Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Tag Archives: otonomi desa

Otonomi Desa dan Laju Urbanisasi

KRJogja 18 Januari 2014 a

Doc: Epaper KR Jogja 18 Januari 2014

Problematika Urbanisasi merupakan masalah dilematis yang dialami oleh kota-kota besar di Indonesia sampai sekarang ini. Dinamika hubungan antara kota dan desa didalam kapitalisme kontenporer telah menciptakan keterkaitan yang timpang terutama di Negara-negara pinggiran seperti Indonesia ini. Kawasan perkotaan didesain menjadi arena produksi berbagai industri, sedangkan kawasan pedesaan didesain tak lebih untuk menjadi sumber pemasok tenaga kerja yang dipekerjakan di kota-kota basis industri tersebut.

Artinya kue-kue yang begitu menggunung diperkotaan telah menarik gairah masyarakat desa untuk menjamahnya serta mengadukan nasib mereka ke kota. Arus urbanisasi ini menemukan titik kulminasinya ketika kehidupan masyarakat pedesaan disatu sisi mengalami pemiskinan struktural. Itu terjadi karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah cenderung bias kota, sehingga membuat desa tak lebih sebagai tempat berkumpulnya orang-orang tua yang tak mungkin lagi bergelut dengan kerasnya dunia kerja di kota. Sedangkan para pemudanya pergi merantau untuk mencari sumber penghidupan, karena pertanian sudah tidak dianggap lagi dapat memberikan kehidupan yang layak bagi mereka.

Kemiskinan di Pedesaan

            Kehidupan di pedesaan yang bersifat komunal tak dapat dilepaskan dari dunia pertanian. Pertanian seolah melekat dengan kehidupan masyarakat desa, dari sejak jaman dulu sampai sekarang ini. Namun seiring berjalannya waktu pertanian di Negara agraris ini terus mengalami berbagai kemunduran. Kebijakan revolusi hijau yang digerakan oleh pemerintah pada masa Orde Baru, merupakan awal dari terciptanya proses deagrarianisasi secara terstruktur.

Read more of this post

Advertisements

Mengawal Dinamika Otonomi Desa

Harian Haluan Padang 02 Januari 2014 a

Doc: Epaper Harian Haluan Padang 02 Januari 2014

Geliat dinamika demokrasi di Indonesia paska-reformasi sampai saat ini, masih belum beranjak dari segala carut-marutnya. Lahirnya kebijakan desentralisasi kekuasaan yang termanifestasikan dalam bentuk otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang no.32 tahun 2004, tak dapat dipungkiri adalah buah dianggap gagalnya sistem pemerintahan terpusat (sentralisasi) yang dijalankan oleh Soeharto pada masa Orde Baru.

Pondasi sentralisasi kekuasaan yang digerakan oleh Orba tersebut telah menciptakan kekuatan pusat dan kekuatan pinggiran (daerah-daerah). Hubungan antara pusat dan pinggiran pun menjadi sangat timpang, sehingga membuat kue-kue pembangunan hanya dinikmati oleh elit-elit di pusat, sedangkan daerah pinggiran hanya menerima ceceran-cecerannya saja. Kenyataan tersebutlah yang melatarbelakangi munculnya tuntutan otonomi daerah, karena sistem sentralisasi yang dijalankan Soeharto cenderung bersifat koruptif dan hanya membentuk oligarki politik.

Saat ini setelah hampir satu dasawarsa lebih kebijakan otonomi daerah berjalan, sebuah proses pengulangan sejarah kembali terjadi. Kini yang menjadi aktor utamanya adalah bagian terendah didalam level pemerintahan, yaitu desa. Paradoks pembangunan yang terjadi didalam implementasi kebiajakan otonomi daerah selama ini yang tidak pernah menyentuh masyarakat-masyarakat desa, melatarbelakangi tuntutan otonomi desa yang digerakan oleh para elit-elit desa bersama para akademisi, praktisi dan politisi.

Read more of this post

Otonomi Desa Untuk Siapa?

Harian Haluan Padang 28 Desember 2013

Doc: Epaper Harian Haluan 28 Desember 2013

Pada 18 De­sem­ber 2013 secara resmi Undang-Un­dang Desa disah­­kan oleh DPR RI. Didalam UU Desa ini me­ngatur berbagai arahan untuk dijalankannya oto­nomi desa, yang men­cakup ten­tang pem­berian 10% APBN untuk desa, sistem gaji tetap yang diterima oleh perangkat desa termasuk BPD (Badan Permusya­warahan Desa), amanat dibentuknya BUMDes dan jabatan 6 tahun kepada Kepala Desa serta dapat diteruskan selama 2 periode, atau maksimal selama 18 tahun kepemimpinan di Desa.

Latar Belakang Otonomi Desa

Bila dicermati, proses terbentuknya otonomi desa ini seperti apa yang terjadi pada peristiwa reformasi 1998. Sistem sentralistik terpusat yang diterapkan oleh pemerintah Orba, membuat gerak pusat ke daerah hanya berwujud gerak eksploitatif. Sedangkan gerak dari daerah ke pusat hanya menjadi gerak mem­budak. Artinya daerah-daerah hanya diperas oleh pemerintah pusat, sedang­kan hubungan timbal balik­nya sangat timpang atau daerah hanya menerima sisa-sisa kue dari pusat. Dan proses tersebut juga memunculkan kecende­rungan korupsi sistemik yang terjadi di pemerintah pusat, hingga terbentuknya oligarki politik.

Read more of this post