Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Tag Archives: Pemiskinan Petani

Refleksi Hari Tani 2015: Masa Depan Pertanian & Janji Reforma Agraria Jokowi

26-ReformaAgraria-2010

Doc: Nobodycorp Internationale Unltd

“Revolusi Indonesia tanpa land reform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi,”
“Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, Tanah untuk Tani! Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah!”
(Pidato Soekarno pada HUT RI 1963)

Bagaimana keadaan petani di Indonesia sekarang ini?
Sudahkan mereka menikmati kemakmuran dari hasil pertaniannya?
Sudahkan petani Indonesia memiliki lahan yang cukup untuk digarap?
Sudahkan anggota keluarga mereka terpenuhi kebutuhan pokok mereka?

Pertanyaan diatas mencoba menelisik keadaan dunia pertanian di Indonesia sampai sekarang ini. Selain itu pertanyaan tersebut juga harus dijawab bersama oleh para petani, organisasi tani, aktivis, akademisi, dan juga pemerintah tentang kemakmuran dari para petani sampai sekarang, kalau memang “belum”, maka menjadi tanggung jawab bersama untuk memperjuangkannya.

Hari tani nasional (HTN) yang akan kita rayakan setiap tahunnya pada 24 September adalah salah satu momentum bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Momentum tersebut sejalan dengan lahirnya undang-undang pokok agraria (UU PA) No. 5, tanggal 24 September Tahun 1960. Tujuan pembentukan UUPA adalah untuk “meletakkan dasar-dasar bagi peletakan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan Rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur”.

Read more of this post

Ledakan Petani Gurem di Jateng

Koran Muria 03 Maret 2014

Doc: Epaper Koran Muria 03 Maret 2014

Didalam narasi Kapitalisme, kehidupan petani dipandang sebagai penghambat laju pembangunan atau berada dalam anakronisme sejarah. Petani tak lebih sebagai pemasok pangan dalam rantai kapitalisme global, sedangkan kehidupannya dieratkan dengan ketidakberdayaan dan kemelaratan (terutama petani kecil di Negara dunia ke-3).

Ungkapan “hidup segan, mati tak mau” mungkin sangat tepat untuk menggambarkan kehidupan para petani di provinsi Jawa Tengah – Indonesia sekarang ini. Hasil sementara dari sensus pertanian (SP) 2013, menunjukan data yang cukup memprihatinkan. Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Jawa Tengah pada SP 2013 mengalami penurunan 25,65 persen, dibandingkan dengan SP 2003. Yaitu dari 5,771 juta di SP 2003, berkurang menjadi 4,291 juta di SP 20013. Dan dari 4,291 juta rumah tangga usaha tani tersebut, 77,7 persennya adalah petani gurem (lahan kurang dari 0,5 Hektar) atau sebanyak 3,31 juta. Artinya dari 4 rumah tangga usaha pertanian, 3 diantaranya adalah petani gurem. Sungguh sangat memprihatinkan.

Pertanian dan Kemiskinan

            Begitu besarnya jumlah petani Gurem di provinsi Jawa Tengah ini, berimbas pada semakin tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah. Itu karena dengan luas tanah yang kurang dari 0,5 hektar yang dimiliki oleh keluarga petani gurem tersebut, sudah pasti akan sangat menyulitkan mereka untuk menciptakan transformasi kehidupan yang semakin lebih baik lagi dan kemiskinan pun seolah menjadi teman mereka. Apalagi dengan luas tanah hanya sekitar 0,37 hektar sebagaimana data rata-rata kepemilikan luas tanah dari rumah tangga usaha pertanian di SP 2013 ini.

Read more of this post

Masa Depan Pemuda di Pertanian

Lampung Post 06 Desember 2013

Doc: epaper LampungPost 06 Desember 2013

“Petani terlonta-lonta di negeri lumbung padi”, mungkin ungkapan tersebut sesuai dengan keadaan yang dialami para petani Indonesia sekarang ini. Data pada survey pertanian (SP) di tahun 1993 memperlihatkan jumlah petani gurem ada 10,9 juta keluarga, sedangkan pada SP 2003 angka itu naik menjadi 13,7 juta keluarga, bertambah 3,8 juta keluarga dalam 10 tahun. Di Pulau Jawa, dari setiap empat petani, tiga adalah petani gurem (Kompas, 16/05/2013). Meningkatnya jumlah petani gurem dan buruh tani tersebut menjadi penyebab meningkatnya kemiskinan di desa.

