Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Tag Archives: Pemilu 2014

Kemiskinan dan Money Politics

Galamedia Bandung 19 Juni 2014

Doc: Epaper Galamedia Bandung 19 Juni 2014

KEMISKINAN merupakan perma­salahan sistemik yang daya ledak­nya bersifat multidimensional. Ber­bagai tindakan nekat, seperti pencurian, perampokan, penjarahan, dan bentuk-bentuk kriminal lainnya tak dapat dimungkiri salah satu penyebabnya adalah faktor kemis­kin­an (baca: kekurangan). Bahkan akibat dari kemiskinan yang begitu akut, orang nekat mengakhiri hi­dup dengan caranya sendiri.

Dalam kerangka demokrasi elektoral yang berbasis pada sistem perwakilan seperti di Indonesia seka­rang ini, menurut analisis saya ada semacam relasi yang saling meme­ngaruhi antara kemiskinan dan mo­ney politics (politik uang). Ar­ti­nya sejalan maraknya politik tran­saksional dalam bentuk money po­litics seperti yang terlihat dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu, mencampakkan pengaruh struktural kemiskinan di masyarakat adalah sebuah kesalahan besar.

Ada beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam melihat problematika money politics. Salah satunya dengan pendekat­an buda­ya dan instrumental. Dalam pende­katan berbasis budaya, money politics dimaknai sebagai konsekuensi dari adanya budaya yang berkembang di masyarakat selama ini. Se­perti budaya “ewuh pakewuh” be­rupa perasaan tidak enak ketika ti­dak menerima atau menolak pem­be­­rian orang, yang kemudian ber­lanjut menjadi perasaan tidak enak ketika menerima sesuatu, tapi tidak memberikan timbal balik kepada yang memberi.

Read more of this post

Membangkitkan Kembali Soekarno

Soekarno Jokowi Prabowo

Doc: Nobodycorp Internationale Unltd

Sumbangsih Sukarno terhadap negara dan bangsa Indonesia tidak lagi dapat terhitung nilainya. Sukarno tidak hanya dikagumi oleh bangsa Indonesia semata, tapi juga masyarakat internasional.    Pemikiran Sukarno tentang penolakan terhadap neo-imperialisme dan neo-kolonialisme yang digelorakan di berbagai forum internasional telah membuatnya menjadi salah satu pionir perjuangan bangsa terjajah dalam merebut kemerdekaan. Selain itu, Sukarno adalah penggali ideologi negara Indonesia: Pancasila. Karismanya yang begitu besar telah membuatnya disegani. Keberaniannya telah membuat negara-negara lain gentar.

Setelah Sukarno dilengserkan dari tampuk kekuasaan dan digantikan oleh Soeharto sebagai presiden pada 1966, proses desukarnoisasi pun dijalankan oleh pemerintah Orde Baru ini secara masif selama 32 tahun. Semua yang berbau Sukarno pun dikebiri. Bahkan, pemikiran Sukarno tentang neo-kolonialisme dan neo-imperialisme yang menginspirasi perjuangan masyarakat dunia dihilangkan paksa dari diskursus ilmu sosial dan politik di lingkungan pendidikan.

Kini simbolisasi politik Sukarno kembali berusaha dibangkitkan oleh dua kandidat presiden Indonesia dalam kampanye pemilihan presiden pada tahun ini, yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Prabowo bahkan menasbihkan diri sebagai Sukarno Kecil. Simbolisasi politik Sukarno dengan tendensius diselipkan dalam penampilannya di depan publik. Hal ini dimulai dari mikrofon era 1950-an seperti yang sering digunakan Sukarno saat pidato kenegaraan, model pakaian ala pejuang kemerdekaan, hingga gaya pidatonya di depan publik.
Read more of this post

Demokrasi, Golput & Déjà Vu

Malang Post 25 April 2014

Doc: Epaper Malang Post 25 April 2014

Pemilhan Umum Legislatif (pileg) pada 09 April 2014 kemarin telah usai. Berdasarkan hasil Quick Count dari beberapa lembaga survey seperti LSI, CSIS & Cyrus Network, Kompas dan IRC secara sepakat menempatkan PDIP sebagai pemenangnya dengan angka berkisar antara 18 % – 20 % suara. Namun bila dibandingkan dengan angka Golput pada pileg 2014 ini, maka Golputlah pemenangnya. Sebagaimana hasil prediksi dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) yang memperkirakan angka Golput mencapai 34,02 % (Tempo, 10/04/14), bandingkan dengan perolehan PDIP yang menurut hasil Quick Count hanya 18-20 % saja.

