Gelora Nurani – Arif Novianto

Mencoba mengukir lengkokan tinta-tinta perlawanan untuk menyampaikan segala ketidak-adilan dan memperjuangkan kebenaran

Tag Archives: Pengeksklusian Politik

Paradoks Petani di Negeri Agraris

Lampung Post 18 november 2013 a

Doc: epaper LampungPost 18 November 2013

Sebuah Pameo “Negara Agraris, ingkari Agraria”, mungkin menjadi hal yang tepat untuk menggambarkan tentang problematika yang menghimpit para petani di penjuru wilayah Indonesia sekarang ini. Itu dapat terlihat salah satunya melalui data dari BPS pada 2012 yang melaporkan bahwa jumlah petani terus berkurang 3,1 juta/tahun (7,24% populasi) dan 100.000 hektar lahan pangan dikonversi setiap tahunnya (Kompas, 12/06/2012).

Atau berdasarkan hasil sensus pertanian yang dilakukan pada 2013 ini. Yang menunjukan terjadinya penurunan yang cukup tajam dari prosentase rumah tangga usaha pertanian (RTP) di Indonesia. Dimana terjadi penurunan jumlah RTP mencapai 16,18% dibandingkan sensus pertanian pada 2003 yang lalu. Atau dari 31,17 juta jumlah RTP pada sensus pertanian pada tahun 2003, kemudian berkurang menjadi 26,126 juta RTP pada sensus pertanian 2013 ini.

Sedangkan disisi yang lain terjadi peningkatan yang cukup tajam dari presentase perusahaan pertanian berbadan hukum, yang mengalami peningkatan mencapai 36,77% bila dibandingkan dengan sensus pertanian pada tahun 2003. Atau dari 4.011 pada sensus pertanian di tahun 2003 menjadi 6.174 perusahaan didalam sensus pertanian 2013 ini.

Read more of this post

Menegakan Kedaulatan Pangan

KRJogja selasa 10 September 2013

Doc: Epaper KRJogja Online

Gonjang-ganjing terus melonjaknya harga kedelai di pasaran, kini telah memenuhi headline di berbagai media dan perbincangan hangat ditengah masyarakat. Kedelai ini sendiri merupakan bahan baku tahu dan tempe yang notabennya merupakan salah satu makanan khas yang digemari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Naiknya harga kedelai, turut berimbas pada naiknya biaya produksi pembuatan tahu dan tempe, yang kemudian menjadikan mahalnya kedua komoditas tersebut dan membuat permintaan dari konsumen pun menurun. Keadaan tersebutlah yang membuat para pengrajin tempe terancam gulung tikar.

Terus simultannya lonjakan harga kedelai dari tahun ke tahun ini dikarenakan terus didektenya kebijakan Pemerintah oleh mekanisme pasar. Hal ini dimulai sejak ditandatanganinya Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Indonesia dengan IMF.

Salah satu hasil LoI adalah liberalisasi pertanian dan reformasi BULOG. Kesepakatan itu dituangkan dalam “Memorandum Kebijakan Ekonomi dan Keuangan” (Memorandum of Economic and Financial Policies), yang ditanda tangani Pemerintah Indonesia dengan IMF pada awal tahun 1998 (winarno, 2012).

Read more of this post

Politik Tergusur Mekanisme Pasar

Lampung Post 27 Juni 2013

Doc: Epaper Lampung Post Online

Mendengar kata “politik” sebagian besar masyarakat awam di Indonesia sekarang ini pasti akan merujuk kepada konflik kepentingan (dalam arti negatif), perilaku koruptif dan manipulatif yang dilakukan oleh para pejabat publik untuk kepentingan kekuasaannya. Artinya politik dianggap sebagai barang haram yang selalu lekat dengan efek negative didalamnya.

Bingkai berfikir tersebut tidak terlepas dari sokongan pemberitaan di media yang secara tidak langsung menyelaraskan politik dengan tindakan negatif yang menyimpang. Namun, apakah benar politik seperti itu telah membuat kemandulan pada sistem pemerintahan kita dan telah mengarah ke tindakan-tindakan menyimpang yang dapat kita lihat sekarang ini, seperti perilaku korupsi dan manipulasi, ketidakberpihakan kebijakan kepada rakyat serta porak-porandanya sistem demokrasi ini?

Bagi penulis adalah tidak. Karena fenomena yang tengah terjadi di dalam aras gejolak demokrasi di Indonesia sekarang ini bukan peristiwa yang disebabkan oleh politik. Akan tetapi, karena hilangnya politik itu sendiri di dalam relasi demokrasi dan pengambilan keputusan.

Read more of this post

Tergusurnya Politik oleh Mekanisme Pasar

politik tergusur mekanisme pasar hilangnya politikMendengar kata “politik”, sebagian besar masyarakat awam di Indonesia sekarang ini pasti akan merujuk kepada konflik kepentingan (dalam arti negatif), perilaku koruptif dan manipulatif yang dilakukan oleh para pejabat publik untuk kepentingan kekuasaannya. Artinya “politik” dianggap sebagai barang haram yang selalu lekat dengan efek negatif didalamnya. Frame berfikir tersebut tak terlepas dari sokongan pemberitaan di media yang secara tidak langsung menyelaraskan politik ini dengan tindakan negatif yang menyimpang.

Tetapi apakah benar politik seperti itu? di mana telah membuat kemandulan pada sistem pemerintahan kita dan telah mengarah ke tindakan-tindakan menyimpang yang dapat kita lihat sekarang ini? seperti perilaku korupsi dan manipulasi, ketidakberpihakan kebijakan kepada rakyat dan porak-porandanya sistem demokrasi ini?

Bagi penulis adalah tidak. Karena fenomena yang tengah terjadi di dalam aras gejolak demokrasi di Indonesia sekarang ini bukan peristiwa yang disebabkan oleh politik. Akan tetapi karena hilangnya politik itu sendiri di dalam relasi demokrasi dan pengambilan keputusan.
Read more of this post