Sang Pemikir & Jiwa-jiwa Pemberontak: Membawa Wayang ke Bumi Manusia

Catatan dari Pementasan “Parikesit Jumeneng Ratu” yang dibawakan Oleh Ki Enthus Susmono pada 05 September 2015, Live di lapangan TVRI Jogja

Baratayudha yang menang pandawa dan yang kalah kurawa secara tertulis memang benar. Itu hanya syariat dan ilmu itu ada tarikat, makrifat,lan Hakikat. Lha saya akan menuju ke hakikatnya langsung saja, yaitu bahwa hakikatnya baratayudha yang menang adalah Kresna. Kresnalah yang telah membuat kebohongan sejarah Barathayuda dan ketahuilah Prabu Pancakusuma, bahwa yang berhak atas tahta Astina itu kamu bukan Parikesit si bocah ingusan yang dikarbit Kresna untuk jadi Raja karena masih keturunan Kresna.

(Kertiwindu – anak dari Sengkuni)

Ditengah dinginnya Jogja, acara pertunjukan Wayang Kulit dalam memperingati Ultah TVRI Jogja malam itu berlangsung cukup meriah. Pertunjukan yang mengambil lakon (cerita) “Parikesit Jumeneng Ratu” dibawakan dengan cukup apik dan berbeda oleh Ki Enthus Susmono, salah seorang dalang favorit saya selain Ki Narto Sabdho, Ki Manteb dan Ki Sigit Arianto. Para penonton dibuat terhenyak dengan alur cerita, guyonan dan juga tak lupa satir-satir yang disematkan dalam setiap dialog antar tokoh.

Bertameng Pada Soekarno

Doc: Epaper Malang Post 17 Oktober 2014

Hasil sidang paripurna yang pada 26 september 2014 kemarin telah secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pilkada yang berarti pilkada tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat akan tetapi melalui DPRD. Pada sidang paripurna tersebut, Koalisi Merah Putih (KMP) yang terbentuk sejak pilpres 2014 dengan mengusung Prabowo – Hatta berhasil memenangkan voting sebesar 226 suara, sedangkan koalisi yang mendukung Jokowi – JK di pilpres hanya memperoleh 135 suara.

Proses pilkada melalui DPRD yang disetujui tersebut seperti sebuah pengulangan sejarah terhadap proses pilkada pada masa orde baru. Cukup kontradiktif memang, karena perjuangan hingga berhasil dilaksanakannya pilkada langsung oleh rakyat adalah salah satu buah dari reformasi 1998 yang menggulingkan orba. Akan tetapi hanya berselang kurang lebih 12 tahun, proses tersebut harus dikhianati.

Memang dalam proses pemilihan secara langsung ataupun melalui DPRD adalah bagian dari demokrasi. Namun mengabaikan sebuah langkah maju transformasi adalah sebuah kedunguan. Transformasi positif dari pilkada langsung oleh rakyat tersebut dapat terlihat dari bagaimana mulai timbulnya kesadaran politik rakyat dalam memilih pemimpin. Artinya esensi demokrasi sejati sebenarnya adalah keterlibatan seluruh rakyat dalam kehidupan politik bermasyarakat dan bernegara. Ketika keterlibatan aktif tersebut di potong (seperti pemilihan lewat DPRD), berarti membuat demokrasi kita harus berjalan mundur.

Demokrasi, Golput & Déjà Vu

Doc: Epaper Malang Post 25 April 2014

Pemilhan Umum Legislatif (pileg) pada 09 April 2014 kemarin telah usai. Berdasarkan hasil Quick Count dari beberapa lembaga survey seperti LSI, CSIS & Cyrus Network, Kompas dan IRC secara sepakat menempatkan PDIP sebagai pemenangnya dengan angka berkisar antara 18 % – 20 % suara. Namun bila dibandingkan dengan angka Golput pada pileg 2014 ini, maka Golputlah pemenangnya. Sebagaimana hasil prediksi dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) yang memperkirakan angka Golput mencapai 34,02 % (Tempo, 10/04/14), bandingkan dengan perolehan PDIP yang menurut hasil Quick Count hanya 18-20 % saja.

