Kebuntuan Pendekatan Administratif dalam Menghadapi Korupsi di Tengah Kapitalisme dan Demokrasi Liberal

Abstrak

Permasalahan korupsi kini telah memporak-porandakan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Korupsi yang sistemik telah menciptakan guncangan dasyat di berbagai bidang pemerintahan. Berbagai solusi dan percepatan pembarantasan korupsi terus menemui jalan kebuntuan, karena luar biasanya permasalahan korupsi di Indonesia sekarang ini. Kebijakan pemerintah yang lebih condong melihat korupsi secara moralis yaitu dengan kebijakan meningkatkan gaji PNS didalam menghambat munculnya korupsi atau melalui pendekatan administratif telah menciptakan masalah tersendiri. Dan bagi penulis solusi tersebut hanya akan menciptakan kebuntuan dan kesia-siaan. Itu karena lemahnya analisis moralis dan pendekatan administratif didalam melihat korupsi ditengah Kapitalisme dan Demokrasi sekarang ini. Sehingga pada tulisan ini, penulis berusaha mengelaborasi faktor-faktor apa saja yang menciptakan kebuntuan pendekatan administratif ini serta apa kelemahan analisis moralis dan pendekatan administratif didalam melihat korupsi sebagai masalah.

Keyword: Korupsi di Indonesia, analisis moralis, pendekatan administratif, kapitalisme dan demokrasi.

 

Pendahuluan

Permasalahan korupsi adalah permasalahan utama yang pasti dihadapi oleh Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Indonesia, permasalahan korupsi sudah hadir dan mengemuka sejak Negara-bangsa ini belum terbentuk hingga sekarang ini. Sejarah kasus korupsi di Indonesia pernah menjadi perdebatan hangat yaitu antara Furnivall dan Smith (Bawsir, 2003). Furnivall menyatakan bahwa didalam masa kolonial, kasus korupsi tidak pernah ada. Dan pernyataan tersebut kemudian dibantah dengan keras oleh Smith yang mengutip Day, yang mengemukakan sejumlah contoh yang mengungkapkan cukup meluasnya tindakan korupsi di bawah pemerintahan Hindia Belanda yang dilakukan oleh para pejabat kolonial. Artinya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan tidak merupakan barang baru di Indonesia ini.

           

Negeri Kartel Korupsi

Doc: Luwarso

Kabut kelam yang bernama “Korupsi”, kini dengan membabi-buta menghantam segala sendi-sendi kehidupan di Pemerintahan Indonesia. Korupsi tersebut juga telah mendistorsi  proses-proses politik, ekonomi, birokrasi pelayanan publik, dan penegakan hukum. Akibatnya kebijakan dari Pemerintah berjalan pincang dan mempunyai tendensi mendiskriminasikan kepentingan rakyat kecil.

Tindakan Korupsi di sini dapat dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Selain itu tindakan korupsi tersebut juga dapat diartikan sebagai pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan (Braz dalam Lubis dan Scott; 1985).

Publik telah dibuat semakin pesimistis terhadap keberhasilan di dalam pemberantasan tindakan korupsi ini. Hal tersebut terjadi karena tindakan korupsi bukannya mengalami penurunan, tetapi malahan terus mengalami peningkatan yang drastis dari hari ke hari. Bahkan lembaga superbody seperti KPK dibuat kelabakan oleh aksi-aksi korupsi itu sendiri.