 2003). Furnivall menyatakan bahwa didalam masa kolonial, kasus korupsi tidak pernah ada. Dan pernyataan tersebut kemudian dibantah dengan keras oleh Smith yang mengutip Day, yang mengemukakan sejumlah contoh yang mengungkapkan cukup meluasnya tindakan korupsi di bawah pemerintahan Hindia Belanda yang dilakukan oleh para pejabat kolonial. Artinya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan tidak merupakan barang baru di Indonesia ini.

            Read more of this post

Mengawal Dinamika Otonomi Desa

Harian Haluan Padang 02 Januari 2014 a

Doc: Epaper Harian Haluan Padang 02 Januari 2014

Geliat dinamika demokrasi di Indonesia paska-reformasi sampai saat ini, masih belum beranjak dari segala carut-marutnya. Lahirnya kebijakan desentralisasi kekuasaan yang termanifestasikan dalam bentuk otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang no.32 tahun 2004, tak dapat dipungkiri adalah buah dianggap gagalnya sistem pemerintahan terpusat (sentralisasi) yang dijalankan oleh Soeharto pada masa Orde Baru.

Pondasi sentralisasi kekuasaan yang digerakan oleh Orba tersebut telah menciptakan kekuatan pusat dan kekuatan pinggiran (daerah-daerah). Hubungan antara pusat dan pinggiran pun menjadi sangat timpang, sehingga membuat kue-kue pembangunan hanya dinikmati oleh elit-elit di pusat, sedangkan daerah pinggiran hanya menerima ceceran-cecerannya saja. Kenyataan tersebutlah yang melatarbelakangi munculnya tuntutan otonomi daerah, karena sistem sentralisasi yang dijalankan Soeharto cenderung bersifat koruptif dan hanya membentuk oligarki politik.

Saat ini setelah hampir satu dasawarsa lebih kebijakan otonomi daerah berjalan, sebuah proses pengulangan sejarah kembali terjadi. Kini yang menjadi aktor utamanya adalah bagian terendah didalam level pemerintahan, yaitu desa. Paradoks pembangunan yang terjadi didalam implementasi kebiajakan otonomi daerah selama ini yang tidak pernah menyentuh masyarakat-masyarakat desa, melatarbelakangi tuntutan otonomi desa yang digerakan oleh para elit-elit desa bersama para akademisi, praktisi dan politisi.

Read more of this post

Otonomi Desa Untuk Siapa?

Harian Haluan Padang 28 Desember 2013

Doc: Epaper Harian Haluan 28 Desember 2013

Pada 18 De­sem­ber 2013 secara resmi Undang-Un­dang Desa disah­­kan oleh DPR RI. Didalam UU Desa ini me­ngatur berbagai arahan untuk dijalankannya oto­nomi desa, yang men­cakup ten­tang pem­berian 10% APBN untuk desa, sistem gaji tetap yang diterima oleh perangkat desa termasuk BPD (Badan Permusya­warahan Desa), amanat dibentuknya BUMDes dan jabatan 6 tahun kepada Kepala Desa serta dapat diteruskan selama 2 periode, atau maksimal selama 18 tahun kepemimpinan di Desa.

Latar Belakang Otonomi Desa

Bila dicermati, proses terbentuknya otonomi desa ini seperti apa yang terjadi pada peristiwa reformasi 1998. Sistem sentralistik terpusat yang diterapkan oleh pemerintah Orba, membuat gerak pusat ke daerah hanya berwujud gerak eksploitatif. Sedangkan gerak dari daerah ke pusat hanya menjadi gerak mem­budak. Artinya daerah-daerah hanya diperas oleh pemerintah pusat, sedang­kan hubungan timbal balik­nya sangat timpang atau daerah hanya menerima sisa-sisa kue dari pusat. Dan proses tersebut juga memunculkan kecende­rungan korupsi sistemik yang terjadi di pemerintah pusat, hingga terbentuknya oligarki politik.

Read more of this post