Kejengahan Rakyat

Presentase angka golput memang terus mengalami trend kenaikan semenjak digelarnya pemilu pada era reformasi ini. Pada pileg di tahun 1999 angka golput mencapai 10,2 %. Angka tersebut naik pada pileg tahun 2004, yang dimana 23,3 % pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya, sedangkan pada pileg 2009 angka golput pun semakin melonjak naik yang mencapai angka 29 %. Dan terakhir pada pileg 2014 ini angka golput sebagaimana menurut LSI diperkirakan mencapai 34,02 %. Fenomena jokowi effect yang digadang-gadang dapat meningkatkan partisipasi pemilih didalam kenyataannya pun tak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Terus melonjaknya angka golput ini tak dapat dipungkiri merupakan akibat dari semakin menumpuknya kekecewaan rakyat terhadap sistem politik dan para pemimpin didalam arena demokrasi ini.

Demokrasi dan Komodifikasi Politik

Doc: Epaper Inilah Koran 11 Maret 2014

Pemilu 2014 tinggal menghitung hari. Genderang dimulainya kampanye politik pun telah ditabuhkan. Sudut-sudut di ruang publik kita kini dijejali dengan atribut-atribut, poster, baliho, dan iklan-iklan dari partai politik serta para tokoh yang sebagian besar baru kita kenal sekarang ini. Mereka beradu slogan dan program yang mayoritas hampir sama.

Apabila kita bertanya apa tujuan mereka mencalonkan diri, maka jawaban secara umum yang sering terlontar adalah karena mereka merasa terpanggil, atau karena rakyat mememinta mereka untuk maju menjadi pemimpin. Entah siapa rakyat yang mereka maksud tersebut masih bisa diperdebatkan, namun yang jelas diri mereka sendiri juga bagian dari rakyat.

Menjual Nama, Menanggalkan Kualitas

Demokrasi prosedural yang ada sekarang ini mensyaratkan adanya mekanisme demokrasi yang teragenda. Artinya ada semacam sistematisasi terhadap proses pemilihan umum, yang kalau di Indonesia diadakan selama 5 tahun sekali. Sudah dekatnya pemilu pada 2014 nanti, membuat muncul fenomena komodifikasi politik musiman yang tak dapat terhindari di dalam iklim demokrasi liberal sekarang ini.

Korupsi Tak Mengenal Gender

Doc: Epaper Batam Pos 09 Januari 2014

Akhir-akhir ini publik digemparkan dengan terseretnya Ratu Atut Chosiyah didalam jeratan kasus korupsi. Kekuatan dinasti politik di Banten kini pun mulai terguncang, setelah salah satu trah dinasti Tb Chasan Sochib yaitu Ratu Atut yang merupakan Gubernur Banten saat ini ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Didalam relasi kekuasaan perilaku koruptif memang tak pernah memandang gender, apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Apa yang telah dilakukan oleh Angelina Sondakh, Miranda Gultom, Melinda Dee, Nunun Nurbaiti, Mindo Rosalinda, Chairun Nisa, Wa Ode Nurhayati dan yang baru-baru ini Ratu Atut Chosiyah, memperlihatkan bahwa perempuan juga tak dapat mengelak dari lingkaran perilaku korupsi, ketika mereka berada dalam lingkaran kekuasaan.

Ungkapan yang terkenal dari Lord Action “power tends to corrupt and absolute power corrupts absoluty”, menyiratkan bahwa selama ada kekuasaan maka kecenderungan terjadinya korupsi itu mungkin. Dan ketika kekuasaan itu mutlak maka kecenderungan terjadinya tindakan korupsi menjadi sangat besar serta tak pernah peduli apakah itu laki-laki atau pun perempuan.