Kejengahan Rakyat

Presentase angka golput memang terus mengalami trend kenaikan semenjak digelarnya pemilu pada era reformasi ini. Pada pileg di tahun 1999 angka golput mencapai 10,2 %. Angka tersebut naik pada pileg tahun 2004, yang dimana 23,3 % pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya, sedangkan pada pileg 2009 angka golput pun semakin melonjak naik yang mencapai angka 29 %. Dan terakhir pada pileg 2014 ini angka golput sebagaimana menurut LSI diperkirakan mencapai 34,02 %. Fenomena jokowi effect yang digadang-gadang dapat meningkatkan partisipasi pemilih didalam kenyataannya pun tak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Terus melonjaknya angka golput ini tak dapat dipungkiri merupakan akibat dari semakin menumpuknya kekecewaan rakyat terhadap sistem politik dan para pemimpin didalam arena demokrasi ini.

Read more of this post

Peta(ka) Parpol Tak Beridiologi

Doc: Epaper Majalah Voting edisi XXXVIII

Doc: Epaper Majalah Voting edisi XXXVIII

Didalam demokrasi elektoral yang mensyarakat mekanisme perwakilan, partai politik (parpol) mengemban peran cukup sentral disana. Parpol adalah tempat atau wahana bagi para masyarakat untuk memperjuangkan kehidupan mereka dan juga untuk ikut berpartisipasi didalam menjalankan roda kehidupan bernegara. Posisi demokrasi didalam kerangka tersebut adalah sebagai wadah terjadinya pertarungan politik dari setiap kelompok masyarakat yang terejawantahkan melalui parpol didalam arena ajang kontestasi politik dan disetiap aras kebijakan dari pemerintah.

Kenyataan terssebut membuat parpol harus menjadi semacam kendaraan dari eksponen masyarakat yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Artinya parpol harus memiliki idiologi sebagai pegangan didalam menentukan arah geraknya. Tanpa idiologi didalam tubuh parpol ini, maka yang terjadi parpol tak lebih sebagai kendaraan dari para elit didalamnya. Hal tersebutah yang kemudian mengkerangkeng parpol pada tujuan yang cenderung pragmatis dan oportunis.

Wajah Parpol di Indonesia

            Bila dianalisis secara mendalam, parpol-parpol yang tengah berkompetisi diajang pemilu 2014 nanti hampir tak ada yang memiliki idologi politik. Dari 12 parpol nasional tersebut, mereka cenderung memilih untuk bersifat ketengah atau mencari aman. Ketiadaan idiologi didalam tubuh parpol ini dapat dilihat dari perilaku partai yang lebih didorong oleh Office seeking, Vote seeking dan Policy seeking (Dwipayana, 2014).

Read more of this post

Dinamika Politik Populis

Banjarmasin Post 22 Maret 2014 dinamika politik populis

Doc: Epapaer Banjarmasin Post 22 Maret 2014

Populisme merupakan sebuah problematika yang dilematis didalam aras demokrasi seperti sekarang ini. Di Indonesia sekarang ini, banyak muncul tokoh-tokoh yang dianggap populis seperti Joko Widodo (Jokowi), Tri Rismawati ataupun Dahlan iskan. Artinya semakin suatu Negara terjerembab didalam badai krisis yang besar, maka disana rakyat akan mencari-cari para pemimpin-pemimpin yang dianggap populis.

Didalam konteks demokrasi saat ini, ketika suatu masyarakat tak memiliki kepemimpinan, maka yang terjadi adalah kekacauan dan tak adanya manajemen konflik. Posisi populisme disini adalah sebuah seperangkat kepercayaan masyarakat akan pemimpin yang dianggap dapat mengangkat hidup mereka . Merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), istilah populisme ini dimaknai sebagai “paham yg mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil”.