Peningkatan jumlah petani gurem tersebut pasti akan melonjak tajam pada SP 2013 ini. Data sementara SP 2013 menunjukan bahwa dari 31,17 juta rumah tangga pertanian pada SP 2003, menagalami penurunan menjadi hanya 26,13 juta rumah tangga pada SP 2013, atau selama 10 tahun Indonesia kehilangan 5,07 juta rumah tangga petani.

Ketiadaan regenerasi di lingkaran pertanian merupakan penyebab utama berkurangnya jumlah petani ini. Artinya keengganan para pemuda untuk menekuni dunia pertanian, merupakan salah satu hal yang melandasi berkurangnya jumlah petani ini.

Read more of this post

Paradoks Petani di Negeri Agraris

Lampung Post 18 november 2013 a

Doc: epaper LampungPost 18 November 2013

Sebuah Pameo “Negara Agraris, ingkari Agraria”, mungkin menjadi hal yang tepat untuk menggambarkan tentang problematika yang menghimpit para petani di penjuru wilayah Indonesia sekarang ini. Itu dapat terlihat salah satunya melalui data dari BPS pada 2012 yang melaporkan bahwa jumlah petani terus berkurang 3,1 juta/tahun (7,24% populasi) dan 100.000 hektar lahan pangan dikonversi setiap tahunnya (Kompas, 12/06/2012).

Atau berdasarkan hasil sensus pertanian yang dilakukan pada 2013 ini. Yang menunjukan terjadinya penurunan yang cukup tajam dari prosentase rumah tangga usaha pertanian (RTP) di Indonesia. Dimana terjadi penurunan jumlah RTP mencapai 16,18% dibandingkan sensus pertanian pada 2003 yang lalu. Atau dari 31,17 juta jumlah RTP pada sensus pertanian pada tahun 2003, kemudian berkurang menjadi 26,126 juta RTP pada sensus pertanian 2013 ini.

Sedangkan disisi yang lain terjadi peningkatan yang cukup tajam dari presentase perusahaan pertanian berbadan hukum, yang mengalami peningkatan mencapai 36,77% bila dibandingkan dengan sensus pertanian pada tahun 2003. Atau dari 4.011 pada sensus pertanian di tahun 2003 menjadi 6.174 perusahaan didalam sensus pertanian 2013 ini.

Read more of this post

Dilematika Pembangunan dan Imperialisme Ekologi

Dilematika pembangunan dan imperialisme ekologi kerusakan lingkungan pemiskinan petani konflik agraria

Doc: Mata news & Luwarso

Di dalam konteks Negara-negara dunia ketiga, pembangunan sebagai salah satu paradigma dan teori perubahan sosial pada dewasa ini telah mengalami kegagalan dan tengah berada pada masa krisis (Fakih, 2001: 97). Kegagalan dan krisis tersebut terjadi akibat dari tidak pernah tercapainya fungsi dan tujuan dari Pembangunan tersebut, yaitu untuk dapat menciptakan kesejahtraan, pemerataan dan keadilan. Sedangkan yang sering terjadi dari Pembangunan tersebut malahan peningkatan kemiskinan, semakin melebarnya ketimpangan, ketidakmerataan dan kerusakan lingkungan.

Di Indonesia, kata “Pembangunan” seolah lebih dieratkan dengan rezim Orde Baru. Kata Pembangunan di dalam konteks Orba, sangat erat kaitannya dengan discourse development yang dikembangkan oleh Negara Kapitalis barat. Sehingga pembangunan pada era Soeharto tersebut merupakan bagian dari Ideologi “Pertumbuhan”, yang di mana poin Pertumbuhan ekonomi digenjot setinggi mungkin, tetapi dengan harga kerusakan sumber daya alam dan kesenjangan sosial yang terus dibiarkan, hingga akhirnya justru berbalik menghancurkan hasil-hasil pertumbuhan itu sendiri (Rachbini, 2004). Dan model pembangunan tersebutlah, pada era pasca-reformasi ini masih tetap digunakan oleh para Pemerintah Daerah dan Nasional.

Problematika Pembangunan Daerah

Di dalam konteks Otonomi Daerah sekarang ini, hampir setiap Daerah berupaya untuk memacu pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah) mereka masing-masing. Hal tersebut tak lain akibat dari kesalahan penafsiran tetang Otonomi Daerah ini sendiri, yang dimana keberhasilan dari pelaksanaan Otonomi Daerah hanya dimaknai ketika Daerah-Daerah tersebut memiliki PAD yang tinggi dibanding daerah-daerah lainnya. Akhirnya muncul tendensi para Pemerintah Daerah melakukan pemaksaan-pemaksaan pembangunan tertentu atas nama untuk peningkatan PAD dan mitos kesejahtraan yang dihadirkannya.

Read more of this post