Menghakimi 15 Tahun Reformasi

Doc: Mata news

Tepat pada 21 Mei 2013 ini, sebuah peristiwa besar pernah tercatat di dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, yaitu berakhirnya rezim otoritarian Orde Baru menjadi era Reformasi. Runtuhnya kekuasaan orba pada mei 2013 itu menciptakan sebuah harapan besar tersendiri, akan terciptanya kesejahtraan, kemakmuran dan pemerataan bagi rakyat Indonesia. Dan mencuatnya demokratisasi membuat setiap orang menjadi dilindungi hak-hak dan kebebasan mereka yang 30an tahun lebih disekap dan dipenjara.

Akan tetapi apa yang dapat kita banggakan dari 15 tahun buah dari reformasi pada sekarang ini? apakah tentang maraknya korupsi, oligarki kekuasaan, sistem multipartai yang amburadul, masuknya arus liberalisasi, supremasi hukum yang dikangkangi, meningginya ketimpangan, ketidak daulatan kita atas Negara kita sendiri atau semakin tersiksanya para rakyat-rakyat miskin di Indonesia ini?

Kita seolah dapat bebas dari dekapan seekor singa buas tetapi kemudian berada di tengah sungai yang penuh dengan buaya-buaya yang buas pula. Agenda Reformasi hanya seperti bagian dari proses perampokan yang tersentralisasi yang kemudian dibuat menjadi terdesentralisasi. Dan proses demokratisasi seolah hanya sebuah pemberian ilusi kebebasan politik yang adil dan setara yang penuh dengan kebuntuan karena adanya kitaksetaraan dari apa yang apolitik.

Ilusi Sang Ratu Adil

Doc: Epaper Lampung Post 14 September 2013

Didalam regime yang demokratis, pemilihan umum (pemilu) merupakan satu-satunya mekanisme kontestasi politik yang absah dan paling utama. Lewat mekanisme ini, para pemimpin ditentukan dan dipilih oleh para pemegang tampuk kekuasaan tertinggi dalam sistem Demokrasi yaitu rakyat.

Pada April 2014 ini, pemilu akan diadakan serentak di seluruh Indonesia baik pemilihan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, DPD dan Presiden serta wakil presiden, sehingga pada tahun 2014 banyak kalangan menyebutnya sebagai tahun “politik”.

Hiruk pikuk hajatan pemilu pada April 2014 yang sudah dekat, telah menghadirkan berbagai warna serta wacana tersendiri pada basis konstituen. Sebuah wacana yang pasti selalu muncul disetiap ajang kontestasi politik ini adalah pencarian terhadap sosok sang “ratu adil” (terutama dalam kepercayaan Jawa).

Ratu Adil ini sendiri merupakan sosok pemimpin yang digambarkan sebagai seorang yang bijaksana dan melalui kehadirannya segala keadilan, kemakmuran dan kesejahtraan kehidupan masyarakat diyakini akan dapat dicapai.

Tergusurnya Politik oleh Mekanisme Pasar

Mendengar kata “politik”, sebagian besar masyarakat awam di Indonesia sekarang ini pasti akan merujuk kepada konflik kepentingan (dalam arti negatif), perilaku koruptif dan manipulatif yang dilakukan oleh para pejabat publik untuk kepentingan kekuasaannya. Artinya “politik” dianggap sebagai barang haram yang selalu lekat dengan efek negatif didalamnya. Frame berfikir tersebut tak terlepas dari sokongan pemberitaan di media yang secara tidak langsung menyelaraskan politik ini dengan tindakan negatif yang menyimpang.

Tetapi apakah benar politik seperti itu? di mana telah membuat kemandulan pada sistem pemerintahan kita dan telah mengarah ke tindakan-tindakan menyimpang yang dapat kita lihat sekarang ini? seperti perilaku korupsi dan manipulasi, ketidakberpihakan kebijakan kepada rakyat dan porak-porandanya sistem demokrasi ini?