Namun yang perlu mendapatkan penekanan disini adalah bahwa kepopuler bukanlah satu bagian dari populisme, ketika kepopuleran tersebut tak terejawantahkan melalui kepemimpinan yang membela rakyat kecil dengan seperangkat kebijakannya. Seperti contoh bahwa Olga Saputra ataupun Raffi Ahmad tak dapat dipungkiri adalah sosok yang populer, namun mereka bukanlah termasuk didalam populisme ini.

Read more of this post

Petruk-Jokowi (turun) Jadi Raja

Metro Riau 20 Maret 2014 a petruk jowoki dadi ratu

Doc: Epaper Metro Riau 20 Maret 2014

Joko Widodo atau lebih akrab dipanggil Jokowi, jauh-jauh hari namanya semerbak harum mewangi karena terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, apalagi ketika secara resmi pada 14 maret 2014 ketua umum PDIP Megawati memberikannya mandat kepadanya untuk menjadi calon presiden didalam pemilu 2014 nanti. Dengan elektabilitasnya yang meroket tinggi dibanding para calon pesaingnya seperti yang ditangkap oleh survey dari berbagai lembaga politik, tak pelak membuatnya digadang-gadang akan dengan mutlak memenangkan pilpres pada 09 Juli 2014 nanti.

Bila melihat geliatnya, kisah perjalanan Jokowi ini dapat dielaborasikan dan diforcasting dengan kisah lakon pewayangan, yang berjudul “Petruk Dadi Ratu”. Lakon “petruk dadi ratu” ini sendiri merupakan lakon carangan atau lakon yang tidak berasal dari pakem pewayangan yaitu kitab Ramayana dan Mahabarata, akan tetapi lakon buatan para pujangga jawa.

Simbol Kekecewaan

            Petruk dan Jokowi, merupakan sebuah simbol perlawanan. Dilakon petruk dadi ratu, Petruk yang merupakan perwujudan dari rakyat jelata, berusaha untuk menentang para penguasa yang tidak sedikitpun memihak mereka. Para penguasa kerajaan Amarta yaitu Pandawa terlalu sibuk mengurusi diri mereka sendiri dan membiarkan rakyatnya dalam penderitaan dan kesengsaraan.

Read more of this post

Demokrasi dan Komodifikasi Politik

Inilah Koran 11 Maret 2014

Doc: Epaper Inilah Koran 11 Maret 2014

Pemilu 2014 tinggal menghitung hari. Genderang dimulainya kampanye politik pun telah ditabuhkan. Sudut-sudut di ruang publik kita kini dijejali dengan atribut-atribut, poster, baliho, dan iklan-iklan dari partai politik serta para tokoh yang sebagian besar baru kita kenal sekarang ini. Mereka beradu slogan dan program yang mayoritas hampir sama.

Apabila kita bertanya apa tujuan mereka mencalonkan diri, maka jawaban secara umum yang sering terlontar adalah karena mereka merasa terpanggil, atau karena rakyat mememinta mereka untuk maju menjadi pemimpin. Entah siapa rakyat yang mereka maksud tersebut masih bisa diperdebatkan, namun yang jelas diri mereka sendiri juga bagian dari rakyat.

Menjual Nama, Menanggalkan Kualitas

Demokrasi prosedural yang ada sekarang ini mensyaratkan adanya mekanisme demokrasi yang teragenda. Artinya ada semacam sistematisasi terhadap proses pemilihan umum, yang kalau di Indonesia diadakan selama 5 tahun sekali. Sudah dekatnya pemilu pada 2014 nanti, membuat muncul fenomena komodifikasi politik musiman yang tak dapat terhindari di dalam iklim demokrasi liberal sekarang ini.

Read more of this post

Melindungi Pemilih Pemula

Metro Riau 11 Maret 2014

Doc: Epaper Metro Riau 11 Maret 2014

Pesta akbar ajang kontestasi politik didalam iklim demokrasi di Indonesia sebentar lagi akan segera dimulai. Ditahun politik ini, berbagai strategi dan cara dilakukan oleh para calon wakil rakyat serta partai politik untuk bagaimana dapat mempengaruhi pilihan konstituen demi masa depan mereka di parlemen nantinya. Kecenderungan partai politik di Indonesia pada dewasa ini yang tidak berbasis pada kekuatan massa serta cenderung secara kolektif mengabaikan komitmen idiologis dan programatis, membuat partai-partai tersebut harus tercerabut dari lingkaran massa konstituen.

