Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Tag Archives: Pemilihan Umum

Bertameng Pada Soekarno

Malang Post 17 Oktober 2014

Doc: Epaper Malang Post 17 Oktober 2014

Hasil sidang paripurna yang pada 26 september 2014 kemarin telah secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pilkada yang berarti pilkada tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat akan tetapi melalui DPRD. Pada sidang paripurna tersebut, Koalisi Merah Putih (KMP) yang terbentuk sejak pilpres 2014 dengan mengusung Prabowo – Hatta berhasil memenangkan voting sebesar 226 suara, sedangkan koalisi yang mendukung Jokowi – JK di pilpres hanya memperoleh 135 suara.

Proses pilkada melalui DPRD yang disetujui tersebut seperti sebuah pengulangan sejarah terhadap proses pilkada pada masa orde baru. Cukup kontradiktif memang, karena perjuangan hingga berhasil dilaksanakannya pilkada langsung oleh rakyat adalah salah satu buah dari reformasi 1998 yang menggulingkan orba. Akan tetapi hanya berselang kurang lebih 12 tahun, proses tersebut harus dikhianati.

Memang dalam proses pemilihan secara langsung ataupun melalui DPRD adalah bagian dari demokrasi. Namun mengabaikan sebuah langkah maju transformasi adalah sebuah kedunguan. Transformasi positif dari pilkada langsung oleh rakyat tersebut dapat terlihat dari bagaimana mulai timbulnya kesadaran politik rakyat dalam memilih pemimpin. Artinya esensi demokrasi sejati sebenarnya adalah keterlibatan seluruh rakyat dalam kehidupan politik bermasyarakat dan bernegara. Ketika keterlibatan aktif tersebut di potong (seperti pemilihan lewat DPRD), berarti membuat demokrasi kita harus berjalan mundur.

Read more of this post

Advertisements

Satriya Piningit

semar mbangun kahyangan mangejawantah pitutur pitudug pitulungan punakawan wayang

Doc: Wayang(dot)wordpress(dot)com

Perkara yang tak pernah absen dalam dinamika hiruk pikuk disetiap ajang kontestasi politik di Indonesia sampai sekarang ini adalah pencari-carian terhadap sosok sang Satriyo Piningit. Apalagi bagi masyarakat jawa yang masih memegang nilai-nilai kebudayaan jawanya.

Sosok satriyo piningit kali pertama muncul berdasarkan ramalan (jangka) Jayabaya, Maharaja di Kediri pada 1135-1157 M. Ramalan ini menggambarkan satriyo piningit sebagai orang yang jujur, cerdas dan peduli terhadap sesama.

            Kepercayaan terhadap sosok satriyo piningit ini pasti akan muncul didalam masyarakat yang masih bersifat tradisional dan semakin mekar karena tumpukan rasa kekecewaan terhadap para pemimpin yang ada sekarang. Jurang kemiskinan, penderitaan dan ketidakberdayaan adalah pemicu utama munculnya imaji akan datangnya juru selamat.

Penafsiran siapa satriyo piningit berdasar jangka Jayabaya yang sering muncul selama ini memang lebih mengarah ke urutan presiden Indonesia sampai yang ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Namun saya berupaya untuk menafsirkan ramalan Jayabaya tentang satriyo piningit yang berisi tujuh pitutur ini secara berbeda.

Read more of this post

Pemilu dan Rekonstruksi Gerakan Mahasiswa

Lampung Post 06 Mei 2014 a

Doc: Epaper Lampung Post 06 Mei 2014

Di dalam sejarah negara-negara di dunia, tak dapat dipungkiri bahwa peran dari para mahasiswa sebagai motor penggerak perubahan telah mampu menciptakan berbagai dinamika ekonomi politik kekuasaan. Di Indonesia, gerakan mahasiswa telah mampu menggulingkan rezim Soekarno dan Soeharto. Namun, perlu dipahami bahwa gerakan mahasiswa bukanlah sebagai penyulut utama terciptakan gerakan revoluisioner di berbagai negara, akan tetapi mereka hanyalah sebagai katalisator.

“Gerakan mahasiswa sekarang telah berada di persimpangan jalan,” ungkapan tersebut mungkin lazim kita temui, sebagai satir untuk mempertanyakan eksistensi dari para mahasiswa di dalam aras dinamika ekonomi-politik sekarang ini. Artinya, ada kekecewaan terhadap para mahasiswa karena harapan yang diembankan kepadanya tidak mampu untuk benar-benar diwujudkan.

