Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Tag Archives: partai komunis indonesia

Bahaya Laten Narasi Sejarah Orba: Keluar dari Imajinasi Ketakutan dan Mencari Sejarah Alternatif

poster soeharto spenak jamanku opo opo murah termasuk nyawamu

Doc: poster aksi

Pemberangusan dan pengebirian hak warga negara untuk berekspresi, berpendapat, dan berdiskusi kini terjadi lagi. Acara yang bertajuk Belok Kiri Festival selama sebulan terakhir mendapatkan penolakan dari beberapa kelompok seperti Gerakan Pemuda Islam Indonesia Jakarta, Front Aktivis Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Duta, Korps Mahasiswa GPII, Korps Brigade PII, Himpunan Mahasiswa Lombok Jakarta, Pemuda Cinta Tanah Air dan juga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Jakarta Raya. Beberapa pihak tersebut menyebut acara tersebut sebagai perwujudan komunis gaya baru dan Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin karena dianggap memunculkan potensi kericuhan. Acara yang sedianya digelar di Taman Ismail Marzuki akhirnya tetap diselenggarakan tapi dengan perubahan tempat menjadi di LBH Jakarta.

Proses pengkerdilan demokrasi bukan hanya sekali itu saja terjadi, namun telah terjadi berkali-kali di tahun 2016 ini, terutama terkait isu minoritas, komunis phobia, dan peristiwa 1965. Acara Belok Kiri Festival ini sendiri berupaya untuk mengusung sejarah alternative yang keluar dari propaganda rezim Orde Baru dan menawarkan cara berfikir kiri sebagaimana menurut panitia acara sebagai “cara berpikir alternatif, kritis, berpihak kepada kemanusiaan, dan progresif”. Kemudian mengapa terjadi gelombang penolakan terhadap acara Belok Kiri Fest ini? Apa yang salah dari upaya diskusi alternative yang keluar dari propaganda Orba? Mengapa cap “komunis” mudah sekali dilontarkan dan membuat mereka yang di cap seolah layak untuk direbut hak warga negaranya? Mengapa aparat Negara seolah membenarkan tindakan pengebirian demokrasi tersebut? Apakah logika berfikir tersebut sebagai akibat proses hegemoni narasi sejarah yang berlangsung puluhan tahun? Bagaimana cara membuka dan mempertahankan ruang-ruang berpendapat, berekspesi dan berdiskusi dari ancaman kelompok reaksioner dan juga aparat Negara?

Read more of this post

Genosida Intelektual (Intellectualcide): Pemberangusan Ideologi dan Kaum Kiri di Kampus Indonesia Pasca September 1965

doc: tempo

doc: tempo

Gerakan kontra-revolusi (Tragedi 1965) yang telah memukul mundur kesadaran dan kapasitas rakyat untuk memperjuangkan kehidupan mereka turut menghantam kehidupan Kampus-kampus di Indonesia. Kampus sebagai ruang kebebasan akademik tak luput dari pusaran kejahatan kemanusiaan. Civitas akademik di Kampus dari dosen, staf dan mahasiswa banyak yang dipecat, ditangkap dan tidak diketahui nasibnya. Mereka dianggap sebagai kaum kiri yang oleh militer pro-Soeharto dituduh terlibat pada peristiwa 30 September 1965.

Peristiwa kejahatan kemanusiaan1965 turut membentuk bangunan dan wajah kampus di Indonesia sekarang ini. Bagaimana tragedi 1965 mengubah wajah kampus di Indonesia (kurikulum, dosen, kebebasan akademik)? Apa dampak dari perubahan di masa itu yang hingga kini tetap kokoh bertahan? Apa implikasinya bagi masa depan kampus di Indonesia? Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, MAP Corner-klub MKP UGM pada selasa 24 November 2015 mencoba mendiskusikannya bersama Abdul Wahid, seorang dosen di jurusan Sejarah UGM.

Read more of this post

Kejahatan Kemanusian 1965 & Pengembalian Indonesia ke Cengkeraman Kapitalisme Neoliberal

pertemuan akbar partai komunis indonesia - PKIPeristiwa kejahatan kemanusian paska-operasi militer 1965 sampai sekarang masih belum terselesaikan. Imajinasi akan bahaya laten komunisme yang ditanamkan oleh regim orba masih begitu menguat ditengah era keterbukaan informasi publik seperti sekarang. Sehingga proses pendiskriminasian & stigmatisasi terhadap mereka yang dituduh komunis dan yang masih memiliki hubungan kekerabatan masih tetap berjalan.

Bercak noda sejarah 1965 ini memang masih begitu membekas dan menjadi beban sejarah bagi masa depan Indonesia. Hal tersebut melatarbelakangi dilaksanakannya Pengadilan Rakyat Internasional (International People’s Tribunal) di Den Haag – Belanda pada 10-13 November 2015. IPT bermaksud mendesak penyelesaian secara hukum dan berkeadilan oleh negara atas kasus-kasus pelanggaran HAM seputar pembantaian 1965 dan dampaknya yang selama ini terabaikan melalui pengadilan formal. Bagaimana masa depan penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965 yang sampai sekarang belum terselesaikan? Apakah Pengadilan Rakyat Internasional ini dapat menjadi jawaban terhadap kasus kejahatan kemanusiaan tersebut?. Pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi pemantik diskusi MAP Corner-Klub MKP UGM, pada selasa 17 Oktober 2015.

Read more of this post