Melihat tercerabutnya partai dari basis konstituen, membuat partai lebih memilih strategi politik instan untuk mengarungi pemilu. Didalam politik instan inilah kampanye bersifat praktis ditonjolkan sebagai alat pembentuk citra (politik pencitraan). Artinya partai-partai ini tidak menggunakan strategi terstruktur dan programatis yang lebih bersifat jangka panjang dan dapat bermanfaat bagi rakyat karena aksi kolektif yang dijalankan.

Secara garis besar upaya-upaya stategi politik instan tersebut adalah untuk dapat membentuk citra positif di mata rakyat, dan terutama sekali adalah pada barisan “masa mengambang” yang sampai pemilihan umum hampir tiba cenderung belum menentukan pilihannya serta mudah terpengaruh oleh politik pencitraan. Barisan masa mengambang ini kebanyakan adalah para pemilih pemula.

Read more of this post

Ilusi Sang Ratu Adil

Lampung Post 14 September 2013

Doc: Epaper Lampung Post 14 September 2013

Didalam regime yang demokratis, pemilihan umum (pemilu) merupakan satu-satunya mekanisme kontestasi politik yang absah dan paling utama. Lewat mekanisme ini, para pemimpin ditentukan dan dipilih oleh para pemegang tampuk kekuasaan tertinggi dalam sistem Demokrasi yaitu rakyat.

Pada April 2014 ini, pemilu akan diadakan serentak di seluruh Indonesia baik pemilihan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, DPD dan Presiden serta wakil presiden, sehingga pada tahun 2014 banyak kalangan menyebutnya sebagai tahun “politik”.

Hiruk pikuk hajatan pemilu pada April 2014 yang sudah dekat, telah menghadirkan berbagai warna serta wacana tersendiri pada basis konstituen. Sebuah wacana yang pasti selalu muncul disetiap ajang kontestasi politik ini adalah pencarian terhadap sosok sang “ratu adil” (terutama dalam kepercayaan Jawa).

Ratu Adil ini sendiri merupakan sosok pemimpin yang digambarkan sebagai seorang yang bijaksana dan melalui kehadirannya segala keadilan, kemakmuran dan kesejahtraan kehidupan masyarakat diyakini akan dapat dicapai.

Read more of this post

“Opera Sabun” Tragedi Pemerasan BUMN

Karikatur Opera sabun dahlan iskan vs anggota DPR

Doc: inilah.com

Drama perseteruan antara DPR dengan Dahlan Iskan (Sebagai Menteri BUMN) telah mencapai babak baru. Suatu keadaan yang dimana perseteruan tersebut telah terlihat akan mencapai suatu titik akhir yang tak menentu atau mengambang.

Artinya akhir cerita dari drama perseteruan antara Dahlan Iskan vs DPR dengan lakon Tragedi Pemerasan BUMN tersebut tidak akan menemukan suatu titik temu yang akan membuat publik terperangah penuh kebanggaan. Kalaupun ada titik temu, mungkin titik temunya adalah perselingkuhan antara Dahlan Iskan (BUMN) dengan para Anggota DPR untuk sama-sama menutupi kartu hitam mereka masing-masing.

Drama Politik “Saling Sandra”

Bila kita cermati lebih mendalam, bendera perseteruan antara Dahlan Iskan vs DPR ini dimulai dengan dipanggilnya Dahlan Iskan oleh DPR. Untuk memberikan pernyataan pertanggungjawaban atas terjadinya inefisiensi di PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebesar 37,6 Triliun, yang terjadi disaat Dahlan Iskan menjadi dirut PLN waktu itu.

Tak lama kemudian, publik digemparkan atas bocor dan beredarnya SMS Dahlan Iskan kepada SBY yang isinya menyebutkan bahwa ada Pemerasan terhadap BUMN yang dilakukan oleh para anggota DPR. Sontak keadaan tersebut membuat para anggota DPR geram, yang kemudian menantang Dahlan Iskan untuk membeberkan siapa-siapa saja yang telah melakukan pemerasan terhadap BUMN tersebut dengan bukti-bukti yang jelas pula.

Read more of this post