Bagi penulis adalah tidak. Karena fenomena yang tengah terjadi di dalam aras gejolak demokrasi di Indonesia sekarang ini bukan peristiwa yang disebabkan oleh politik. Akan tetapi karena hilangnya politik itu sendiri di dalam relasi demokrasi dan pengambilan keputusan.

Elitisme Parpol & Masalah Demokrasi Kita

Doc: Luwarso

Mungkin kita cukup familiar ketika mendengar slogan-slogan dari para Politiksi bahwa “Suara Partai A,B, atau C adalah suara Rakyat”. Begitulah mereka berusaha menerjemahkan tujuan dari Partai-partainya, agar dapat seirama dengan kehendak rakyat. Tetapi kemudian apakah suara dari Partai-partai Politik (Parpol) tersebut benar-benar mewakili suara rakyat? dan rakyat siapa yang dimaksud? Apakah raky
at secara keseluruhan atau sebagian kecil dari rakyat?

Bila kita refleksikan apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, mungkin sebagian besar dari rakyat akan menjawab tidak mewakili suaranya dan hanya berpihak pada sebagian kecil dari rakyat. Itu terjadi karena dinamika yang dihadapi sebagian besar masyarakat sekarang ini menggambarkan hal yang demikian. Dimana kesejahteraan, keadilan dan pemerataan kemakmuran hanya terlontar ketika musim kampanye Politik saja, sedangkan setelah itu kenyataan yang ada seperti sebuah angin lalu.

Oligarki Partai Politik

Partai-partai yang ada di dalam setiap ajang kontestasi politik sekarang ini adalah partai-partai berlambang pragmatis-oportunis. Itu terjadi karena Parpol-parpol yang sekarang hadir dihadapan kita ini tidak benar-benar mengakar dari rakyat. Dan Parpol-parpol tersebut juga telah gagal di dalam menjalankan fungsi-fungsi yang semestinya mereka jalankan dengan baik, yaitu menjadi wahana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa (Budiardjo, 2008: 405).

Menggugat Demokrasi Teaterikal

Teater-teater berlatar kebebasan dan kekuasaan dengan gegap gempita mewarnai pergulatan panjang di dalam gedung Demokrasi Indonesia yang tampak indah mempesona, walaupun berantakan ataupun amburadul didalamnya. Demokrasi telah menyihir sebagian besar manusia untuk mengikuti dan mempercayainya. Dengan lantunan mantra pemenuhan HAM, keterbukaan, dan kebebasan untuk memilih serta dipilih, telah membuat demokrasi seolah sesosok bunga desa nan cantik jelita yang digandrungi banyak orang yang mengetahuinya.

Dalam thesis dari Francis Fukuyama, bahkan menyebutkan bahwa abad ke-21 ini merupakan abadnya Demokrasi Liberal. Artinya bahwa kemenangan telak Demokrasi Liberal atas sistem atau paham yang menjadi pesaingnya selama ini. Yang membuat mantra demokrasi liberal tersebut dengan ganasnya menyihir setiap manusia-manusia diseluruh penjuru dunia untuk mengikutinya, tak terkecuali di Indonesia.

Demokrasi dan Kemunafikan

Bagi Joseph Schumpeter (1942), “democracy is the rule of the politician”. Demokrasi adalah persoalan bagaimana rakyat mentransfer legitimasinya kepada elit-elit politik (perwakilan) melalui proses Pemilu. Artinya setiap elit politik harus legitimed, untuk kemudian dapat memperoleh kepercayaan dari rakyat yang berarti memilihnya didalam proses Pemilu. Akan tetapi pertanyaannya adalah bagaimana agar para elit politik mendapatkan legitimasi dari konstituen? Apa yang harus dilakukan?