Mengartikulasikan Peran Mahasiswa

Di dalam kehidupan masyarakat lokal di Indonesia, mahasiswa telah menempati strata status sosial yang tinggi. Itu karena mahasiswa telah berada di dalam jenjang pendidikan tertinggi, yaitu perguruan tinggi atau universitas. Artinya, mahasiswa adalah bagian dari kaum intelektual atau cendikiawan. 
Read more of this post

Defisit Demokrasi Plutokrat

Revolusi rakyat melawan demokrasi elit prutokrat berbahaya gerakan perlawanan menentang dianalogikan dalam caturDEMOS alias rakyat dalam demokrasi liberal di Indonesia sekarang ini, tidak benar-benar menjadi pemegang tampuk ke­kuasa­an tertinggi, yang dapat menentukan berbagai kepentingannya menjadi sebuah kebijak­an. Rak­yat selalu menyerahkan nasibnya pada wakil rakyat. Itulah proses demokrasi perwakilan.

Dengan demikian, suara rakyat telah terfilterisasi menjadi tuntutan kepada wakil rakyat di peme­rintahan untuk mendengarkan dan memperjuangkan suara me­reka. Ketika para wakil rakyat tak pernah menghiraukan suara rak­yat ini, maka itulah yang dinama­kan fenomena defisit dalam demokrasi. 

Defisit demokrasi ini kemudian menjadikan demokrasi perwakilan tak pernah berjalan berkelanjutan. Menurut Daniel Schugu­rensky (2004), demokrasi perwakilan yang diselenggarakan lima tahunan sekali (seperti di Indonesia), hanya benar-benar terjadi ketika rakyat berada dalam kotak suara untuk memberikan hak pilih mereka pada pemilihan umum. Setelah proses pemilu berakhir dengan membawa hasil pemenangnya, rakyat kembali melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa.

Artinya, pemilu dalam konteks demokrasi liberal tidak akan pernah dapat mempersatukan ma­syarakat untuk sadar akan keku­asaan tertinggi mereka dalam sistem demokrasi ini. Proses pemilu bahkan menjadi ajang tercerai-berainya individu-individu serta mencegah kekuasaan kolektif dari masyarakat (Gorzt, 2005: 121). Sehingga pemilu tak lebih dari proses justifikasi terhadap pemerintahan (kratos) yang tak berdasar pada rakyat (demos).
Read more of this post

Menghakimi 15 Tahun Reformasi

15 tahun reformasi demorkasi korupsi kapitalisme oligarki

Doc: Mata news

Tepat pada 21 Mei 2013 ini, sebuah peristiwa besar pernah tercatat di dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, yaitu berakhirnya rezim otoritarian Orde Baru menjadi era Reformasi. Runtuhnya kekuasaan orba pada mei 2013 itu menciptakan sebuah harapan besar tersendiri, akan terciptanya kesejahtraan, kemakmuran dan pemerataan bagi rakyat Indonesia. Dan mencuatnya demokratisasi membuat setiap orang menjadi dilindungi hak-hak dan kebebasan mereka yang 30an tahun lebih disekap dan dipenjara.

Akan tetapi apa yang dapat kita banggakan dari 15 tahun buah dari reformasi pada sekarang ini? apakah tentang maraknya korupsi, oligarki kekuasaan, sistem multipartai yang amburadul, masuknya arus liberalisasi, supremasi hukum yang dikangkangi, meningginya ketimpangan, ketidak daulatan kita atas Negara kita sendiri atau semakin tersiksanya para rakyat-rakyat miskin di Indonesia ini?

Kita seolah dapat bebas dari dekapan seekor singa buas tetapi kemudian berada di tengah sungai yang penuh dengan buaya-buaya yang buas pula. Agenda Reformasi hanya seperti bagian dari proses perampokan yang tersentralisasi yang kemudian dibuat menjadi terdesentralisasi. Dan proses demokratisasi seolah hanya sebuah pemberian ilusi kebebasan politik yang adil dan setara yang penuh dengan kebuntuan karena adanya kitaksetaraan dari apa yang apolitik.

Read more of this post

Ilusi Sang Ratu Adil

Lampung Post 14 September 2013

Doc: Epaper Lampung Post 14 September 2013

Didalam regime yang demokratis, pemilihan umum (pemilu) merupakan satu-satunya mekanisme kontestasi politik yang absah dan paling utama. Lewat mekanisme ini, para pemimpin ditentukan dan dipilih oleh para pemegang tampuk kekuasaan tertinggi dalam sistem Demokrasi yaitu rakyat.

Pada April 2014 ini, pemilu akan diadakan serentak di seluruh Indonesia baik pemilihan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, DPD dan Presiden serta wakil presiden, sehingga pada tahun 2014 banyak kalangan menyebutnya sebagai tahun “politik”.

Hiruk pikuk hajatan pemilu pada April 2014 yang sudah dekat, telah menghadirkan berbagai warna serta wacana tersendiri pada basis konstituen. Sebuah wacana yang pasti selalu muncul disetiap ajang kontestasi politik ini adalah pencarian terhadap sosok sang “ratu adil” (terutama dalam kepercayaan Jawa).

Ratu Adil ini sendiri merupakan sosok pemimpin yang digambarkan sebagai seorang yang bijaksana dan melalui kehadirannya segala keadilan, kemakmuran dan kesejahtraan kehidupan masyarakat diyakini akan dapat dicapai.

Read more of this post

Menggugat Demokrasi Teaterikal

topeng politik kemunafikanTeater-teater berlatar kebebasan dan kekuasaan dengan gegap gempita mewarnai pergulatan panjang di dalam gedung Demokrasi Indonesia yang tampak indah mempesona, walaupun berantakan ataupun amburadul didalamnya. Demokrasi telah menyihir sebagian besar manusia untuk mengikuti dan mempercayainya. Dengan lantunan mantra pemenuhan HAM, keterbukaan, dan kebebasan untuk memilih serta dipilih, telah membuat demokrasi seolah sesosok bunga desa nan cantik jelita yang digandrungi banyak orang yang mengetahuinya.

Dalam thesis dari Francis Fukuyama, bahkan menyebutkan bahwa abad ke-21 ini merupakan abadnya Demokrasi Liberal. Artinya bahwa kemenangan telak Demokrasi Liberal atas sistem atau paham yang menjadi pesaingnya selama ini. Yang membuat mantra demokrasi liberal tersebut dengan ganasnya menyihir setiap manusia-manusia diseluruh penjuru dunia untuk mengikutinya, tak terkecuali di Indonesia.

Demokrasi dan Kemunafikan

Bagi Joseph Schumpeter (1942), “democracy is the rule of the politician”. Demokrasi adalah persoalan bagaimana rakyat mentransfer legitimasinya kepada elit-elit politik (perwakilan) melalui proses Pemilu. Artinya setiap elit politik harus legitimed, untuk kemudian dapat memperoleh kepercayaan dari rakyat yang berarti memilihnya didalam proses Pemilu. Akan tetapi pertanyaannya adalah bagaimana agar para elit politik mendapatkan legitimasi dari konstituen? Apa yang harus dilakukan?

Read more of this post

Membongkar Problematika Politik Pencitraan

politik pencitraan demi kursi pemerintahan

Doc: Inilah.com

Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, peran dari Media begitu penting. Baik di dalam membawa berita serta informasi, membawa nilai-nilai pendidikan kepada publik, melakukan pengawasan sosial, memberikan hiburan, dan memediasi pewarisan nilai-nilai antargenerasi (Gazali, 2010). Bahkan Media tersebut, sering disebut sebagai Pilar ke-4 di dalam Rumah besar Demokrasi, setelah lembaga-lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Bergulirnya roda Demokrasi yang dibarengi dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU), untuk memilih setiap pemimpin di tingkat nasional maupun lokal di Indonesia, telah menjadikan media sebagai salah satu alat utama yang digunakan dalam mendukung Kampanye Politik dari para kandidat calon Pemimpin tersebut.

Mengurai akar Politik Pencitraan

Namun, penggunaan berbagai media di dalam mendukung kampanye politik telah banyak disalah artikan dan disalah gunakan, hanya untuk mencapai tujuan sesaat nan pragmatis. Sehingga muncul suatu fenomena yang bernama Politik Pencitraan (Political Imagery).

Politik Pencitraan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menarik simpati publik dengan menjual hasil-hasil atau pencapaian serta janji-janji semu nan palsu serta mengeksploitasi segala tindakan-tindakan populis yang dibuat-buat dan mengesampingkan berbagai hal-hal yang sebenarnya lebih subtansial dan lebih penting dari pada hanya sekedar mengejar populitaritas citra semata.

Read more of this post

Mengurai Akar Konflik Sosial di Indonesia

Doc: Luwarso

Berdirinya era Reformasi yang ditandai dengan lengsernya rezim otoritarian Orde Baru, telah berhasil membuka kran pemberian hak-hak sipil, demokrasi serta kebebasan yang sebelumnya selama 32 tahun lebih tersumbat. Namun, terbukanya kran Demokrasi tersebut tidak lantas memberikan dampak positif semata, akan tetapi juga dibarengi dengan muncul dan mencuatnya berbagai konflik sosial atau kekerasan komunal yang berkembang di masyarakat.

Keadaan tersebut sebelumnya juga telah diperingatkan oleh Baladas Goshal (2004) di dalam konteks Demokrasi di Indonesia. Bahwasanya terlepas sisi positif yang dibawanya, demokratisasi tersebut juga dapat memberikan peluang bagi meluasnya potensi konflik. Itu dapat terjadi dikarenakan dinamika kontestasi politik di dalam Demokrasi baik secara lokal dan nasional yang begitu kompleks.

Maraknya aksi konflik sosial tersebut dapat terlihat berdasarkan data yang dimiliki Kemdagri, yang dimana jumlah konflik sosial pada tahun 2010 saja mencapai 93 kasus. Dan menurun ditahun 2011yaitu menjadi 77 kasus. Dan pada tahun 2012, meningkat kembali menjadi 89 kasus hingga akhir Agustus ini (Okezone, 08/11/2012). Data tersebut memperlihatkan bagaimana rawannya aksi kekerasan komunal tersebut tersulut.

Berdasarkan jenisnya, konflik sosial yang terjadi di Indonesia ini sebagaian besar merupakan Konflik sosial yang berlatar belakang SARA (Suku, Agama, Ras & Antar Golongan). Seperti konflik sosial berlatar belakang Agama di Ambon (1999-2002), di Poso (1998-2001) dan di Sampang Madura (2012), kemudian konflik sosial bermotif suku atau etnis di Sampit (2001) yaitu antara suku Dayak dan Suku Madura sebagai Pendatang serta akhir-akhir ini yaitu konflik di Lampung Selatan (2012) yang memiliki motif SARA di dalamnya.
Read more of this post

Dilematika Pelaksanaan Otonomi Daerah: Studi Masalah Konsilidasi Demokrasi di Provinsi Gorontalo

Doc: Pedomannusantara

Pendahuluan 

Hampir 14 tahun sudah peristiwa Reformasi terjadi di Negeri ini, salah satu tuntutan yang dengan lantang dikumandangkan dalam reformasi tersebut adalah tuntutan untuk dilaksanakannya otonomi daerah. Desentralisasi kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke daerah merupakan wujud dari tuntutan tersebut. Setelah melewati massa perdebatan dan penggodokan yang panjang, lahirlah Undang-Undang no. 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan daerah menyenggelarakan otonomi daerahnya.

Dengan berlakunya konsep otonomi daerah di NKRI ini, ajang Demokrasi Pemilihan Umum merupakan cara yang digunakan untuk menentukan para kepala daerah di dalam daerah-daerah otonom itu sendiri. Tidak terkecuali daerah Provinsi Gorontalo, yang merupakan daerah pemekaran dari Sulawesi Utara sejak 12 tahun terakhir ini. Pesta akbar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Gorontalo pun telah digelar 3 kali dan yang terakhir digelar pada 16 November 2011 silam, yang dimana telah dimenangkan oleh Pasangan Rusli Habibie dan Idris rahim yang diusung oleh Partai Golkar dan Pertai Persatuan Pembangunan (PPP).

Akan tetapi di dalam pelaksanaan Pilkada di Gorontalo pada 16 November 2011 tersebut, terbersit berbagai masalah yang mengendap dan bertebaran dalam proses pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut. Lebih tepatnya problem di dalam proses pelaksanaan Demokrasi Pemilihan Umum, yang dimana menyangkut masalah Konsilidasi Demokrasi, lemahnya peran akademisi dan Civil society serta Pilkada yang digunakan ajang bertarung para birokrat, pengusaha dan para elit local. Sehingga secara tidak langsung telah membiaskan tujuan penting di dalam pelaksanaan Pilkada itu sendiri yaitu sebagai sarana transformative untuk memperjuangkan nasib para rakyat. Read more of this post